Pencopotan Kapolri Hoegeng 1971: Integritas Penegakan Hukum dan Iklim Investasi

Berdasarkan data historis Bank Indonesia, inflasi nasional sempat menyentuh sekitar 635 persen pada 1966 sebelum mengalami penurunan tajam ke kisaran 10 persen pada 1969 melalui program stabilisasi awal Orde Baru. Pada periode yang sama, pemerintah membuka pintu bagi modal asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967, yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang. Di tengah upaya membangun kredibilitas ekonomi tersebut, terjadi peristiwa kelembagaan yang dibicarakan hingga kini: pemberhentian Kapolri Hoegeng Iman Santoso oleh Presiden Soeharto pada Oktober 1971, ketika korps kepolisian tengah menangani perkara besar yang diduga menyeret pihak-pihak berpengaruh.

Kronologi: Jabatan Berakhir di Tengah Penanganan Perkara

Hoegeng menjabat orang nomor satu di kepolisian sejak 1968 dan dikenal luas karena gaya hidup sederhana serta penolakannya terhadap gratifikasi. Selama memimpin, ia mengawal sejumlah perkara menonjol, antara lain dugaan penyelundupan mobil mewah melalui pelabuhan yang melibatkan pengusaha tertentu, serta penanganan kasus kekerasan di Yogyakarta yang populer disebut peristiwa Sum Kuning pada 1970. Versi populer yang beredar di masyarakat menyebut pencopotannya berkaitan dengan keberaniannya menyentuh lingkaran elite kekuasaan. Namun, narasi resmi kala itu menempatkannya sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Ia digantikan oleh Mohamad Hasan dan kemudian menjalani masa pensiun dengan kondisi ekonomi yang jauh dari berkecukupan, sebuah ironi yang kerap dikutip sebagai bukti konsistensi sikapnya.

Di Satu Sisi: Rotasi sebagai Hak Prerogatif Presiden

Dari sudut pandang tata kelola, pergantian pimpinan lembaga negara merupakan kewenangan konstitusional presiden. Argumen ini menilai penyegaran kepemimpinan dapat menjaga dinamika organisasi dan mencegah stagnasi birokrasi. Pendukung pandangan ini juga mencatat tidak ada dokumen resmi yang secara eksplisit mengaitkan pencopotan dengan perkara tertentu, sehingga kesimpulan sebab-akibat sulit ditarik secara ilmiah. Pendekatan ini menekankan bahwa fundamental ekonomi awal 1970-an tetap terjaga: produk domestik bruto tercatat tumbuh rata-rata sekitar 7 persen per tahun pada paruh pertama dekade itu, ditopang lonjakan harga minyak dan masuknya investasi asing. Dengan kata lain, pergantian satu figur, seberapa pun populernya, tidak otomatis mengganggu tren pertumbuhan makroekonomi.

Di Sisi Lain: Sinyal bagi Kepastian Hukum dan Sentimen Pasar

Perspektif berbeda menilai pemberhentian seorang penegak hukum yang tengah menangani perkara besar berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang independensi institusi. Dalam bahasa ekonomi, kepastian hukum adalah bagian dari fundamental yang menentukan premi risiko suatu negara, yakni kompensasi tambahan yang diminta investor atas ketidakpastian. Ketika integritas penegakan hukum dipertanyakan, sentimen pasar dapat melemah, biaya pinjaman berpotensi mengalami kenaikan, dan daya tarik portofolio domestik menurun. Data modern memperlihatkan tantangan ini belum selesai: Indeks Persepsi Korupsi 2023 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 atau peringkat 115 dari 180 negara. Sebagai pembanding, Singapura mencetak skor di atas 80 pada indeks yang sama, menunjukkan persepsi tata kelola masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.

Pelajaran bagi Fundamental Ekonomi Jangka Panjang

Pengalaman 1971 menegaskan bahwa kualitas kelembagaan adalah aset ekonomi. Kepastian hukum yang konsisten menopang valuasi aset, menjaga likuiditas pasar, dan menekan risiko capital outflow, yaitu keluarnya modal asing secara cepat ketika kepercayaan menurun. Sebaliknya, persepsi bahwa penegak hukum dapat diganti di tengah jalan saat menyentuh kepentingan besar berisiko menaikkan premi risiko dalam jangka panjang. Dalam konteks pasar modern, rasio utang terhadap PDB dan cadangan devisa memang penting, tetapi persepsi terhadap supremasi hukum kerap menjadi pembeda ketika fundamental antarnegara relatif serupa. Sejumlah kajian ekonomi kelembagaan menunjukkan negara dengan penegakan hukum kuat cenderung menikmati biaya modal lebih rendah dan arus investasi lebih stabil secara year-on-year.

Sebagai catatan akhir, kisah Hoegeng kerap dipakai sebagai cermin: integritas aparat penegak hukum bukan sekadar urusan moral, melainkan variabel ekonomi yang memengaruhi keputusan investor, arus modal, dan kepercayaan publik. Bagi pembaca awam, pesannya sederhana: hukum yang dapat dipercaya menurunkan biaya berusaha, sedangkan hukum yang mudah diintervensi menaikkannya. Proyeksi iklim investasi Indonesia ke depan akan sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum, independensi lembaga, dan kemampuan sistem melindungi mereka yang bekerja lurus. Tanpa itu, stabilitas makroekonomi yang dibangun dengan susah payah berpotensi tergerus oleh erosi kepercayaan yang sulit diukur namun nyata dampaknya.