Pemetaan Kemendagri: 79 Pemda Butuh DAU Tambahan Rp 14 Triliun

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per Agustus 2026, terdapat 79 pemerintah daerah (pemda) yang membutuhkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kebutuhan tambahan tersebut mencapai Rp 14 triliun secara agregat. Angka ini mencerminkan tekanan fiskal yang signifikan di tingkat daerah, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN) di tengah tren belanja operasional yang meningkat.

Rincian Kebutuhan dan Dampak pada APBD

Dari 79 pemda yang teridentifikasi, sebagian besar berada di wilayah Indonesia timur dan daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Berdasarkan analisis sementara, kebutuhan tambahan DAU ini setara dengan 0,7% dari total belanja pegawai nasional tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp 2.000 triliun. Jika dirinci, sekitar 45 pemda memiliki rasio belanja pegawai terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di atas 80%, jauh melampaui ambang batas ideal 50% yang ditetapkan dalam regulasi keuangan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur APBD mereka sangat rentan terhadap guncangan eksternal, seperti perlambatan ekonomi atau penurunan transfer dari pusat.

Di satu sisi, tambahan DAU ini dipandang sebagai instrumen penyelamat untuk menjaga likuiditas kas daerah dan mencegah keterlambatan pembayaran gaji. Di sisi lain, para pengamat fiskal mengingatkan bahwa ketergantungan berlebih pada transfer pusat dapat melemahkan insentif untuk meningkatkan PAD. Proyeksi pertumbuhan PAD nasional pada 2026 hanya sekitar 4,2% year-on-year, lebih rendah dari target 6% yang ditetapkan dalam APBN. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa reformasi fiskal lokal, masalah ini akan berulang setiap tahun.

“Tambahan DAU ini ibarat obat pereda nyeri, bukan obat penyembuh. Jika tidak diikuti perbaikan tata kelola dan diversifikasi pendapatan, maka 79 pemda ini akan terus bergantung pada suntikan dana pusat,” ujar seorang ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam keterangan tertulisnya.

Kriteria dan Mekanisme Penyaluran

Kemendagri telah memetakan kebutuhan tersebut berdasarkan tiga kriteria utama: rasio PAD terhadap total penerimaan, jumlah ASN aktif, dan beban utang jangka pendek. Berdasarkan data per Juli 2026, rata-rata rasio PAD terhadap total penerimaan di 79 pemda tersebut hanya 12,5%, jauh di bawah rata-rata nasional 28,3%. Sementara itu, jumlah ASN di daerah-daerah ini mencapai 1,2 juta orang, atau sekitar 18% dari total ASN nasional. Dengan beban gaji rata-rata Rp 5,2 juta per ASN per bulan, kebutuhan dana segar untuk dua bulan gaji saja sudah mencapai Rp 12,5 triliun.

Mekanisme penyaluran tambahan DAU ini akan mengikuti skema yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dengan verifikasi berjenjang dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Namun, ada kekhawatiran bahwa proses birokrasi yang panjang dapat menghambat penyaluran tepat waktu. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 lalu, realisasi penyaluran DAU tambahan untuk 60 pemda baru mencapai 85% pada akhir kuartal IV, sehingga beberapa pemda terpaksa menggunakan dana talangan dari perbankan daerah dengan bunga rata-rata 7,5% per tahun.

Respon Pasar dan Proyeksi ke Depan

Sentimen pasar terhadap isu ini cenderung netral, namun para analis obligasi daerah mulai memantau risiko kredit. Berdasarkan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hingga Agustus 2026, total outstanding obligasi daerah mencapai Rp 32 triliun, dengan imbal hasil rata-rata 8,2%. Jika tambahan DAU tidak segera disalurkan, ada potensi penurunan peringkat kredit untuk beberapa pemda yang memiliki utang jatuh tempo pada semester II 2026. Di sisi lain, pemerintah pusat berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal dengan menaikkan pagu DAU pada RAPBN 2027 sebesar 6,5% menjadi Rp 420 triliun, meskipun masih menunggu persetujuan DPR.

Para ekonom memperkirakan bahwa tanpa langkah konsolidasi fiskal yang agresif, jumlah pemda yang membutuhkan tambahan dana bisa meningkat menjadi 95 pada tahun 2027. Fundamental fiskal daerah masih lemah karena pertumbuhan ekonomi regional yang tidak merata; hanya 12 provinsi yang tumbuh di atas 5% pada kuartal II 2026. Sebagai langkah jangka menengah, Kemendagri berencana mengimplementasikan sistem penggajian berbasis digital untuk mengurangi kebocoran dan memperbaiki basis data ASN. Namun, perubahan struktural ini membutuhkan waktu setidaknya 18 bulan sebelum dampaknya terlihat pada efisiensi belanja pegawai.

Proyeksi akhir tahun ini, defisit fiskal daerah diperkirakan melebar ke 1,2% dari PDB regional, naik dari 0,9% pada 2025. Ini menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat perlu menyeimbangkan antara memberikan bantuan jangka pendek dan mendorong kemandirian fiskal daerah. Jika tidak, siklus ketergantungan ini akan terus berulang, dan pada akhirnya membebani APBN dengan transfer yang semakin besar setiap tahunnya.