Dua JPO Rasuna Said Tak Terhubung, Efisiensi Ekonomi Kawasan Bisnis Disorot

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal II-2026, perekonomian DKI Jakarta tercatat tumbuh 5,04 persen year-on-year, dengan sektor transportasi dan pergudangan mengalami kenaikan 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski trennya positif, fundamental mobilitas perkotaan masih menyimpan pekerjaan rumah. Salah satu yang tengah menjadi sorotan publik adalah berdirinya dua jembatan penyeberangan orang (JPO) secara berdampingan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, yang justru tidak saling terhubung satu sama lain.

Kondisi tersebut memaksa sebagian pengguna transportasi umum menempuh rute memutar untuk berpindah dari satu sisi jalan ke sisi lainnya. Padahal, koridor Rasuna Said merupakan salah satu pusat bisnis utama dengan konsentrasi perkantoran, kedutaan besar, dan hunian vertikal yang padat aktivitas sejak pagi hingga malam hari. Dalam ilmu ekonomi transportasi, setiap tambahan waktu perjalanan memiliki nilai ekonomi yang disebut value of time, yakni nilai produktivitas yang hilang ketika seseorang menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan.

Biaya Ekonomi Inefisiensi Konektivitas Antarmoda

Konektivitas antarmoda merujuk pada kelancaran perpindahan penumpang dari satu moda transportasi ke moda lain, misalnya dari bus TransJakarta ke halte, lalu menuju gedung perkantoran melalui fasilitas pejalan kaki. Ketika konektivitas ini terputus, muncul biaya tambahan yang dalam terminologi ekonomi dapat disebut biaya transaksi mobilitas. Kajian sejumlah lembaga memperkirakan kerugian akibat kemacetan dan inefisiensi lalu lintas di Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun hingga Rp 100 triliun per tahun, setara sekitar 3 hingga 5 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Jakarta.

"Infrastruktur pejalan kaki yang tidak terintegrasi mungkin terlihat sepele, tetapi akumulasi waktu yang hilang dari ribuan komuter setiap hari menciptakan kebocoran produktivitas yang signifikan bagi kawasan bisnis," ujar seorang ekonom perkotaan dari lembaga kajian kebijakan publik di Jakarta.

Jika satu pekerja kehilangan rata-rata 10 hingga 15 menit per hari akibat rute memutar, maka dengan asumsi 20.000 hingga 30.000 komuter yang melintasi koridor Rasuna Said setiap hari kerja, agregasi waktu yang hilang dapat mencapai ribuan jam kerja per bulan. Dalam valuasi ekonomi, waktu tersebut setara dengan potensi output yang tidak terealisasi.

Di Satu Sisi: Belanja Infrastruktur Pejalan Kaki Mengalami Peningkatan

Di satu sisi, komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap infrastruktur nonmotoris patut diapresiasi. Dalam lima tahun terakhir, revitalisasi trotoar dan pembangunan JPO berlangsung masif, dengan jumlah JPO di Jakarta kini menembus lebih dari 300 unit. Data operator transportasi menunjukkan jumlah penumpang harian TransJakarta telah menembus 1,2 juta orang per hari pada 2025, naik dari sekitar 800 ribu orang pada 2022. Tren ini menandakan peralihan sebagian pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, yang berdampak positif terhadap likuiditas arus lalu lintas dan penurunan emisi.

Dari sisi anggaran, alokasi belanja infrastruktur transportasi dalam APBD DKI Jakarta 2026 yang berada di kisaran Rp 90 triliun juga mencerminkan prioritas pembangunan berorientasi transit. Bagi sentimen pasar properti, keberadaan fasilitas pejalan kaki yang layak umumnya berkorelasi positif dengan valuasi aset komersial di sekitarnya.

Di Sisi Lain: Koordinasi Perencanaan Masih Menjadi Titik Lemah

Di sisi lain, kasus dua JPO yang berdiri berdampingan tanpa koneksi memperlihatkan lemahnya koordinasi perencanaan antarpemangku kepentingan. Duplikasi fasilitas berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, karena belanja modal yang seharusnya dapat dialokasikan untuk integrasi justru terserap pada pembangunan fisik yang tumpang tindih. Dalam analisis rasio belanja publik, efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan seharusnya diukur dari dampaknya terhadap penurunan waktu tempuh, bukan sekadar jumlah unit terbangun.

Kontra terhadap pola pembangunan seperti ini juga datang dari kalangan pengusaha kawasan. Tingkat hunian perkantoran atau occupancy rate di koridor Kuningan yang berada di kisaran 72 hingga 75 persen sangat bergantung pada aksesibilitas. Apabila pekerja kesulitan berpindah moda, daya tarik kawasan di mata penyewa korporasi berpotensi menurun, yang pada gilirannya menekan valuasi portofolio properti komersial. Dari perspektif pasar modal, emiten properti dengan aset di kawasan beraksesibilitas baik juga cenderung lebih tahan terhadap tekanan capital outflow saat sentimen pasar global bergejolak.

Proyeksi: Integrasi Menjadi Kunci Daya Saing Kawasan Bisnis

Ke depan, proyeksi sejumlah lembaga riset menunjukkan kebutuhan investasi transportasi perkotaan di Indonesia akan terus mengalami kenaikan seiring target pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk Jakarta, prioritas bukan lagi sekadar menambah infrastruktur baru, melainkan memastikan setiap fasilitas saling terhubung dalam satu ekosistem antarmoda. Indeks keterhubungan pejalan kaki atau walkability index kini menjadi salah satu indikator yang dipantau investor dalam menilai fundamental sebuah kawasan bisnis.

Di satu sisi, perbaikan konektivitas di koridor Rasuna Said berpotensi memangkas waktu tempuh pejalan kaki hingga 20 hingga 30 persen dan memperkuat daya saing kawasan. Di sisi lain, tanpa perbaikan tata kelola perencanaan, risiko pemborosan belanja modal akan terus berulang. Bagi pengambil kebijakan, kasus dua JPO ini sepatutnya menjadi pengingat bahwa kualitas integrasi sama pentingnya dengan kuantitas pembangunan, karena pada akhirnya efisiensi mobilitas adalah cermin kesehatan ekonomi sebuah kota.