Pemerintah Waspadai El Nino Ancam Harga Pangan Strategis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per awal Oktober 2026, Indonesia tengah bersiap menghadapi fase El Nino yang diproyeksikan memuncak dalam beberapa bulan ke depan. Fenomena ini ditandai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, yang berimbas pada berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan. Sektor pertanian menjadi yang paling rentan, mengingat 90 persen produksi pangan nasional bergantung pada lahan tadah hujan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara secara terbuka menyampaikan kekhawatiran atas dampak lanjutan fenomena ini terhadap kelompok volatile food atau pangan bergejolak. Kelompok komoditas ini mencakup bahan pangan yang harganya mudah berfluktuasi akibat gangguan pasokan, seperti cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur. "Volatile food perlu kita waspadai karena kita akan menuju El Nino, kekeringan sehingga nanti dampaknya di pangan akan kelihatan," ujarnya dalam sebuah forum resmi di Jakarta.

Proyeksi Tekanan Inflasi dari Sisi Pasokan

Di satu sisi, beberapa ekonom menilai tekanan inflasi pangan tahun ini masih relatif terkendali. Data BPS menunjukkan inflasi year-on-year kelompok makanan, minuman, dan tembakau per September 2026 berada di kisaran 3,8 persen, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar 5,2 persen. Angka ini memberi ruang bagi bank sentral untuk mempertahankan stance kebijakan moneter yang akomodatif tanpa harus buru-buru menaikkan suku bunga acuan.

Namun, di sisi lain, risiko supply shock atau guncangan pasokan tidak bisa diabaikan. El Nino berpotensi menurunkan produktivitas lahan cabai hingga 20-30 persen di sentra produksi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Gangguan panen biasanya menular secara berantai: pasokan cabai menipis, harga di pasar induk melonjak, lalu merembet ke inflasi daerah. Pengalaman historis menunjukkan pada El Nino 2015, inflasi cabai merah menembus angka 54 persen dalam setahun.

"Fundamental pasokan pangan kita masih rapuh terhadap anomali cuaca. Tanpa intervensi cepat, gejolak harga bisa menggerus daya beli masyarakat bawah," kata seorang peneliti senior dari lembaga riset ekonomi pertanian.

Respons Kebijakan dan Kesiapan Fiskal

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen untuk memitigasi risiko ini. Anggaran Ketahanan Pangan dalam APBN 2026 dialokasikan sekitar Rp 108 triliun, mencakup program irigasi tersier, asuransi pertanian, serta operasi pasar. Kementerian Pertanian juga mempercepat distribusi pompa air dan benih tahan kekeringan ke daerah rawan. Meski demikian, efektivitasnya bergantung pada kecepatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Dari kacamata pasar, sentimen terhadap sektor pertanian dan perdagangan bahan pokok mulai terlihat. Beberapa emiten di sektor consumer goods mencatat koreksi valuasi karena kekhawatiran margin yang tertekan biaya bahan baku. Di sisi lain, sektor distribusi dan logistik pangan justru berpotensi mendapat dorongan permintaan. Likuiditas pasar keuangan secara umum masih memadai, dengan rasio kecukupan modal perbankan di atas 24 persen.

Investor asing mencermati kombinasi antara risiko inflasi domestik dan capital outflow akibat kebijakan suku bunga global. Penguatan dolar AS dapat memperlemah rupiah, yang pada akhirnya menaikkan biaya impor bahan pangan seperti gandum dan kedelai. Ini menciptakan lingkaran tekanan berganda: pasokan domestik turun, sementara harga impor naik.

Jalan Tengah Menjaga Stabilitas Harga

Pendekatan berimbang diperlukan. Intervensi jangka pendek seperti operasi pasar dan impor terbatas bisa menahan lonjakan harga, tetapi solusi struktural tetap harus jalan. Pembangunan buffer stock pangan, diversifikasi sumber pasokan, dan penguatan data pertanian menjadi kunci. Tanpa itu, ketergantungan pada cuaca akan terus membuat inflasi pangan tidak stabil setiap tahun.

Pemerintah juga perlu memperkuat sistem peringatan dini cuaca agar petani bisa menyesuaikan pola tanam. Asuransi usaha tani yang selama ini jangkauannya terbatas perlu diperluas, mengingat risiko gagal panen akibat kekeringan meningkat signifikan. Koordinasi antara BMKG, Kementerian Pertanian, dan Bulog menjadi penentu apakah proyeksi buruk El Nino bisa diredam.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,1 persen, menjaga inflasi pangan tetap di bawah 5 persen adalah prasyarat agar konsumsi rumah tangga tidak tergerus. Daya beli kelas menengah bawah sangat sensitif terhadap harga cabai dan daging ayam, yang menyumbang porsi besar dalam keranjang inflasi daerah. Kegagalan mengelola El Nino bukan hanya soal angka statistik, tetapi menyangkut stabilitas sosial dan kesejahteraan jutaan rumah tangga.