Pemerintah Usulkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia

Berdasarkan data Bank Indonesia per Juli 2026, inflasi year-on-year (dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya) tercatat sebesar 2,4 persen, masih berada di dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Cadangan devisa berada pada level 152 miliar dolar AS, setara pembiayaan 6,3 bulan impor, sementara nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp16.200 per dolar AS atau mengalami pelemahan sekitar 1,8 persen sejak awal tahun. Di tengah fondasi makroekonomi tersebut, pemerintah resmi menyampaikan usulan nama Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Usulan ini membuka tahapan baru dalam proses suksesi kepemimpinan bank sentral. Sesuai mekanisme, DPR melalui komisi terkait akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum memberikan persetujuan. Destry saat ini menjabat Deputi Gubernur Senior BI, posisi yang ia emban sejak 2019, sehingga namanya dinilai merepresentasikan kontinuitas kebijakan moneter yang selama ini dijalankan.

Kontinuitas Kebijakan Menjadi Nilai Tambah

Di satu sisi, pengusungan figur dari internal bank sentral dipandang menjaga kesinambungan kebijakan. Selama menjabat Deputi Gubernur Senior, Destry terlibat dalam perumusan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Suku bunga acuan BI Rate saat ini bertahan di level 5,25 persen, setelah mengalami penurunan bertahap sejak 2024 seiring melandainya tren inflasi. Pelaku pasar menilai figur yang memahami dapur kebijakan akan meminimalkan kejutan (policy shock) yang berpotensi mengganggu sentimen pasar.

Dari sisi pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak relatif stabil di level 7.500, sementara imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) bertenor 10 tahun berada di kisaran 6,5 persen. Stabilitas tersebut mencerminkan valuasi aset domestik yang belum terganggu oleh isu suksesi. Fundamental perbankan juga terjaga, dengan rasio kecukupan modal (CAR) industri di atas 25 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) di bawah 2,5 persen berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2026.

"Pasar biasanya merespons positif calon pemimpin bank sentral dari internal karena arah kebijakan lebih mudah diprediksi. Namun, ujian sesungguhnya adalah bagaimana gubernur baru menjaga kredibilitas di tengah tekanan eksternal dan ekspektasi pertumbuhan domestik," ujar seorang ekonom pasar uang di Jakarta.

Sisi Lain: Independensi dan Beban Ekspektasi

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa kedekatan calon dengan pemerintah dapat memicu pertanyaan mengenai independensi bank sentral. Undang-undang memang menjamin BI bebas dari campur tangan pihak lain, tetapi persepsi pasar kerap dipengaruhi narasi politik. Dalam konteks portofolio asing, kepemilikan investor nonresiden di SBN tercatat sekitar 14 persen dari total outstanding, sehingga perubahan persepsi sedikit saja berpotensi memicu capital outflow (keluarnya dana asing) yang menekan rupiah dan likuiditas pasar.

Selain itu, ekspektasi terhadap gubernur baru terbilang berat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi tumbuh 5,0 persen year-on-year pada kuartal I 2026. Ruang pelonggaran moneter untuk mendorong kredit perlu diimbangi kehati-hatian agar tidak menggerus daya tarik imbal hasil aset rupiah di mata investor global.

Tantangan Global dan Proyeksi ke Depan

Tantangan berikutnya datang dari sisi eksternal. Kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang masih menahan suku bunga di level relatif tinggi membuat tren penguatan dolar AS berlanjut. Kondisi ini mempersempit ruang gerak bank sentral negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam menurunkan suku bunga tanpa memicu arus modal keluar. Neraca transaksi berjalan (current account) diperkirakan mencatat defisit sekitar 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2026, masih dalam batas aman namun tetap membutuhkan dukungan aliran modal asing.

Ke depan, proyeksi sejumlah lembaga menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,0 hingga 5,2 persen untuk 2026, dengan inflasi yang diperkirakan tetap terkendali. Keberhasilan menjaga kombinasi stabilitas harga, nilai tukar, dan likuiditas akan menjadi tolok ukur kepemimpinan baru BI. Proses uji kelayakan di DPR dalam beberapa pekan ke depan menjadi penentu, sekaligus cermin seberapa kuat dukungan politik terhadap arah kebijakan moneter yang diusung calon gubernur.