Pemerintah Siapkan Solusi Permanen Ekosistem Peternakan Nasional

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik per kuartal III 2026, sektor peternakan nasional mencatat pertumbuhan produksi daging sebesar 3,2 persen year-on-year, namun masih menyisakan persoalan struktural yang belum tuntas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah tengah menyiapkan solusi permanen untuk memperkuat ekosistem peternakan, mulai dari sisi hulu pasokan pakan hingga hilir pengolahan produk. Langkah ini menjadi respons terhadap tren fluktuasi harga dan ketergantungan impor bahan baku yang masih tinggi.

Fundamental Sektor Peternakan di Tengah Tekanan Global

Di satu sisi, kinerja makro sektor peternakan menunjukkan perbaikan. Nilai Produk Domestik Bruto subsektor peternakan tercatat mencapai Rp 248 triliun pada 2025, naik dari Rp 231 triliun pada 2024. Konsumsi protein hewani per kapita juga mengalami kenaikan dari 11,2 kilogram per tahun menjadi 11,9 kilogram per tahun. Pemerintah menilai angka ini menandakan permintaan domestik yang masih solid dan menjadi fundamental bagi pertumbuhan jangka panjang.

Di sisi lain, struktur biaya produksi belum sepenuhnya sehat. Pakan menyumbang 60 hingga 70 persen dari total biaya usaha peternakan rakyat. Harga jagung pipilan kering di tingkat peternak sempat menyentuh Rp 6.500 per kilogram pada awal 2026, sementara harga acuan pemerintah berada di kisaran Rp 5.000 per kilogram. Kondisi ini menekan margin peternak kecil dan menciptakan sentimen pasar yang kurang kondusif bagi ekspansi usaha.

"Solusi permanen berarti kita tidak boleh lagi bekerja secara tambal sulam. Harus ada integrasi dari hulu ke hilir, mulai dari benih, pakan, hingga pengolahan," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan resminya.

Pro: Integrasi Hulu-Hilir Dorong Efisiensi

Dari perspektif pro, pendekatan integratif berpotensi memperbaiki rasio efisiensi usaha ternak. Dengan penguatan produksi pakan lokal, pemerintah menargetkan penurunan biaya pakan hingga 15 persen dalam tiga tahun. Program pengembangan kebun pakan mandiri dan pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan baku alternatif dinilai dapat menekan ketergantungan impor bahan pakan, khususnya bungkil kedelai yang saat ini masih sekitar 60 persen dipenuhi dari luar negeri.

Selain itu, pengolahan produk di hilir berpotensi meningkatkan nilai tambah. Saat ini, sekitar 75 persen produk peternakan dijual dalam bentuk segar tanpa pengolahan lanjutan. Jika rantai dingin dan fasilitas pengolahan diperluas, margin peternak dapat naik signifikan dan memperbaiki likuiditas usaha rakyat.

Kontra: Risiko Eksekusi dan Daya Serap Anggaran

Namun, dari sisi kontra, efektivitas solusi permanen sangat bergantung pada eksekusi lapangan. Daya serap anggaran program peternakan pada 2024 hanya mencapai 82 persen dari pagu, menandakan adanya kendala administratif dan koordinasi antar-daerah. Tanpa perbaikan tata kelola, program baru berisiko mengalami penundaan yang sama.

Faktor eksternal juga menjadi tantangan. Volatilitas harga pakan global, nilai tukar rupiah, serta potensi capital outflow dari pasar keuangan domestik dapat memengaruhi biaya impor bahan baku. Proyeksi pemerintah menargetkan swasembada daging sapi pada 2029, namun realisasi konsumsi yang terus naik membuat target tersebut membutuhkan investasi besar dan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ini menunjukkan komitmen memperkuat fundamental ekosistem peternakan nasional. Dengan catatan, keberhasilan akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, transparansi anggaran, dan kemampuan menjaga stabilitas sentimen pasar di tengah ketidakpastian global.