Pemerintah Siapkan Lahan Baru untuk Dukung Program Bensin Hijau E20

Berdasarkan keterangan pemerintah yang disampaikan pada awal pekan ini, rencana percepatan program bahan bakar nabati kembali mencuat ke permukaan. Menteri Koordinator Bidang Pangan menyatakan bahwa pemerintah akan membuka lahan baru guna memenuhi pasokan bahan baku campuran bensin hijau E20, yakni bahan bakar yang mengandung 20 persen etanol dari total komposisi. Kebijakan ini menandai langkah lanjutan setelah sebelumnya Indonesia menerapkan campuran biodiesel B35 dan bersiap menuju B40, yang seluruhnya berbasis minyak sawit. Kali ini, perhatian dialihkan ke etanol berbasis tanaman seperti tebu, jagung, dan sorgum.

Angka yang perlu dicermati, produksi etanol nasional saat ini diperkirakan masih berada di kisaran 40.000–50.000 kiloliter per tahun, sementara kebutuhan untuk mencampur 20 persen ke dalam seluruh konsumsi bensin nasional yang mencapai sekitar 30 juta kiloliter per tahun akan menuntut pasokan etanol hingga 6 juta kiloliter. Artinya, ada jurang kapasitas yang sangat lebar antara produksi eksisting dan target. Di sinilah pembukaan lahan baru diposisikan sebagai instrumen untuk menutup defisit tersebut.

Di Satu Sisi: Peluang Hilirisasi dan Pengurangan Impor

Argumen utama kubu pendukung program ini bertumpu pada tiga hal. Pertama, substitusi impor. Indonesia masih mengimpor sekitar 60 persen kebutuhan bahan bakar minyak dalam bentuk minyak mentah maupun produk jadi. Setiap persentase etanol yang dicampurkan berpotensi menekan volume impor, sekaligus memperbaiki neraca perdagangan migas yang pada 2023 mencatat defisit di atas USD 20 miliar. Kedua, nilai tambah pertanian. Pembukaan lahan berarti permintaan baru bagi petani tebu dan jagung, dengan efek berganda pada ekonomi daerah. Ketiga, sentimen pasar terhadap energi terbarukan. Program E20 sejalan dengan komitmen penurunan emisi karbon dan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi hijau regional.

"Program campuran etanol tidak bisa hanya dilihat sebagai kebijakan energi, tetapi juga kebijakan pangan dan kebijakan tata ruang. Ketiganya harus berjalan seiring," ujar seorang pengamat kebijakan energi dalam diskusi terbatas pekan lalu.

Dari kacamata makro, ekspansi lahan juga bisa mendorong investasi di sektor hilirisasi. Proyeksi pemerintah menyebut kebutuhan investasi pabrik etanol hingga 2030 dapat menembus Rp 40–60 triliun, mencakup distilasi, penyimpanan, dan infrastruktur logistik. Bila terealisasi, angka ini berpotensi menyumbang tambahan pertumbuhan produk domestik bruto sektor pertanian sebesar 0,1–0,2 persen per tahun.

Di Sisi Lain: Risiko Lahan, Pangan, dan Likuiditas Fiskal

Namun, kritik terhadap rencana ini tidak bisa diabaikan. Pertama, soal tata guna lahan. Pembukaan lahan baru berisiko berhadapan dengan alih fungsi kawasan hutan, konflik agraria, dan deforestasi. Dalam beberapa tahun terakhir, luas lahan sawit nasional sudah menembus 16 juta hektare, dan perluasan serupa untuk tebu atau jagung berpotensi menuai resistensi serupa. Kedua, kompetisi pangan versus energi. Jika jagung dialihkan untuk etanol, harga pakan ternak bisa tertekan naik dan berimbas pada inflasi pangan, yang pada 2024 sempat menyentuh 5 persen year-on-year untuk kelompok volatile food.

Ketiga, aspek fiskal dan likuiditas. Insentif untuk produsen etanol, subsidi pencampuran, serta belanja infrastruktur memerlukan ruang anggaran yang tidak kecil. Rasio utang terhadap PDB yang berada di kisaran 39 persen memang masih moderat, tetapi ruang fiskal makin sempit akibat belanja subsidi energi yang terus membengkak. Di sisi lain, pelaku pasar menanti kejelasan kerangka regulasi sebelum menanamkan modal jangka panjang. Tanpa kepastian harga dan offtake, capital outflow dari sektor energi baru terbarukan berisiko berlanjut.

Jalan Tengah: Bertahap, Terukur, dan Berbasis Data

Keseimbangan dua perspektif di atas mengarah pada satu kesimpulan: program E20 layak menjadi bagian dari portofolio kebijakan energi, tetapi implementasinya perlu bertahap. Alih-alih langsung mengejar campuran 20 persen secara nasional, pemerintah dapat memulai dari wilayah dengan surplus bahan baku, misalnya sentra tebu di Jawa Timur atau jagung di Sulawesi. Uji coba pada armada tertentu dan evaluasi indeks kualitas bahan bakar menjadi prasyarat teknis yang tidak bisa dilompati.

Dari sisi fundamental, keberhasilan program ini akan ditentukan oleh tiga variabel: produktivitas lahan per hektare, harga etanol yang kompetitif terhadap bensin, dan kepastian pasokan jangka panjang. Bila ketiganya terjaga, tren ekspansi energi hijau bisa menjadi motor pertumbuhan baru. Sebaliknya, bila salah satu tergelincir, program berisiko hanya menjadi beban fiskal tanpa dampak struktural. Pelaku usaha dan pelaku pasar tentu menanti detail teknis yang lebih rigid, termasuk peta jalan lahan, skema insentif, serta target antara setiap tahun hingga 2030.