Pemerintah Sempurnakan DTSEN untuk Ketepatan Sasaran Bansos

Berdasarkan data BPS per Maret 2025, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 8,47 persen atau setara 24,15 juta penduduk, mengalami penurunan year-on-year dibandingkan posisi 9,03 persen pada Maret 2024. Angka tersebut menegaskan satu hal penting: program perlindungan sosial harus tepat sasaran agar tren penurunan kemiskinan dapat dipertahankan hingga akhir tahun. Dalam kerangka itulah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan terus disempurnakan hingga layak menjadi sumber data utama pemerintah, termasuk sebagai acuan penyaluran bantuan sosial atau bansos ke seluruh penjuru negeri.

Bagi pembaca awam, DTSEN dapat dipahami sebagai basis data terpadu yang memadukan informasi sosial-ekonomi warga dari berbagai sumber, mulai dari data kependudukan, hasil survei lapangan, hingga catatan administratif program bantuan. Sistem yang dikembangkan sejak 2025 ini dirancang menggantikan peran DTKS yang menyimpan data sekitar 96,8 juta jiwa, namun selama ini kerap dikritik karena tidak mutakhir dan penuh duplikasi antarprogram.

Besarnya Taruhan di Balik Ketepatan Data

Nilai yang dipertaruhkan tidak kecil. Belanja perlindungan sosial dalam APBN mencapai sekitar Rp335 triliun, mencakup Bantuan Pangan bagi hampir 18,8 juta keluarga penerima, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga, serta bantuan langsung tunai dan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Jika asumsi kebocoran hanya sebesar 5 persen, dana publik yang tidak sampai ke penerima berarti sekitar Rp16 triliun, angka yang setara dengan belanja digitalisasi nasional selama setahun penuh.

Pentingnya bansos juga berkait erat dengan struktur perekonomian. Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto, sehingga daya beli kelompok rentan menjadi penopang utama pertumbuhan. Ketika penyaluran bantuan tertunda atau salah sasaran, dampaknya tidak berhenti di tataran sosial semata, tetapi merambat ke kinerja ekonomi makro secara keseluruhan.

Di satu sisi, penyempurnaan DTSEN memperkuat fundamental kebijakan fiskal di sektor sosial. Basis data yang akurat memungkinkan pemerintah memetakan rumah tangga miskin dan rentan secara presisi, memangkas duplikasi penerima antarprogram, serta mempercepat respons ketika guncangan ekonomi terjadi. Sentimen pasar pun berpotensi terjaga karena belanja sosial yang tepat sasaran dinilai lebih efektif menopang daya beli tanpa memaksa defisit anggaran melebar, sekaligus membantu meredam potensi capital outflow dari portofolio investor asing di pasar surat berutang negara.

Di sisi lain, terdapat catatan kritis yang tidak bisa diabaikan. Kemiskinan bersifat dinamis: status ekonomi sebuah keluarga dapat berubah dalam hitungan bulan akibat PHK, sakit, atau gagal panen. Basis data apa pun tetap berisiko kedaluwarsa begitu dipublikasikan. Ditambah lagi, pendataan di wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan jumlah petugas, sementara pemusatan data sosial-ekonomi warga dalam satu sistem menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan data pribadi.

DTSEN akan terus disempurnakan agar menjadi rujukan utama pemerintah, terutama untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, demikian penekanan Purbaya terkait arah tata kelola data perlindungan sosial nasional.

Pro dan Kontra Konsep Satu Pintu Data

Pro: konsolidasi data menekan biaya administrasi karena pemerintah tidak perlu memelihara banyak register terpisah. Rasio ketepatan sasaran, yakni perbandingan antara penerima yang benar-benar berhak dan total penerima terdaftar, berpeluang membaik secara signifikan. Integrasi juga membuka jalan bagi portofolio perlindungan sosial yang lebih mudah dievaluasi, misalnya dengan menautkan data bansos terhadap program pelatihan kerja atau pembiayaan usaha mikro.

Kontra: ketergantungan pada satu basis data menciptakan risiko sistemik. Satu kesalahan input dapat menjalar ke seluruh program sekaligus, dan koreksinya menuntut likuiditas fiskal serta waktu verifikasi ulang yang tidak sedikit. Muncul pula kekhawatiran lembaga daerah kehilangan peran, padahal merekalah yang paling dekat dengan kondisi riil warga di lapangan.

Tantangan Implementasi dan Proyeksi ke Depan

Pengalaman sejumlah negara tetangga menunjukkan bahwa pemutakhiran data sosial secara berkala, bukan sekali jadi, merupakan kunci keberhasilan. Pembaruan basis data penerima manfaat dilakukan rutin melalui kombinasi administrasi digital dan verifikasi lapangan. Indonesia diproyeksikan mengadopsi pola serupa dengan melibatkan pemerintah daerah, meski kecepatan implementasinya akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital di masing-masing wilayah.

Tren digitalisasi administrasi kependudukan yang mengalami kenaikan signifikan dalam lima tahun terakhir memberi ruang optimisme, begitu pula rencana valuasi ulang daftar penerima secara berkala. Namun pada akhirnya, keberhasilan DTSEN tidak cukup diukur dari kelengkapan indeks dan basis datanya, melainkan dari dua ukuran sederhana: berapa banyak keluarga miskin yang benar-benar terangkat kelas, dan seberapa kecil dana publik yang hilang di tengah jalan. Selama kedua ukuran itu belum membaik, penyempurnaan data tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.