Pemerintah Percepat Teknologi Pirolisis untuk Ubah Sampah Jadi Energi

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per akhir 2024, timbulan sampah nasional diperkirakan mencapai 68,5 juta ton per tahun, dengan sampah plastik berkontribusi sekitar 17 persen atau setara 11,6 juta ton. Dari jumlah tersebut, tingkat penanganan sampah yang terkelola dengan baik baru berkisar 60 hingga 65 persen, sementara sisanya berpotensi mencemari lingkungan. Di tengah tekanan tersebut, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan arah kebijakan baru, yakni mempercepat pengelolaan sampah nasional melalui teknologi pirolisis. Secara sederhana, pirolisis adalah proses pemanasan material, termasuk plastik, pada suhu tinggi tanpa oksigen sehingga terurai menjadi minyak pirolisis, gas, dan arang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.

Kebijakan ini sejalan dengan tren global menuju ekonomi sirkular, yakni model ekonomi yang meminimalkan limbah dengan mengolah kembali material menjadi produk bernilai tambah. Data Bappenas memproyeksikan penerapan ekonomi sirkular dapat menambah produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 593 triliun sampai Rp 638 triliun pada 2030 serta menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja. Angka ini menjadi fundamental pendukung mengapa hilirisasi sampah, termasuk melalui pirolisis, masuk dalam agenda prioritas pemerintah saat ini.

Di Satu Sisi: Peluang Ekonomi dan Substitusi Impor Energi

Di satu sisi, potensi ekonomi pirolisis cukup signifikan. Dengan asumsi rendemen atau hasil konversi sekitar 60 hingga 70 persen, setiap 1.000 ton sampah plastik berpotensi menghasilkan 600 sampai 700 ton minyak pirolisis yang dapat diolah lebih lanjut menjadi bahan bakar setara solar maupun bensin. Jika 30 persen dari 11,6 juta ton sampah plastik nasional diolah, proyeksi kasar menunjukkan potensi produksi bahan bakar alternatif di atas 2 juta ton per tahun. Capaian ini relevan bagi neraca energi nasional, mengingat Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan BBM dalam jumlah besar yang selama ini menekan neraca transaksi berjalan.

Dari sisi fiskal daerah, pengolahan sampah menjadi energi juga berpotensi menekan biaya pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang selama ini membebani APBD. Sejumlah studi menyebut biaya sosial-ekonomi dari sampah yang tidak terkelola, mulai dari pencemaran hingga dampak kesehatan, mencapai belasan triliun rupiah per tahun. Sentimen pasar terhadap sektor pengelolaan limbah dan energi terbarukan pun mengalami kenaikan, tercermin dari meningkatnya minat investor pada proyek refuse derived fuel (RDF) serta bahan bakar alternatif dalam dua tahun terakhir.

Di Sisi Lain: Risiko Fundamental dan Pekerjaan Rumah Besar

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa valuasi proyek pirolisis sangat bergantung pada tiga variabel, yakni keandalan pasokan bahan baku, keekonomian skala, dan harga jual produk akhir. Investasi awal atau capital expenditure fasilitas pirolisis skala komersial tergolong tinggi, berkisar puluhan hingga ratusan miliar rupiah per unit, sementara margin keuntungan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Ketika harga minyak mengalami penurunan, minyak pirolisis berisiko kehilangan daya saing dibanding BBM konvensional.

Pengalaman sebelumnya juga menjadi catatan penting. Sejumlah proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di berbagai kota mengalami keterlambatan bertahun-tahun akibat persoalan tarif, perizinan, dan rantai pasok sampah yang tidak stabil. Rasio sampah terpilah di tingkat rumah tangga di Indonesia masih rendah, di bawah 20 persen, padahal pirolisis membutuhkan umpan plastik yang relatif bersih dan konsisten. Tanpa perbaikan tata kelola hulu, teknologi secanggih apa pun berpotensi berjalan jauh di bawah kapasitas terpasangnya.

"Teknologi hanyalah separuh dari solusi. Separuh lainnya adalah kelembagaan, mulai dari sistem pemilahan, insentif bagi pemulung dan bank sampah, hingga kepastian pasar bagi produk energi yang dihasilkan," demikian catatan analisis sejumlah ekonom lingkungan terhadap arah kebijakan ini.

Proyeksi ke Depan: Antara Optimisme dan Kehati-hatian

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan ditentukan oleh konsistensi regulasi dan dukungan lintas kementerian. Dari sisi moneter, tren suku bunga acuan Bank Indonesia yang relatif tinggi dalam dua tahun terakhir membuat biaya pendanaan proyek infrastruktur hijau menjadi lebih mahal, sehingga skema pembiayaan campuran atau blended finance antara APBN, swasta, dan lembaga multilateral menjadi krusial untuk menjaga likuiditas proyek. Kepastian regulasi juga akan menentukan apakah modal asing masuk atau justru terjadi capital outflow dari sektor ini.

Secara keseluruhan, dorongan pemerintah terhadap teknologi pirolisis mencerminkan upaya mengubah paradigma sampah dari beban menjadi aset ekonomi. Namun, seperti halnya setiap kebijakan berbasis teknologi, fundamental keberhasilannya terletak pada eksekusi di lapangan, yakni ketersediaan bahan baku, keberlanjutan pendanaan, dan penerimaan pasar. Bagi pelaku usaha dan investor, tren ekonomi sirkular membuka ruang diversifikasi portofolio jangka panjang, meski tetap menuntut analisis risiko yang cermat sebelum mengambil posisi apa pun.