Pemerintah Minta Dua Lembaga Tarik 1.800 Ton Emas ke Sistem Keuangan

Berdasarkan data Bank Indonesia per kuartal kedua 2026, cadangan emas resmi negara tercatat sekitar 79 ton, sementara estimasi industri menyebut emas yang disimpan masyarakat di luar sistem keuangan mencapai 1.800 ton. Pemerintah menugaskan dua lembaga jasa keuangan untuk merancang strategi agar aset emas rumah tangga itu perlahan masuk ke sistem keuangan formal. Kebijakan ini muncul di tengah tren harga emas yang mengalami kenaikan signifikan, dengan indeks harga emas global memecahkan rekor sepanjang 2026 dan kenaikan year-on-year yang menembus dua digit.

Mengapa Emas di Luar Sistem Keuangan Menjadi Persoalan

Dalam istilah ekonomi, emas yang disimpan di rumah adalah dana yang menganggur: tidak menghasilkan bunga, tidak tercatat dalam sistem, dan tidak bisa dijadikan agunan kredit. Padahal nilainya bukan angka kecil. Dengan harga emas batangan domestik yang kini berada di kisaran lebih dari Rp 2 juta per gram, 1.800 ton setara dengan ratusan triliun rupiah yang berada di luar aliran keuangan formal. Jumlah itu, menurut catatan industri, jauh lebih besar daripada total cadangan emas resmi yang dikelola Bank Indonesia.

Kondisi ini kontras dengan tren simpanan konvensional. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan dana pihak ketiga perbankan mengalami kenaikan dan telah menembus Rp 9.000 triliun, tetapi mayoritas berbentuk tabungan dan deposito, bukan emas. Sementara itu, minat masyarakat terhadap emas justru naik: penjualan emas batangan produsen utama tumbuh sekitar 20 persen year-on-year, dan layanan tabungan emas di perusahaan pegadaian mencatat pertumbuhan nasabah dua digit. Bagi sebagian rumah tangga, emas adalah bagian penting dari portofolio simpanan keluarga karena nilainya dianggap tahan terhadap inflasi. Artinya, masyarakat ingin menyimpan emas, tetapi belum sepenuhnya percaya menitipkannya pada lembaga keuangan.

Di Satu Sisi: Emas yang Masuk Sistem Bisa Menguatkan Fundamental

Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi memberi manfaat ekonomi nyata. Pertama, likuiditas: emas yang tersimpan di lembaga berizin bisa dijadikan agunan pembiayaan, sehingga pemiliknya tetap mengakses dana tanpa harus menjual aset. Kedua, keamanan: penyimpanan di tempat yang diasuransikan mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian atau kebakaran. Ketiga, efek makro: jika sebagian dari 1.800 ton itu dialihkan ke sistem formal, kebutuhan impor emas bisa turun dan berpotensi menekan defisit transaksi berjalan, sekaligus mengurangi tekanan capital outflow saat gejolak global.

"Jika sepuluh persen dari perkiraan 1.800 ton emas masyarakat masuk ke sistem keuangan, nilai likuiditas tambahan yang bisa digerakkan mencapai belasan triliun rupiah," ujar seorang analis pasar berjangka. "Ini bukan soal memaksa, melainkan menawarkan insentif yang lebih baik daripada sekadar menyimpan di rumah."

Bagi perbankan, emas yang tercatat juga memperkuat basis jaminan kredit. Rasio pembiayaan yang dijamin emas dinilai lebih aman karena valuasi asetnya relatif stabil dalam jangka panjang dibanding instrumen lain yang lebih volatil.

Di Sisi Lain: Kepercayaan, Biaya, dan Kebiasaan Lama

Di sisi lain, jalan menuju target itu tidak mudah. Persoalan pertama adalah kepercayaan. Emas kerap dipandang sebagai asuransi krisis: aset yang tetap bernilai ketika lembaga keuangan bermasalah atau nilai tukar melemah. Pengalaman historis soal likuiditas sejumlah lembaga membuat sebagian pemilik emas enggan menitipkan hartanya, apa pun iming-imingnya.

Kedua, biaya. Penyimpanan di lembaga berizin umumnya membebankan biaya simpan dan administrasi, sementara menyimpan di rumah tidak berbiaya. Ketiga, akses: jaringan layanan penyimpanan emas masih terkonsentrasi di kota besar, padahal sebagian pemilik emas berada di daerah. Keempat, fleksibilitas penebusan: masyarakat ingin yakin emasnya bisa dijual kembali dengan cepat tanpa antrean panjang.

Para pengamat mengingatkan, kegagalan program serupa di masa lalu umumnya terjadi bukan karena kurangnya produk, melainkan karena minimnya edukasi dan insentif. Tanpa itu, kebijakan berisiko berhenti sebagai imbauan belaka.

Proyeksi: Butuh Waktu dan Bukti, Bukan Janji

Proyeksi jangka pendek menunjukkan perubahan perilaku tidak akan terjadi drastis. Analis memperkirakan, dalam dua tahun ke depan, emas yang masuk sistem keuangan baru bertambah satu hingga tiga persen dari total perkiraan, kecuali ada terobosan seperti skema pembelian emas dengan cicilan ringan, jaminan negara atas simpanan emas, atau integrasi dengan layanan perbankan digital yang sudah dimiliki masyarakat.

Pada akhirnya, sentimen pasar dan fundamental kepercayaan menjadi penentu. Kebijakan ini masuk akal secara ekonomi, tetapi keberhasilannya bergantung pada tiga hal: insentif yang lebih menarik daripada menyimpan di rumah, jaminan keamanan yang bisa dibuktikan, dan edukasi yang menjangkau pemilik emas di daerah. Jika hanya mengandalkan imbauan, 1.800 ton emas itu akan tetap berada di bawah bantal, menunggu bukti bahwa sistem keuangan layak dipercaya.