Pemerintah Matangkan Penataan Tugas BRAN agar Tak Bentrok dengan ATR/BPN

Berdasarkan informasi dari lingkungan pemerintahan per awal 2025, proses penataan organisasi Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) tengah dimatangkan. Fokus utama pembahasan adalah merumuskan pembagian tugas agar tidak berbenturan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini mencuat setelah munculnya kebutuhan memperjelas batas kewenangan antara lembaga baru dan kementerian yang sudah lama menangani urusan pertanahan.

Ossy, pihak yang menyampaikan perkembangan ini, menyatakan bahwa diskusi antarinstansi masih berjalan. Pemerintah disebut sedang membahas penataan organisasi sekaligus penajaman tugas BRAN. Tujuannya sederhana: menghindari duplikasi kewenangan yang berpotensi memperlambat layanan pertanahan dan reforma agraria di lapangan.

Di Satu Sisi: Urgensi Pemisahan Fungsi agar Lebih Efektif

Di satu sisi, pembentukan BRAN dipandang sebagai upaya mempercepat agenda reforma agraria yang selama ini dinilai berjalan lambat. Data dari berbagai laporan menunjukkan bahwa konflik agraria masih menjadi persoalan struktural. Indeks reforma agraria yang disusun sejumlah lembaga independen memperlihatkan tren perbaikan yang tidak merata antarprovinsi.

Dengan memisahkan fungsi, BRAN dapat difokuskan pada aspek penyelesaian sengketa, redistribusi lahan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara ATR/BPN tetap menangani administrasi pertanahan, sertifikasi, serta tata ruang. Pembagian ini diharapkan menciptakan spesialisasi yang membuat setiap lembaga bekerja pada koridor kompetensinya.

Dari sudut pandang tata kelola, pemisahan fungsi juga memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih tajam. Setiap lembaga memiliki indikator kinerja utama yang terukur. Anggaran yang dialokasikan pun bisa dievaluasi secara lebih transparan berdasarkan capaian masing-masing. Ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menjadi tuntutan publik.

Di Sisi Lain: Risiko Overhead dan Kebingungan Kewenangan

Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa penambahan lembaga justru menciptakan lapisan birokrasi baru. Dalam teori ekonomi kelembagaan, setiap penambahan struktur organisasi membawa biaya overhead berupa belanja pegawai, koordinasi, dan administrasi. Jika tidak dikelola hati-hati, rasio efisiensi belanja pemerintah bisa memburuk.

Risiko berikutnya adalah kebingungan di tingkat daerah. Selama ini masyarakat dan pelaku usaha sudah terbiasa berurusan dengan kantor pertanahan yang berada di bawah ATR/BPN. Kehadiran BRAN berpotensi menimbulkan persepsi ganda soal siapa yang berwenang mengeluarkan dokumen tertentu. Ketidakpastian ini bisa berdampak pada iklim investasi, terutama untuk sektor properti dan perkebunan yang sangat bergantung pada kepastian hukum lahan.

Selain itu, ada pertanyaan soal sumber daya manusia. ATR/BPN memiliki jaringan kantor hingga kabupaten/kota dengan sumber daya yang sudah terlatih. Membangun kapasitas serupa di BRAN membutuhkan waktu dan investasi besar. Tanpa itu, BRAN berisiko menjadi lembaga yang kuat di pusat tetapi lemah di daerah.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Jika penataan tugas berjalan mulus, sentimen pasar terhadap sektor properti dan agraria berpotensi membaik. Kepastian kewenangan mengurangi risiko sengketa yang selama ini menjadi faktor penghambat valuasi lahan. Investor cenderung menghindari aset yang status hukumnya tidak jelas.

Namun, jika proses ini berlarut-larut, capital outflow dari sektor berbasis lahan bisa menguat. Pelaku usaha biasanya menunggu kejelasan regulasi sebelum menempatkan portofolio jangka panjang. Ketidakpastian regulasi adalah salah satu variabel yang paling mereka hindari.

Secara fundamental, keberhasilan penataan ini bergantung pada tiga hal: kejelasan mandat, ketersediaan anggaran, dan kualitas koordinasi lintas lembaga. Pemerintah perlu memastikan bahwa BRAN dan ATR/BPN memiliki mekanisme kerja sama yang terstruktur, bukan sekadar pembagian tugas di atas kertas.

Publik tentu menantikan detail akhir dari penataan ini. Yang terpenting, apapun bentuk akhirnya, tujuan besarnya harus tetap sama: mempercepat kesejahteraan melalui pengelolaan agraria yang adil, transparan, dan efisien. Tanpa itu, penambahan lembaga hanya akan menjadi beban fiskal baru tanpa manfaat nyata bagi masyarakat luas.