arif-budianto
Berdasarkan jadwal resmi yang dirilis Sekretariat Kabinet per Senin (12/10), pemerintah menggelar rapat terbatas tingkat menteri untuk mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 16.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Presiden. Agenda ini menjadi respons cepat atas eskalasi titik panas yang kembali meningkat dalam sepekan terakhir, terutama di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Eskalasi Titik Panas dan Kualitas Udara
Karhutla merupakan fenomena musiman yang dipicu kombinasi cuaca kering dan praktik pembukaan lahan. Dalam terminologi lingkungan-ekonomi, karhutla kerap disebut sebagai negative externality, yakni biaya sosial yang tidak diperhitungkan dalam transaksi ekonomi pelaku usaha. Data satelit menunjukkan lonjakan titik panas signifikan sepanjang Oktober dibanding periode yang sama tahun lalu.
Dampak lanjutannya terlihat pada indeks kualitas udara (IKU) di beberapa kota, seperti Palangka Raya dan Pontianak, yang sempat masuk kategori tidak sehat. Kabut asap juga mengganggu jadwal penerbangan dan aktivitas sekolah, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi langsung berupa pembatalan penerbangan, penurunan kunjungan wisata, dan kenaikan biaya kesehatan masyarakat.
Pro: Evaluasi Cepat sebagai Langkah Fundamental
Di satu sisi, langkah evaluasi cepat pemerintah patut diapresiasi. Rapat terbatas ini menandakan koordinasi lintas kementerian berjalan, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga pemerintah daerah. Menurut sejumlah pengamat kebijakan publik, respons cepat diperlukan agar penanganan tidak terlambat seperti periode 2015 dan 2019, ketika kerugian ekonomi akibat karhutla ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah.
Dari perspektif fiskal, anggaran penanggulangan bencana yang disiapkan dalam APBN menjadi bantalan utama. Bila penanganan dilakukan sejak dini, biaya pemulihan ekosistem dan pemulihan kesehatan masyarakat dapat ditekan. Ini penting untuk menjaga stabilitas iklim usaha di sektor perkebunan dan kehutanan yang berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto regional Kalimantan.
Kontra: Persoalan Struktural yang Tak Selesai dengan Rapat
Di sisi lain, evaluasi dalam forum rapat kerap dinilai hanya menyentuh aspek koordinasi, bukan akar masalah. Persoalan fundamental seperti tata kelola lahan, praktik pembakaran untuk membuka lahan, dan lemahnya penegakan hukum masih berulang setiap tahun. Tanpa perubahan struktural, pola yang sama diprediksi kembali muncul pada musim kemarau berikutnya.
Beberapa ekonom lingkungan menyoroti pentingnya instrumen ekonomi, misalnya sanksi progresif dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar. Tanpa insentif dan disinsentif yang jelas, kalkulasi biaya-manfaat pelaku usaha tetap mendorong praktik pembakaran karena jauh lebih murah.
Proyeksi dan Sentimen Pasar
Dari kacamata pasar, eskalasi karhutla berpotensi memengaruhi sentimen sektor agrikultur dan komoditas. Gangguan produksi dapat menekan pasokan, sementara kekhawatiran keberlanjutan (sustainability) menjadi sorotan investor institusi. Beberapa laporan analis mencatat bahwa emiten berbasis lahan di Kalimantan menghadapi risiko valuasi bila isu lingkungan memburuk, terutama terkait pemenuhan standar ekspor di pasar Eropa.
Namun, dampak terhadap portofolio pasar modal nasional diperkirakan relatif terbatas bila penanganan cepat tuntas dalam hitungan pekan. Likuiditas pasar masih terjaga, dan faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga global serta arus modal asing (capital outflow) cenderung menjadi pendorong utama pergerakan indeks dibanding isu karhutla.
Ke depan, publik menanti hasil rapat ini tidak sekadar berupa instruksi, melainkan target terukur: berapa titik panas yang harus ditekan, berapa luas lahan yang direstorasi, dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Tanpa itu, evaluasi akan berhenti sebagai agenda rutin tanpa dampak fundamental bagi ekonomi dan lingkungan Kalimantan.
Comments (0)