Pemerintah Diminta Tiru China dan Vietnam Genjot KEK

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per kuartal I 2026, realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) baru mencapai sekitar Rp 78,4 triliun, atau tumbuh 11,2% secara year-on-year dibanding periode yang sama tahun 2025. Angka itu memang positif, tetapi masih jauh dari target tahunan Rp 320 triliun. Sebuah organisasi yang menaungi pengusaha kawasan industri—dalam pernyataan resminya—mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pengajuan, evaluasi, persetujuan, hingga penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan KEK, agar arus modal asing tidak melambat.

Dua Sisi Percepatan PSN dan KEK

Di satu sisi, percepatan status PSN dan KEK memberikan kepastian hukum, insentif fiskal, serta penyederhanaan perizinan yang selama ini menjadi keluhan utama investor. Berdasarkan data BKPM, rata-rata waktu pengurusan izin di KEK yang sudah beroperasi sekitar 12 hari kerja, sementara di luar kawasan bisa mencapai 45 hari kerja. Perbedaan itu menjadi sentimen pasar yang signifikan. Di sisi lain, percepatan tanpa pengawasan berlapis berisiko menciptakan kelebihan pasokan kawasan industri, konflik tata ruang, dan tekanan pada likuiditas anggaran daerah. Sejumlah ekonom mengingatkan bahwa total luas KEK yang telah ditetapkan pemerintah mencapai sekitar 21.000 hektare, namun tingkat okupansi rata-rata baru 58% per awal 2026.

Perdebatan ini penting karena menyangkut fundamental pertumbuhan jangka panjang. PSN dan KEK bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen untuk mendorong rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang saat ini berada di kisaran 30,3%—masih tertinggal dari China yang menyentuh 41% dan Vietnam sekitar 33%. Tanpa percepatan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026 sulit dicapai.

Pelajaran dari China dan Vietnam

China dan Vietnam sering dijadikan rujukan karena keduanya mampu mengubah kawasan ekonomi khusus menjadi mesin ekspor. Berdasarkan data Bank Dunia, Shenzhen Special Economic Zone pada dekade 1980-an mencatat pertumbuhan investasi asing langsung rata-rata 35% per tahun dalam sepuluh tahun pertama. Adapun Vietnam, melalui model kawasan industri seperti VSIP, berhasil menarik lebih dari USD 28 miliar FDI ke kawasan industri pada periode 2018–2024.

Kuncinya bukan sekadar insentif pajak. Kedua negara itu membangun ekosistem: jalan tol, pelabuhan, pasokan listrik, hingga lembaga one-stop service yang benar-benar berwenang. Vietnam bahkan menetapkan target waktu persetujuan investasi maksimal 15 hari untuk kawasan prioritas. Menurut sejumlah pengamat, hal serupa perlu diterapkan di Indonesia dengan memperkuat peran BKPM sebagai pintu tunggal.

"Percepatan PSN dan KEK harus dibarengi dengan kepastian lahan, konektivitas, dan tenaga kerja terampil. Kalau tidak, insentif hanya menjadi angka di atas kertas," ujar seorang analis kebijakan ekonomi dalam sebuah diskusi publik belum lama ini.

Risiko Capital Outflow dan Valuasi Kawasan

Di sisi lain, perlambatan ekonomi global dan kebijakan suku bunga The Fed masih membayangi. Sepanjang 2025, Indonesia mencatat capital outflow portofolio di pasar surat berharga negara sekitar Rp 42 triliun. Artinya, persaingan menarik modal asing semakin ketat. Jika proses evaluasi PSN dan KEK berlarut-larut, investor dapat mengalihkan dana ke Vietnam atau India yang menawarkan valuasi dan kepastian lebih baik.

Namun percepatan juga menuntut kehati-hatian fiskal. Pemberian tax holiday dan tax allowance kepada KEK pada 2025 mencapai Rp 19,7 triliun, sementara kontribusi penerimaan negara dari kawasan tersebut baru Rp 14,2 triliun. Rasio itu menunjukkan perlunya evaluasi berbasis data, bukan sekadar ekspansi jumlah kawasan.

Tren investasi hijau juga menjadi variabel baru. China dan Vietnam mulai mengarahkan kawasan industri ke energi terbarukan, sedangkan Indonesia masih bergantung pada batu bara untuk sebagian besar pasokan listrik kawasan. Transisi ini menuntut portofolio kebijakan yang lebih terukur.

Pada akhirnya, dorongan mempercepat PSN dan KEK masuk akal dari sisi sentimen pasar. Tetapi tanpa perbaikan fundamental—birokrasi, infrastruktur, dan kepastian regulasi—proyeksi pertumbuhan investasi bisa tetap jauh dari harapan. Pemerintah perlu menyeimbangkan kecepatan dengan kualitas, agar setiap hektare kawasan yang ditetapkan benar-benar menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar status di atas dokumen.