Kunjungan Gubernur ke Anak Krakatau dan Sorotan pada Mitigasi Bencana

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per awal 2024, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih berstatus Level II (Waspada) dengan aktivitas letusan yang fluktuatif. Dalam konteks inilah, sebuah kunjungan lapangan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat ke kawasan gunung api tersebut menjadi sorotan publik—bukan hanya karena keberaniannya menempuh perjalanan laut, tetapi juga karena implikasi kebijakan yang menyertainya.

Kunjungan Langsung dan Konteks Vulkanologi

Gubernur Jawa Barat dilaporkan menempuh perjalanan menggunakan kapal menuju kawasan Anak Krakatau untuk menyaksikan langsung letusan gunung api tersebut. Anak Krakatau, yang muncul dari kaldera legendaris Krakatau setelah letusan dahsyat 1883, kini menjadi salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Berdasarkan catatan Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) di Pasauran, Banten, jumlah letusan tahunan pernah menembus ratusan kali pada periode erupsi 2018-2019, dengan kolom abu mencapai ketinggian lebih dari 1.000 meter dari puncak.

Kunjungan pejabat ke zona berisiko bukan hal baru. Namun, secara prosedur, kawasan dalam radius 2 kilometer dari kawah umumnya dinyatakan sebagai zona terlarang bagi aktivitas masyarakat. Karena itu, langkah tersebut memunculkan pertanyaan soal kalkulasi risiko dan pesan yang disampaikan kepada warga.

Pro: Simbol Kehadiran Negara dan Penguatan Kesiapsiagaan

Di satu sisi, kehadiran langsung seorang kepala daerah dapat dibaca sebagai bentuk respons terhadap kekhawatiran masyarakat pesisir, khususnya di Kabupaten Pandeglang dan Lampung Selatan yang terdampak erupsi dan tsunami pada Desember 2018. Saat itu, gelombang tsunami setinggi hingga 13 meter menerjang pesisir dan menelan lebih dari 400 korban jiwa. Keterlibatan pejabat daerah dalam memantau kondisi terkini dapat mendorong koordinasi lintas sektor antara BPBD, BMKG, dan PVMBG.

“Kunjungan pemimpin ke daerah rawan bencana bisa memperkuat legitimasi kebijakan mitigasi, selama prosedur keselamatan dipatuhi dan tidak menciptakan kerumunan yang meningkatkan risiko,” ujar seorang pengamat kebencanaan dari perguruan tinggi di Bandung.

Dari perspektif anggaran, momen ini juga berpotensi mempercepat realisasi belanja kebencanaan. Realisasi belanja fungsi lingkungan dan mitigasi bencana di sejumlah daerah tercatat masih di bawah 70 persen hingga pertengahan tahun anggaran. Insentif politik dari kunjungan lapangan kerap mendorong dinas terkait mempercepat program, mulai dari jalur evakuasi hingga sistem peringatan dini berbasis sirene.

Kontra: Risiko Keselamatan dan Potensi Sentimen Publik

Di sisi lain, manuver tersebut rentan dikritik sebagai konsumsi visual bencana. Dari kacamata manajemen risiko, memasuki radius berbahaya—meski dengan kapal dan pengawalan—menciptakan preseden yang sulit dipertanggungjawabkan bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Otoritas vulkanologi menegaskan bahwa karakter letusan Anak Krakatau bersifat mendadak, dengan interval erupsi yang bisa hanya hitungan menit.

Kritik lain menyoroti alokasi sumber daya. Biaya operasional kapal, logistik, dan pengamanan dalam kunjungan semacam ini berpotensi menggeser fokus dari kebutuhan mendesak warga, seperti relokasi permukiman di zona merah dan rehabilitasi ekosistem pesisir yang hingga kini belum tuntas. Sejumlah studi menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga pesisir masih tinggi, dengan pendapatan nelayan yang berfluktuasi dan akses kredit terbatas.

Dari sisi sentimen pasar, aktivitas vulkanik memang jarang berdampak langsung pada indeks harga saham gabungan. Namun, sektor pariwisata pesisir dan transportasi laut di kawasan Selat Sunda mencatat penurunan kunjungan saat status gunung meningkat. Proyeksi pendapatan daerah dari retribusi wisata pun perlu dikalkulasi ulang setiap kali terjadi eskalasi erupsi.

Yang Perlu Dilihat Setelah Kepulangan

Fundamental kebijakan tidak diukur dari foto di atas kapal, melainkan dari tindak lanjut. Publik berhak menuntut transparansi: apakah kunjungan menghasilkan pembaruan peta rawan bencana, penambahan pos pantau, atau penguatan protokol evakuasi sekolah dan fasilitas kesehatan? Indeks kesiapsiagaan daerah menjadi indikator yang lebih bermakna ketimbang pernyataan singkat seusai perjalanan.

Dengan tren aktivitas gunung api yang sulit diprediksi, kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pusat menjadi keniscayaan. Portofolio kebijakan mitigasi harus dibangun di atas data instrumental—seismik, deformasi, dan geokimia—bukan semata simbolisme. Likuiditas anggaran kebencanaan, kapasitas personel, serta literasi warga adalah tiga pilar yang menentukan apakah sebuah kunjungan lapangan bernilai strategis atau sekadar catatan perjalanan.

Pada akhirnya, letusan Anak Krakatau adalah pengingat bahwa Indonesia hidup di atas cincin api. Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah pejabat berani menaiki kapal, tetapi seberapa siap negara melindungi warganya ketika gunung itu kembali bergemuruh.