Pemerintah Bantah Indonesia Jadi Jalur Transshipment Barang China ke AS

Berdasarkan data perdagangan yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2025, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) masih tercatat tumbuh sekitar 8 persen year-on-year di tengah ketegangan dagang global yang kian memanas. Di saat yang sama, China tetap bertahan sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai transaksi bilateral yang mendekati US$150 miliar per tahun. Kombinasi dua posisi inilah yang belakangan memicu spekulasi bahwa Jakarta dijadikan jalur pengalihan barang asal China — atau yang dikenal sebagai transshipment — untuk menembus pasar AS yang tengah mengenakan tarif tinggi terhadap produk Negeri Tirai Bambu.

Spekulasi itu ditepis tegas oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tudingan Indonesia menjadi jalur transshipment barang asal China untuk masuk ke pasar AS. Bantahan tersebut disampaikan Airlangga dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, di hadapan kalangan pelaku usaha dan perwakilan media.

Bantahan resmi pemerintah

Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa aktivitas ekspor-impor Indonesia berjalan sesuai prosedur dan dapat dilacak melalui data kepabeanan. Menurutnya, tuduhan pengalihan barang asal China melalui Indonesia tidak berdasar karena setiap kiriman barang yang masuk dan keluar negeri tercatat secara rinci oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Data kami terbuka dan bisa diverifikasi. Tidak ada praktik yang melanggar aturan,” demikian kurang lebih penegasan Menko Perekonomian tersebut.

Bantahan ini muncul di tengah meningkatnya pengawasan AS terhadap jalur-jalur perdagangan alternatif pascapengenaan tarif impor yang sangat tinggi terhadap produk China, yang pada 2025 sempat mengalami kenaikan hingga menyentuh kisaran 145 persen untuk sebagian barang. Ketika tarif AS-China melonjak, arus perdagangan secara alami mencari rute dan yurisdiksi dengan bea masuk lebih rendah. Kondisi inilah yang membuat beberapa negara, termasuk Indonesia, kerap menjadi sorotan karena posisinya sebagai mitra dagang utama kedua raksasa ekonomi tersebut.

Dua sisi membaca isu transshipment

Di satu sisi, kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Struktur ekspor Indonesia ke AS memang mengalami pergeseran dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada kelompok produk elektronik, tekstil, dan komponen industri yang juga menjadi andalan ekspor China. Perbedaan tarif yang tajam — sangat tinggi untuk China, jauh lebih rendah untuk Indonesia — menciptakan insentif ekonomi bagi praktik pengalihan asal barang, meski pelaku yang patuh aturan tidak akan menempuh jalur itu. Para pengamat menyebut risiko ini tidak bisa diabaikan, apalagi jika verifikasi asal-usul barang atau rules of origin tidak diperketat.

Di sisi lain, fundamental perdagangan Indonesia menjelaskan mengapa ekspor ke AS tumbuh tanpa harus dikaitkan dengan praktik ilegal. Program hilirisasi sumber daya alam telah mendorong lonjakan ekspor produk bernilai tambah, mulai dari nikel olahan untuk baterai kendaraan listrik hingga produk turunan kelapa sawit. Diversifikasi pasar juga menjadi tren jangka panjang yang dijalankan pemerintah sejak 2020, dengan AS dan sejumlah negara non-tradisional dijadikan target pertumbuhan. Dengan kata lain, kenaikan ekspor ke AS sejalan dengan proyeksi pemerintah dan bukan semata respons terhadap celah tarif.

Implikasi bagi sentimen pasar dan kebijakan

Perdebatan ini tidak berhenti pada tataran narasi. Di pasar keuangan, isu transshipment berpotensi mengguncang sentimen jika berujung pada sanksi dagang, seperti penyelidikan antidumping atau pencabutan fasilitas tarif oleh AS. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa tuduhan serupa kerap diikuti oleh volatilitas nilai tukar dan arus keluar modal asing atau capital outflow, yang pada gilirannya menekan indeks harga saham, likuiditas domestik, serta nilai portofolio investor asing.

“Jika tuduhan ini berlarut-larut tanpa klarifikasi data yang kuat, risiko terbesarnya bukan pada ekspor semata, melainkan pada persepsi investor terhadap kredibilitas rezim perdagangan Indonesia. Sebaliknya, jika pemerintah mampu membuktikan ketertelusuran barang, justru ada peluang reputasi yang menguat,” ujar seorang ekonom senior yang enggan disebutkan namanya.

Untuk itu, langkah pemerintah dinilai perlu bergerak di dua jalur sekaligus: diplomatik dan teknis. Secara diplomatik, komunikasi bilateral dengan otoritas perdagangan AS harus terus dijaga agar tuduhan tidak berkembang menjadi kebijakan protektif. Secara teknis, penguatan sistem verifikasi asal barang, digitalisasi data kepabeanan, serta pengawasan terhadap kawasan berikat menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Rasio kepatuhan eksportir dan ketepatan pelaporan dokumen menjadi indikator yang akan terus dipantau mitra dagang.

Ke depan, proyeksi jangka menengah tetap bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga keseimbangan dua sisi ini. Jika narasi transshipment mampu diluruskan dengan bukti, posisi Indonesia sebagai hub perdagangan yang kredibel justru bisa menjadi modal valuasi baru bagi investor asing. Namun jika pengawasan dianggap longgar, risiko pembatasan akses pasar akan menghantui kinerja ekspor tahun-tahun berikutnya. Yang jelas, pasar kini menunggu konsistensi antara klaim pemerintah dan data yang dipublikasikan — karena pada akhirnya, kepercayaan dibangun dari transparansi, bukan sekadar bantahan.