Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10 Masih Dikaji, Ini Kata Bahlil

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2026, inflasi tahunan yang tercermin pada indeks harga konsumen (IHK) berada di level 2,4 persen year-on-year (yoy), masih dalam rentang sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Di tengah tekanan harga yang relatif terkendali itu, pemerintah justru tengah mengkaji ulang salah satu instrumen penopang daya beli, yakni subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa wacana pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok masyarakat desil 9 dan 10 masih dalam tahap pengkajian dan belum ada keputusan final.

Rencana yang Masih Dikaji

Desil adalah pengelompokan rumah tangga berdasarkan pengeluaran yang dibagi menjadi sepuluh lapisan, dari desil 1 yang paling miskin hingga desil 10 yang paling kaya. Kelompok desil 9 dan 10 merupakan 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran tertinggi, atau sekitar seperlima dari total populasi. Bahlil menegaskan pembatasan ini baru sebatas kajian, mengingat dampaknya yang luas terhadap konsumsi dan harga energi. Saat ini harga Pertalite (RON 90) ditetapkan Rp 10.000 per liter, jauh di bawah harga keekonomiannya, sementara alokasi kuota pada 2026 diperkirakan masih berada di kisaran 31,7 juta kiloliter. Selisih antara harga jual dan harga keekonomian itulah yang dibiayai negara melalui belanja subsidi yang setiap tahun membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di Satu Sisi, Menekan Kebocoran Subsidi

Dari sisi fiskal, wacana ini punya logika yang kuat. Berbagai kajian menunjukkan manfaat subsidi energi cenderung tidak proporsional: kelompok berpendapatan tinggi justru menyerap porsi besar dari penyaluran Pertalite. Sejumlah riset memperkirakan desil 9 dan 10 menikmati lebih dari 30 persen dari total volume BBM bersubsidi, sementara lapisan bawah yang paling membutuhkan justru menerima porsi lebih kecil. Jika penyaluran dipangkas pada dua desil teratas, potensi penghematan anggaran bisa mencapai belasan triliun rupiah per tahun, yang dapat dialihkan ke program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai.

Alokasi subsidi energi dalam APBN memang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sementara rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang harus dijaga membuat ruang fiskal semakin sempit. Efisiensi belanja subsidi menjadi salah satu cara memperbaiki fundamental fiskal tanpa memangkas belanja produktif. Teknologi penyaluran pun dinilai sudah lebih siap, mengingat pembelian Pertalite kini wajib menggunakan kode QR melalui aplikasi MyPertamina, sehingga jejak pembelian dapat dilacak per rumah tangga.

Di Sisi Lain, Risiko Inflasi dan Implementasi

Namun, kebijakan ini tidak tanpa risiko. Pertama, akurasi data. Pengelompokan desil berbasis survei pengeluaran BPS tidak selalu sinkron dengan kondisi lapangan, sehingga potensi salah sasaran — baik rumah tangga miskin yang ikut terdampak maupun kelompok mampu yang lolos — cukup besar. Kedua, tekanan inflasi. Jika pembatasan mendorong peralihan permintaan ke BBM nonsubsidi yang harganya lebih tinggi, komponen administered price berpotensi memicu kenaikan harga pangan dan transportasi, yang pada gilirannya bisa menggerus tren penurunan inflasi yang selama ini terjaga.

Ketiga, risiko kebocoran baru. Pembatasan kerap memunculkan celah arbitrase, seperti pembelian berulang oleh pihak tertentu yang kemudian dijual kembali, atau perpindahan konsumsi ke daerah dengan penegakan lemah. Likuiditas pasokan di wilayah terpencil juga bisa terganggu bila sistem verifikasi tidak berjalan mulus. Keempat, dimensi sosial: kebijakan yang terkesan mendadak dapat memicu resistensi publik dan berpotensi menekan sentimen pasar. Investor portofolio cenderung mencermati eksekusi kebijakan; ketidakjelasan aturan bisa memicu capital outflow dan menekan nilai tukar rupiah, sebagaimana pola yang kerap terlihat pada periode ketidakpastian fiskal.

Proyeksi dan Catatan Keseimbangan

Respons pasar hingga kini masih menunggu detail teknis. Indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar diperkirakan baru bereaksi setelah aturan turunan diterbitkan, sementara valuasi sektor energi dan transportasi ikut terdampak tergantung cakupan kebijakan. Di satu sisi, pasar mengapresiasi komitmen pemerintah menyehatkan APBN; di sisi lain, pelaku pasar waspada terhadap risiko inflasi dan gangguan distribusi.

Proyeksi paling masuk akal adalah penerapan bertahap dengan masa transisi, sinkronisasi data antara BPS, Kementerian Sosial, dan Pertamina, serta skema kompensasi bagi kelompok rentan. Kajian yang masih berjalan memberi ruang bagi pemerintah menyempurnakan desain sebelum kebijakan diumumkan. Pada akhirnya, keberhasilan pembatasan ini tidak diukur dari angka penghematan semata, melainkan dari kemampuannya menyalurkan subsidi secara tepat tanpa mengorbankan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini diproyeksikan tetap tumbuh di kisaran 5 persen.