Pekerja Paruh Waktu RI Tembus 38,41 Juta, Tren atau Risiko?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, jumlah penduduk bekerja di Indonesia tercatat mencapai 148,19 juta orang. Dari angka tersebut, proporsi pekerja penuh hanya 66,80% atau sekitar 99 juta orang, sementara sisanya bekerja di bawah jam kerja normal. Yang menjadi sorotan, jumlah pekerja paruh waktu kini menembus 38,41 juta orang, setara 25,9% dari total pekerja nasional. Di sisi lain, terdapat kabar positif: jumlah pengangguran mengalami penurunan menjadi 7,22 juta orang. Dengan total angkatan kerja sekitar 155,41 juta orang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) — yakni persentase penganggur terhadap total angkatan kerja — berada di kisaran 4,6%.

Membedah Struktur Pasar Tenaga Kerja Nasional

Dalam klasifikasi BPS, pekerja penuh adalah mereka yang bekerja minimal 35 jam per minggu. Adapun pekerja paruh waktu merupakan kelompok yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak mencari pekerjaan tambahan, sedangkan setengah pengangguran adalah pekerja di bawah 35 jam yang masih bersedia menerima pekerjaan lain. Dengan komposisi tersebut, selain 38,41 juta pekerja paruh waktu, terdapat sekitar 10,8 juta pekerja atau 7,3% yang masuk kategori setengah pengangguran. Artinya, hampir sepertiga angkatan kerja Indonesia sebenarnya belum terserap secara optimal dalam pekerjaan penuh waktu.

Tren kenaikan pekerja paruh waktu ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspansi ekonomi digital — mulai dari layanan ojek online, logistik, hingga perdagangan elektronik — telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara fundamental. Pekerjaan berbasis platform cenderung fleksibel secara jam kerja, sehingga secara statistik tercatat sebagai pekerjaan paruh waktu meski menjadi sumber pendapatan utama bagi jutaan rumah tangga.

Di Satu Sisi: Fleksibilitas dan Daya Serap Pasar Kerja

Di satu sisi, melonjaknya pekerjaan paruh waktu dapat dibaca sebagai sinyal positif. Pertama, penurunan pengangguran ke 7,22 juta orang menunjukkan pasar kerja tetap mampu menyerap angkatan kerja baru di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kedua, pekerjaan paruh waktu berfungsi sebagai katup pengaman (buffer) sosial: ketimbang menganggur total, masyarakat tetap memperoleh penghasilan meski dengan jam kerja terbatas. Ketiga, fleksibilitas ini membuka ruang bagi kelompok yang sebelumnya sulit masuk pasar kerja formal, seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pekerja lanjut usia, untuk tetap produktif.

Dari perspektif dunia usaha, model kerja fleksibel juga menekan biaya tetap (fixed cost) dan meningkatkan efisiensi, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menopang sebagian besar penyerapan tenaga kerja nasional. Likuiditas pasar tenaga kerja yang tinggi semacam ini kerap menjadi ciri ekonomi yang adaptif terhadap perubahan struktural.

Di Sisi Lain: Risiko Underemployment dan Kualitas Pekerjaan

Di sisi lain, kenaikan jumlah pekerja paruh waktu menyimpan risiko yang tidak bisa diabaikan. Fenomena underemployment — kondisi ketika pekerja berada di bawah kapasitas optimalnya, baik dari sisi jam kerja maupun keterampilan — berpotensi menekan produktivitas nasional. Pekerja paruh waktu umumnya tidak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan upah minimum, maupun kepastian kontrak, sehingga lebih rentan terhadap guncangan ekonomi.

"Angka pengangguran yang turun memang melegakan, tetapi kualitas pekerjaan jauh lebih menentukan kesejahteraan. Jika pertumbuhan lapangan kerja didominasi sektor informal berupah rendah, maka daya beli masyarakat dan penerimaan pajak akan ikut tertahan," demikian catatan yang kerap disampaikan pengamat ketenagakerjaan dalam berbagai kajian pasar kerja.

Selain itu, tren ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan masih enggan melakukan perekrutan penuh waktu karena ketidakpastian prospek permintaan. Sentimen pasar yang berhati-hati semacam ini lazim muncul pada fase pemulihan ekonomi, ketika dunia usaha memilih menambah jam kerja fleksibel ketimbang menanggung beban tetap karyawan permanen.

Proyeksi dan Implikasi Kebijakan

Ke depan, proyeksi pasar tenaga kerja Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mendongkrak kualitas pekerjaan, bukan sekadar kuantitasnya. Perluasan jaminan sosial bagi pekerja informal dan berbasis platform, program peningkatan keterampilan (upskilling), serta insentif bagi sektor padat karya bernilai tambah tinggi menjadi agenda yang mendesak. Rasio pekerja formal terhadap informal perlu terus ditingkatkan agar fundamental ketenagakerjaan semakin kokoh.

Bagi pelaku pasar, data ini memberikan gambaran berimbang: fundamental pasar kerja Indonesia membaik dari sisi penyerapan, tetapi kualitas pekerjaannya masih menjadi pekerjaan rumah. Kombinasi penurunan pengangguran dan kenaikan pekerjaan paruh waktu pada akhirnya menegaskan satu hal — pemulihan ekonomi terus berjalan, namun belum sepenuhnya inklusif.