Paylater Kini Jerat Belanja Sembako: Gaya atau Jebakan?

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap konsumsi rumah tangga Indonesia bergeser signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia per kuartal I/2026, transaksi digital untuk kebutuhan pokok mencatat lonjakan 47,3% year-on-year. Yang mengejutkan, porsi pembayaran melalui layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater di segmen bahan makanan naik hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Fenomena ini menandai babak baru inklusi keuangan yang sekaligus menyimpan kontradiksi. Di satu sisi, kemudahan akses kredit mikro tanpa agunan memperluas jangkauan layanan ke kalangan unbanked. Di sisi lain, penggunaan fasilitas utang untuk memenuhi kebutuhan pokok harian menimbulkan pertanyaan serius tentang kesehatan finansial masyarakat.

Transformasi Perilaku: Dari Barang Sekunder ke Kebutuhan Primer

Tren penggunaan paylater untuk sembako bukanlah kebetulan. Para penyedia platform telah mengintegrasikan layanan ini ke dalam ekosistem quick commerce—belanja bahan makanan yang diantar dalam hitungan menit. Promosi seperti “belanja mingguan, bayar bulan depan tanpa bunga” atau “diskon 50% khusus pengguna paylater” menjadi magnet bagi konsumen yang tengah menghadapi tekanan biaya hidup.

Psikolog ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Rina Andriani, menjelaskan, “Ada fenomena present bias yang kuat. Konsumen cenderung lebih menghargai kepuasan saat ini dibandingkan risiko cicilan di masa depan. Ketika beras atau minyak goreng dapat langsung tersaji tanpa mengurangi saldo rekening, pertimbangan rasional sering terkalahkan.”

Data internal platform e-commerce besar menunjukkan bahwa nilai transaksi paylater untuk kategori sembako kini menembus Rp2,8 triliun per kuartal, naik dari hanya Rp800 miliar di awal 2024. Produk yang paling banyak dibeli dengan skema ini adalah beras, minyak goreng, susu anak, dan daging ayam—barang-barang yang sebelumnya identik dengan pembayaran tunai atau debit.

Sisi Terang: Inklusi dan Likuiditas Darurat

Pro: Para pendukung ekosistem ini melihatnya sebagai instrumen manajemen arus kas yang sah. Bagi pekerja harian dengan pendapatan tidak tetap, paylater dapat menjadi jembatan likuiditas ketika gaji tertunda namun dapur harus tetap mengepul. Sebuah survei oleh Asosiasi Fintech Indonesia menunjukkan bahwa 31% pengguna BNPL untuk sembako melunasi tagihan dalam periode bunga nol persen, menjadikan fasilitas ini layaknya kartu kredit tanpa biaya.

“Jika digunakan disiplin, ini alat perencanaan keuangan yang demokratis,” ujar Dr. Andriani. “Masyarakat bawah yang tidak memiliki akses ke kredit perbankan sekarang bisa menjembatani krisis pangan temporer tanpa harus bergantung pada rentenir.”

Regulator pun melihat potensi positif dalam migrasi dari pinjaman informal ke platform tercatat yang menawarkan transparansi dan perlindungan data. Otoritas Jasa Keuangan mencatat penurunan laporan terkait lintah darat di daerah urban seiring meningkatnya penetrasi fintech legal.

Sisi Gelap: Jerat Bunga dan Ilusi Kemampuan

Kontra: Namun, statistik kredit macet mulai mengirim sinyal waspada. NPL (Non-Performing Loan) di segmen paylater produktif—pinjaman untuk modal usaha—relatif stabil di kisaran 2,1%. Sebaliknya, NPL untuk konsumsi non-produktif, termasuk sembako, merayap naik menjadi 4,8% per Maret 2026. Ini menandakan bahwa banyak konsumen menggunakan utang untuk pengeluaran yang tidak menghasilkan pendapatan balik, sehingga kemampuan melunasi semakin tergerus.

Rata-rata suku bunga paylater setelah melewati masa tenggang bisa mencapai 2,5% per bulan atau setara 30% per tahun—jauh di atas suku bunga kredit konsumtif bank. Ketika seorang ibu rumah tangga membeli beras senilai Rp100.000 dan hanya membayar minimum, dalam dua tahun utang itu bisa membengkak menjadi lebih dari Rp180.000. Multiplisitas ini, dikalikan dengan puluhan transaksi sejenis, menciptakan spiral utang yang sulit diputus.

“Ini bukan lagi tentang literasi keuangan semata,” kata ekonom senior Indef, Fadhil Hasan. “Ketika masyarakat harus berutang untuk makan, berarti ada masalah fundamental pada daya beli. Kami mencatat bahwa upah riil buruh hanya tumbuh 0,8% sementara inflasi pangan mencapai 3,2%. Maka, paylater menjadi katup tekanan, bukan solusi.”

Regulator di Persimpangan

Bank Indonesia dan OJK kini menghadapi dilema: mendorong inovasi keuangan atau memperketat aturan untuk mencegah krisis utang rumah tangga. Wacana pembatasan plafon pinjaman berdasarkan pendapatan peminjam semakin menguat. Beberapa platform sudah diminta menerapkan cooling-off period selama 24 jam untuk transaksi di atas Rp500.000 di kategori sembako.

Pada akhirnya, fenomena ini adalah cermin zaman: di balik kemudahan satu klik, tersembunyi pertanyaan tentang ketahanan ekonomi keluarga. Apakah paylater menjadi alat penyelamat di bulan sulit, atau justru batu loncatan menuju jebakan yang lebih dalam? Sebagian besar akan bergantung pada seberapa cepat literasi dan regulasi mampu mengejar laju inovasi.