Partisipasi Warga Dinilai Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Sosial

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, tingkat kemiskinan nasional berada di level 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2024 yang tercatat 9,03 persen. Secara year-on-year, tren penurunan kemiskinan memang berlanjut, namun kecepatannya dinilai masih lambat apabila dibandingkan dengan kenaikan anggaran perlindungan sosial. Pada APBN 2025, pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial sekitar Rp504,7 triliun, naik dari Rp493,5 triliun pada 2024. Di tengah membesarnya anggaran tersebut, efektivitas desain program sosial menjadi perhatian sejumlah kalangan, termasuk pelaku usaha yang menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Corporate Secretary EWINDO Faisal Reza menyampaikan bahwa masyarakat penerima manfaat idealnya tidak ditempatkan semata sebagai objek penerima bantuan. Ia menilai warga perlu diajak berpartisipasi sejak tahap perumusan program pemberdayaan agar inisiatif yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Program pemberdayaan akan jauh lebih berkelanjutan apabila warga dilibatkan sejak proses perancangan, bukan sekadar menerima bantuan yang sudah jadi, ujar Faisal dalam keterangannya.

Anggaran Perlindungan Sosial Naik, Efektivitas Dipertanyakan

Dari sisi fiskal, portofolio program perlindungan sosial pemerintah mencakup bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, hingga subsidi energi. Rasio belanja perlindungan sosial terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan berada di kisaran 2,2 persen. Sementara itu, gini ratio — indikator ketimpangan pendapatan di mana angka 0 berarti merata sempurna dan 1 berarti timpang sempurna — tercatat di level 0,379 per Maret 2024, relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan anggaran belum sepenuhnya berkorelasi dengan perbaikan distribusi pendapatan. Kemiskinan ekstrem memang mengalami penurunan ke level sekitar 0,83 persen, namun target penghapusan kemiskinan ekstrem masih membutuhkan kerja keras lintas pemangku kepentingan.

Di Satu Sisi: Partisipasi Warga Perkuat Fundamental Program

Di satu sisi, pendekatan partisipatoris memiliki landasan ekonomi yang kuat. Ketika masyarakat dilibatkan dalam merancang program, tingkat kepemilikan atau sense of ownership meningkat sehingga risiko program terbengkalai setelah pendanaan berakhir dapat ditekan. Sejumlah studi pembangunan menunjukkan program berbasis komunitas memiliki tingkat keberlanjutan lebih tinggi dibandingkan program yang dirancang sepenuhnya dari atas atau top-down. Dari sisi ketepatan sasaran, pelibatan warga juga membantu mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi, yakni kondisi ketika bantuan diterima pihak yang tidak berhak atau justru tidak sampai ke kelompok yang membutuhkan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi memperbaiki fundamental ekonomi lokal karena penerima manfaat bertransformasi menjadi pelaku ekonomi produktif, bukan sekadar bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah maupun korporasi.

Di Sisi Lain: Tantangan Implementasi Tidak Sederhana

Di sisi lain, pendekatan partisipatoris bukan tanpa biaya. Proses musyawarah dan pendampingan masyarakat membutuhkan waktu lebih panjang serta biaya awal lebih tinggi dibandingkan penyaluran bantuan konvensional. Terdapat pula risiko elite capture, yakni kondisi ketika proses perancangan justru didominasi segelintir tokoh lokal sehingga aspirasi kelompok rentan tidak terakomodasi. Kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa juga beragam dan tidak semua wilayah memiliki fasilitator memadai. Dari perspektif anggaran, program yang dirancang secara partisipatoris cenderung lebih sulit distandardisasi dalam skala nasional, sehingga pengawasan dan evaluasi menjadi lebih kompleks. Bagi korporasi, tuntutan kepatuhan dan tata kelola membuat sebagian perusahaan lebih memilih program CSR yang sederhana serta mudah diukur dampaknya dalam laporan tahunan.

Proyeksi: Menuju Pertumbuhan yang Lebih Inklusif

Ke depan, proyeksi penurunan kemiskinan akan sangat bergantung pada kualitas belanja sosial, bukan sekadar kuantitasnya. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,0 persen hingga 5,1 persen pada 2025, namun pertumbuhan tersebut perlu diterjemahkan menjadi perbaikan indeks pembangunan manusia agar bersifat inklusif. Sentimen pasar terhadap isu keberlanjutan juga mengalami kenaikan, tercermin dari meningkatnya permintaan investor terhadap pelaporan environmental, social, and governance (ESG). Perusahaan yang menjalankan program pemberdayaan partisipatoris berpotensi memperoleh valuasi reputasi lebih baik di mata investor jangka panjang, meskipun dampak finansialnya tidak selalu langsung terlihat pada laporan keuangan.

Pada akhirnya, perdebatan antara pendekatan top-down dan partisipatoris bukanlah pilihan biner. Kombinasi keduanya, yakni anggaran memadai dari pemerintah dan korporasi yang dipadukan dengan pelibatan warga sejak tahap perancangan, dinilai menjadi formula paling realistis untuk memastikan program sosial tidak berhenti sebagai seremoni penyaluran bantuan, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi masyarakat penerima manfaat secara berkelanjutan.