Pakan Naik, Harga Telur Anjlok: Peternak Desak Solusi Komisi IV

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik per awal Oktober 2026, harga rata-rata nasional telur ayam ras di tingkat peternak mengalami penurunan tajam hingga menyentuh kisaran Rp22.000–Rp23.000 per kilogram, turun sekitar 18 persen year-on-year dibanding periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, biaya pakan unggas justru mencatatkan kenaikan signifikan, dengan harga jagung pipilan kering di tingkat peternak menembus Rp6.500 per kilogram atau naik 12 persen secara tahunan. Kombinasi dua arah yang berlawanan ini menciptakan apa yang dalam terminologi ekonomi disebut cost-price squeeze — kondisi ketika biaya produksi terus merangkak naik sementara harga jual justru tertekan.

Tekanan Ganda pada Fundamental Usaha Peternak

Di satu sisi, peternak menerima pukulan dari hulu. Komponen pakan menyumbang 65–70 persen dari total struktur biaya produksi telur. Dengan harga pakan yang terus meningkat, margin usaha menyusut drastis. Sejumlah asosiasi peternak memperkirakan sekitar 30 persen peternak skala kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur kini beroperasi di bawah titik impas atau break-even point. Kondisi ini diperparah oleh volatilitas harga jagung yang dipengaruhi cuaca ekstrem di sentra produksi dan tekanan nilai tukar terhadap harga bahan baku impor seperti bungkil kedelai.

Di sisi lain, dari perspektif konsumen dan pasar hilir, harga telur yang rendah sebenarnya menjadi kabar baik bagi daya beli rumah tangga. Telur merupakan sumber protein hewani termurah bagi kelompok menengah ke bawah, dan penurunan harga membantu menahan laju inflasi pangan. Badan Pusat Statistik mencatat kelompok pengeluaran makanan bergejolak (volatile food) memang menjadi penyumbang inflasi yang fluktuatif, dan koreksi harga telur sedikit meredam tekanan tersebut.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, atau yang dikenal sebagai Titiek Soeharto, menemui langsung perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan komitmen untuk menjembatani aspirasi peternak dengan kementerian terkait serta Badan Urusan Logistik (Bulog). Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal harga di pasar, melainkan menyangkut keberlanjutan pasokan pangan nasional jangka panjang.

"Kami akan mencari solusi bersama kementerian dan Bulog agar peternak tidak terus dirugikan. Ini menyangkut ketahanan pangan, bukan hanya soal harga hari ini," ujar Titiek dalam pertemuan tersebut.

Pro: Intervensi Pemerintah Dinilai Mendesak

Pro terhadap intervensi cepat berargumen bahwa tanpa stabilisasi, gelombang kebangkrutan peternak akan memicu penurunan populasi ayam petelur dalam 6–12 bulan ke depan. Dampaknya baru akan terasa pada 2027 ketika pasokan menipis dan harga telur justru melonjak. Dalam kerangka ekonomi, ini adalah cobweb phenomenon — siklus harga yang berayun ekstrem karena keputusan produksi merespons harga periode sebelumnya. Solusi yang diusulkan mencakup operasi pasar penyerapan telur oleh Bulog sebagai buffer stock, stabilisasi harga jagung melalui subsidi transportasi, serta akses kredit modal kerja berbunga rendah.

Kontra: Risiko Distorsi Pasar dan Beban Fiskal

Kontra terhadap intervensi masif mengingatkan bahwa penyerapan pasar oleh Bulog berpotensi menciptakan distorsi dan menambah beban APBN. Setiap operasi penyerapan membutuhkan anggaran, gudang penyimpanan, dan rantai distribusi dengan risiko penurunan kualitas telur yang relatif cepat rusak. Alternatif yang lebih fundamental adalah perbaikan struktural: diversifikasi bahan baku pakan lokal seperti sorgum dan bungkil kelapa, serta penguatan koperasi peternak agar posisi tawar mereka terhadap pedagang besar meningkat. Tanpa perbaikan struktural, bantuan bersifat sementara hanya menunda persoalan.

Dari kacamata pasar, sentimen pelaku usaha saat ini cenderung wait-and-see. Portofolio investasi di sektor peternakan rakyat masih dianggap berisiko tinggi selama rasio harga pakan terhadap harga telur belum kembali normal. Proyeksi jangka pendek menunjukkan bahwa tanpa intervensi, indeks profitabilitas peternak berpotensi turun ke level terendah dalam lima tahun terakhir. Yang dibutuhkan bukan sekadar janji politik, melainkan kebijakan terukur yang menyeimbangkan nasib produsen dan daya beli konsumen.