Pajak Offshore Trust 20 Persen China Picu Kekhawatiran Konglomerat

Berdasarkan data Kementerian Keuangan China per kuartal IV-2024, penerimaan pajak negara tersebut mengalami penurunan sekitar 3,4 persen year-on-year di tengah pertumbuhan ekonomi yang bergerak di kisaran 5 persen. Dalam situasi fiskal yang ketat itu, Beijing secara mendadak memberlakukan pajak sebesar 20 persen atas perwalian luar negeri atau offshore trust. Langkah ini sontak memicu kegelisahan di kalangan konglomerat dan individu berkekayaan tinggi (high net worth individuals) yang selama bertahun-tahun menempatkan asetnya di yurisdiksi seperti Hong Kong, Singapura, dan Kepulauan Virgin Britania Raya.

Secara sederhana, offshore trust adalah perjanjian hukum di mana pemilik kekayaan menyerahkan pengelolaan asetnya kepada pihak ketiga (trustee) di luar negeri. Struktur ini populer karena menawarkan kerahasiaan, perlindungan aset, dan efisiensi pajak. Dengan tarif baru sebesar 20 persen, penghasilan maupun keuntungan yang dihasilkan dari aset di dalam perwalian tersebut kini menjadi sasaran otoritas pajak China, bahkan untuk aset yang telah bertahun-tahun diparkir di luar negeri.

Detail Kebijakan dan Konteks Fiskal di Baliknya

Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan kelanjutan dari agenda kemakmuran bersama (common prosperity) yang diusung Presiden Xi Jinping sejak 2021, yang menekankan pemerataan dan pengetatan terhadap kekayaan super elite. Otoritas pajak China kini memanfaatkan pertukaran data keuangan internasional melalui skema Common Reporting Standard (CRS), mekanisme yang memungkinkan pelacakan rekening wajib pajak China di lebih dari 100 yurisdiksi. Berbagai estimasi lembaga riset memperkirakan kekayaan warga China yang tersimpan di luar negeri menembus 1 triliun dolar AS, sehingga potensi penerimaan dari kebijakan ini ditaksir mencapai miliaran dolar AS per tahun.

Dari sisi fundamental fiskal, langkah ini dapat dipahami. Rasio utang pemerintah daerah China terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan telah menembus 90 persen, sementara pendapatan dari penjualan lahan yang selama ini menjadi tulang punggung keuangan daerah menyusut tajam akibat krisis properti yang berlangsung sejak 2021. Ruang gerak anggaran menyempit, dan pemerintah pusat membutuhkan sumber penerimaan baru tanpa membebani kelas menengah.

Di Satu Sisi Menambal Penerimaan, di Sisi Lain Risiko Capital Outflow

Di satu sisi, kebijakan ini dipandang positif oleh sebagian ekonom. Pengetatan terhadap offshore trust menutup celah penghindaran pajak, meningkatkan keadilan distributif, dan selaras dengan tren global seperti kesepakatan pajak minimum global 15 persen yang difasilitasi OECD. Penerimaan tambahan juga dapat memperkuat ruang fiskal untuk mendanai stimulus ekonomi yang tengah dibutuhkan China.

Di sisi lain, pengetatan yang diumumkan mendadak berisiko memicu capital outflow, yakni pelarian modal ke luar negeri. Ketika pemilik modal merasa asetnya tidak lagi aman, mereka cenderung memindahkan dana ke yurisdiksi lain, yang pada gilirannya menekan nilai tukar yuan yang sudah berada di kisaran 7,3 per dolar AS. Sentimen pasar dapat memburuk, valuasi aset domestik tertekan, dan kepercayaan investor terhadap prediktabilitas kebijakan China tergerus. Industri pengelolaan kekayaan di Hong Kong dan Singapura pun menghadapi ketidakpastian: permintaan restrukturisasi aset bisa meningkat, tetapi klien asal China daratan justru berpotensi menjauh karena khawatir terseret pengawasan.

Kebijakan pajak yang diumumkan mendadak tanpa masa transisi cenderung menciptakan ketidakpastian hukum. Bagi investor, prediktabilitas aturan sering kali jauh lebih penting daripada besaran tarif itu sendiri, ujar seorang ekonom senior yang memantau pasar Asia.

Dampak Pasar dan Implikasi bagi Kawasan

Di pasar keuangan, indeks Hang Seng dan CSI 300 menunjukkan volatilitas yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir, mencerminkan kehati-hatian investor menyikapi arah kebijakan Beijing. Likuiditas di pasar saham China daratan berpotensi mengetat apabila konglomerat memilih mengurangi eksposur portofolio domestik. Proyeksi sejumlah analis menyebut, bila tekanan capital outflow berlanjut, bank sentral China (PBoC) kemungkinan harus turun tangan menjaga stabilitas yuan melalui intervensi maupun pengetatan pengawasan arus modal.

Bagi kawasan, termasuk Indonesia, dinamika ini layak dicermati. Berdasarkan data Bank Indonesia per Desember 2024, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 155,7 miliar dolar AS, posisi yang relatif kuat untuk meredam gejolak eksternal. Apabila sebagian modal Asia direalokasi ke pasar ASEAN yang valuasinya lebih menarik, pasar keuangan domestik berpotensi menerima limpahan arus masuk. Namun sebaliknya, guncangan besar di ekonomi China juga dapat menyeret sentimen regional secara keseluruhan.

Ke depan, pasar akan menanti aturan pelaksanaan yang lebih rinci, termasuk kemungkinan masa transisi dan perlakuan terhadap aset yang telah lama ditempatkan di luar negeri. Fundamental jangka panjang kebijakan ini pada akhirnya akan ditentukan oleh konsistensi penerapannya: apakah mampu menambal penerimaan negara tanpa memicu eksodus modal yang justru kontraproduktif bagi ekonomi China.