Pajak Nunggak, BUMN Bocor, hingga Kesenjangan Menganga

Pada pertengahan 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada sejumlah isu ekonomi yang membentang dari persoalan tata kelola (governance) hingga ketimpangan kekayaan. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pernyataan tegas Presiden dan rilis data terbaru dari lembaga negara memberikan gambaran tentang kompleksitas pengelolaan ekonomi nasional. Mulai dari kemarahan Prabowo terhadap praktik BUMN yang memiliki 'anak-cicit' usaha untuk menyembunyikan uang negara, tunggakan pajak yang menggunung, proyeksi lesunya penjualan eceran, kontroversi mandatori B50, hingga ramalan melesatnya jumlah orang super kaya. Untaian peristiwa ini layaknya mozaik yang merefleksikan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Membenahi Entitas BUMN dan Memburu Potensi Pajak yang Hilang

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyentil praktik di tubuh Badan Usaha Milik Negara yang dianggapnya sebagai modus menyembunyikan uang negara. BUMN-bumn tersebut memiliki struktur usaha yang gemuk, dengan banyak anak hingga cicit perusahaan. Dalam pandangan Prabowo, struktur yang berlapis ini bukan saja tidak efisien, tetapi juga berpotensi menjadi celah untuk mengaburkan aliran dana dan menghindari pengawasan. 'Itu modus untuk menyembunyikan uang negara,' tegasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan melakukan konsolidasi dan reformasi di tubuh BUMN untuk menutup kebocoran fiskal.

Di sisi lain, upaya mengamankan penerimaan negara juga dihadapkan pada masalah kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 1,85 juta wajib pajak masih menunggak pembayaran pajak dengan total tagihan mencapai Rp 36 triliun. Melalui email resmi, DJP mengingatkan para penunggak untuk segera melunasi kewajibannya. Angka tunggakan yang fantastis ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara masih jauh dari optimal. Bila dikaitkan dengan praktik BUMN yang bocor, maka gambaran umumnya adalah negara kehilangan sumber daya yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan.

• Struktur BUMN yang gemuk dinilai tidak efisien dan rawan penyalahgunaan.
• Presiden Prabowo menyebut anak-cicit usaha BUMN sebagai modus menyembunyikan uang negara.
• 1,85 juta wajib pajak menunggak pajak dengan nilai total Rp 36 triliun.
• Dua isu ini menjadi prioritas pemerintah untuk menambal kebocoran fiskal.

Daya Beli Masyarakat: Terjaga tetapi Belum Bergairah

Bank Indonesia memberikan sinyal bahwa penjualan eceran pada Juni 2026 diperkirakan tetap terjaga. Meskipun tidak terkontraksi, level ini belum menunjukkan ekspansi yang menggembirakan. Survei Penjualan Eceran BI mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama Produk Domestik Bruto Indonesia dengan andil lebih dari 50 persen, masih bergerak lambat. Beberapa faktor seperti ketidakpastian global, tekanan inflasi pangan, dan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan turut mempengaruhi tingkat belanja masyarakat.

Kondisi penjualan eceran yang cenderung stagnan ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga dan mendorong program perlindungan sosial. Jika daya beli tidak segera pulih, target pertumbuhan ekonomi yang ambisius di kisaran 5,5-6 persen pada tahun ini bisa sulit tercapai. Apalagi, pemerintah juga tengah mempersiapkan implementasi B50 yang dikhawatirkan akan berdampak pada struktur biaya transportasi dan logistik, yang ujungnya dapat menekan daya beli.

B50: Antara Kedaulatan Energi dan Resistansi

Presiden Prabowo menyinggung pihak-pihak yang menolak penerapan B50, yaitu kewajiban pencampuran 50 persen biodiesel pada bahan bakar solar. Menurut Prabowo, penolakan tersebut tidak lepas dari motif ekonomi, khususnya mencari komisi dari impor Bahan Bakar Minyak. Dengan B50, pemerintah menargetkan pemangkasan impor BBM secara signifikan sekaligus memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit domestik. 'Mereka yang menolak itu sebenarnya mencari komisi dari impor BBM,' ungkap Prabowo dengan nada kesal.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, B50 berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, menghemat devisa negara, dan memberi nilai tambah bagi petani sawit. Di sisi lain, tantangan teknis seperti kompatibilitas mesin kendaraan, kualitas bahan bakar, dan kesiapan infrastruktur logistik masih menjadi tanda tanya. Resistansi dari pelaku industri otomotif dan kalangan yang selama ini menikmati rantai impor BBM memang tidak bisa diabaikan. Pemerintah perlu memastikan implementasi B50 berjalan mulus tanpa menimbulkan gangguan di sektor riil.

Kesenjangan di Puncak Piramida: Orang Super Kaya Melonjak 82 Persen

Sebuah laporan memproyeksikan jumlah individu dengan kekayaan ultra-tinggi (ultra high net worth individuals) di Indonesia akan meningkat hingga 82 persen dalam kurun waktu tertentu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons positif pertumbuhan kelas super kaya ini, namun menekankan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Dengan instrumen seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, dan reformasi perpajakan progresif, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Proyeksi melesatnya orang super kaya menimbulkan dua sisi mata uang. Dari perspektif optimistis, ini mencerminkan iklim investasi dan aktivitas bisnis yang kondusif, menghasilkan lebih banyak miliarder yang bisa menjadi motor penciptaan lapangan kerja. Namun dari sisi pesimistis, peningkatan tajam kelompok super kaya di tengah perekonomian yang masih dibebani oleh lemahnya konsumsi masyarakat bawah dan tunggakan pajak yang besar, menandakan adanya distribusi kekayaan yang tidak merata. Kondisi ini bisa memperlebar jurang ketimpangan yang pada akhirnya mengancam stabilitas sosial dan politik.

Merajut Kebijakan yang Inklusif dan Berkeadilan

Benang merah dari kelima isu tersebut adalah perlunya pengelolaan ekonomi yang lebih transparan, inklusif, dan berkeadilan. Pemerintah dituntut untuk mampu menertibkan entitas BUMN agar tidak menjadi sarang kebocoran, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak tanpa menimbulkan ketidakpastian baru. Di kala konsumsi masyarakat belum bergairah, ruang fiskal yang diperoleh dari menutup bocoran BUMN dan menagih tunggakan pajak menjadi sangat vital untuk membiayai program-program stimulus yang tepat sasaran.

Dalam konteks B50, pemerintah harus bisa meyakinkan publik bahwa transisi energi ini membawa manfaat lebih besar dibandingkan biaya jangka pendeknya. Sementara itu, fenomena orang super kaya yang melesat harus disikapi dengan kebijakan redistribusi yang efektif, termasuk pengenaan pajak kekayaan atau pajak warisan yang selama ini menjadi wacana. Dengan begitu, pertumbuhan Indonesia tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga terasa oleh segenap warga. Tanpa keberanian mereformasi sektor-sektor tersebut, potret ekonomi Indonesia di tengah tahun 2026 bisa tetap menjadi paradoks: kaya di puncak, tetapi bocor di dasarnya.