B50 Resmi Meluncur, Antara Ambisi Devisa dan Risiko Pasokan

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program wajib B50 pada 9 Juli 2026, menandai lompatan besar dalam peta jalan energi hijau nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengklaim bahwa implementasi B50 mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun. Klaim ini tentu menjadi angin segar bagi neraca perdagangan yang pada kuartal sebelumnya mengalami tekanan akibat impor minyak mentah yang tinggi. Di satu sisi, proyeksi penghematan devisa sebesar itu dapat memperkuat fundamental rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS. Namun, di sisi lain, pertanyaan besar dari kalangan pelaku usaha sawit masih menggelayut terkait pasokan bahan baku dan disparitas harga antara minyak sawit mentah (CPO) untuk pangan versus energi. Kebijakan ini terlihat sangat ideal dalam kerangka visi 'Indonesia Mandiri Energi', tetapi kekhawatiran Hashim soal 'sempurna di atas kertas' bergema keras di sini. Investor perlu mencermati rasio stok CPO nasional pasca peluncuran B50, sebab jika implementasi mengalami gangguan pasokan seperti yang terjadi pada era B35, maka penghematan devisa yang digadang-gadang justru bisa tergerus oleh inflasi harga minyak goreng domestik yang membebani daya beli masyarakat.