OJK Siapkan Jalan Keluar bagi Emiten yang Tak Penuhi Free Float 15%

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per kuartal terakhir, masih terdapat sejumlah emiten yang belum mampu memenuhi ketentuan free float minimal 15% dari total saham tercatat. Free float sendiri merujuk pada porsi saham yang dimiliki publik dan diperdagangkan secara bebas, bukan dikuasai pemegang saham pengendali. Ketentuan ini sejatinya diberlakukan untuk menjaga likuiditas pasar dan mencegah praktik cornering atau penguasaan saham oleh segelintir pihak yang dapat mendistorsi harga.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan tidak semua emiten sanggup menyesuaikan struktur kepemilikan mereka dalam tenggat yang ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, OJK dikabarkan tengah menyiapkan kebijakan exit policy atau jalan keluar bagi emiten yang kesulitan memenuhi ambang batas tersebut. Kebijakan ini mencakup sejumlah opsi, mulai dari perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban, mekanisme go private, hingga opsi delisting dari bursa.

Latar Belakang Aturan Free Float dan Tekanan Likuiditas

Aturan free float 15% bukan tanpa alasan. Rasio ini dipandang sebagai ambang minimum agar suatu saham memiliki kedalaman pasar yang memadai. Dengan free float yang memadai, harga saham lebih mencerminkan nilai fundamental ketimbang sentimen sesaat dari pemegang saham pengendali tunggal. Indeks harga saham gabungan (IHSG) dan indeks sektoral pun lebih sehat ketika likuiditas merata di seluruh emiten.

Meski demikian, data menunjukkan bahwa sebagian emiten, terutama yang berkapitalisasi kecil hingga menengah, masih tertinggal dalam memenuhi rasio ini. Beberapa di antaranya memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada pendiri atau grup afiliasi, sehingga ruang bagi publik untuk bertransaksi menjadi terbatas. Kondisi ini pada gilirannya memicu valuasi yang kurang optimal dan spread bid-ask yang lebar, yang pada akhirnya merugikan investor ritel.

Di satu sisi, kebijakan exit policy dipandang sebagai solusi pragmatis agar bursa tidak dipenuhi emiten dengan likuiditas rendah yang justru menurunkan kualitas pasar secara keseluruhan. Dengan adanya mekanisme go private, emiten yang merasa tidak sanggup memenuhi kewajiban dapat keluar secara terhormat melalui penawaran pembelian kembali saham publik, tanpa harus melalui proses delisting paksa yang berpotensi merugikan investor minoritas.

Dua Perspektif: Kepastian Hukum versus Perlindungan Investor

Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa exit policy ini justru dapat menjadi pintu belakang bagi emiten yang enggan membuka kepemilikan kepada publik. Alih-alih memperbaiki tata kelola dan memperluas basis pemegang saham, sejumlah pihak menilai opsi go private atau delisting bisa disalahgunakan untuk menghindari transparansi. Perlindungan investor minoritas menjadi taruhan utama, terutama menyangkut harga wajar dalam proses pembelian kembali saham.

"Exit policy harus dirancang dengan pengawasan ketat agar tidak menjadi celah bagi emiten untuk kabur dari kewajiban. Harga dalam skema go private wajib mengacu pada valuasi independen yang transparan," ujar seorang pengamat pasar modal yang enggan disebutkan namanya.

Dari kacamata pelaku usaha, perpanjangan waktu menjadi opsi paling diminati. Sebab, memenuhi free float 15% tidak semudah menjual saham di pasar sekunder. Dibutuhkan roadshow, pencarian investor strategis, hingga penyesuaian portofolio yang memakan waktu dan biaya. Terlebih lagi, sentimen pasar yang sedang tidak kondusif—ditandai dengan capital outflow dari pasar obligasi dan ekuitas—membuat proses pelepasan saham ke publik semakin menantang.

Dampak pada Pasar dan Proyeksi ke Depan

Secara agregat, kebijakan ini berpotensi memengaruhi komposisi emiten di bursa. Jika sejumlah emiten memilih delisting atau go private, jumlah perusahaan tercatat bisa mengalami penurunan. Namun, dari sisi kualitas, pasar justru berpeluang mendapatkan efek positif berupa peningkatan rata-rata likuiditas dan valuasi emiten yang tersisa. Indeks free float yang disesuaikan pun dapat lebih representatif mencerminkan pergerakan pasar riil.

Pro: kebijakan ini memberi kepastian hukum dan ruang bernapas bagi emiten yang tengah berjuang memenuhi kewajiban. Kontra: tanpa pengawasan yang kuat, opsi keluar ini berisiko mengorbankan kepentingan investor minoritas, terutama jika harga pembelian kembali tidak mencerminkan nilai intrinsik perusahaan. Rasio free float yang rendah juga sering menjadi indikasi awal masalah tata kelola yang lebih dalam.

Ke depan, perhatian pasar akan tertuju pada detail teknis aturan ini, termasuk tenggat perpanjangan, syarat valuasi, dan mekanisme perlindungan investor. Jika dirancang dengan seimbang, exit policy dapat menjadi instrumen yang memperkuat fundamental pasar modal Indonesia. Sebaliknya, jika lemah dalam pengawasan, kebijakan ini berpotensi menjadi sentimen negatif yang menekan kepercayaan investor dalam jangka menengah.