OJK Bekuk 1.220 Entitas Ilegal, Pinjol Mendominasi

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Juli 2026, sebanyak 1.220 entitas keuangan ilegal telah ditindak sepanjang periode Januari hingga Juli tahun ini. Angka ini mencerminkan tingginya intensitas operasi penertiban di tengah meningkatnya adopsi layanan keuangan digital oleh masyarakat.

Mayoritas dari entitas yang ditindak tersebut merupakan pinjaman online (pinjol) ilegal, yang jumlahnya mencapai lebih dari 70 persen dari total temuan. Sisanya terdiri dari investasi bodong, rentenir digital, serta penawaran produk keuangan tanpa izin lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari mandat Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi, yang mewajibkan setiap platform memiliki izin resmi dari regulator.

Lonjakan Penindakan dan Modus Operandi Baru

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah penindakan ini mengalami kenaikan sekitar 18 persen year-on-year. Pada Januari hingga Juli 2025, Satgas PASTI menutup sekitar 1.034 entitas ilegal. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun literasi keuangan publik terus membaik, ruang gerak pelaku ilegal juga semakin luas seiring dengan penetrasi internet dan penggunaan smartphone.

Modus operandi yang paling sering ditemukan adalah penggunaan aplikasi pinjol ilegal yang menyamar sebagai platform legal, dengan memanfaatkan data pribadi peminjam untuk melakukan intimidasi dan penyebaran konten tidak pantas. Selain itu, banyak entitas investasi ilegal yang menggunakan skema ponzi atau money game dengan iming-iming return tidak realistis, misalnya 1-2 persen per hari, yang jelas melanggar prinsip kehati-hatian dan fundamental ekonomi.

Di satu sisi, penindakan agresif ini patut diapresiasi karena melindungi konsumen dari kerugian finansial yang masif. OJK mencatat potensi kerugian masyarakat akibat entitas ilegal ini mencapai Rp 5,2 triliun selama tujuh bulan terakhir, berdasarkan laporan korban yang masuk ke kanal pengaduan resmi. Di sisi lain, efektivitas penindakan ini masih menghadapi tantangan besar, karena banyak pelaku yang berpindah ke platform baru dengan nama berbeda setelah satu entitas ditutup, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih cepat dan responsif.

“Penutupan 1.220 entitas adalah bukti komitmen kami, tetapi ini hanyalah puncak gunung es. Diperlukan edukasi berkelanjutan dan penguatan sistem deteksi dini untuk menekan angka ini,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/8).

Dampak terhadap Likuiditas dan Sentimen Pasar

Dari perspektif makro, penindakan ini memiliki implikasi ganda terhadap stabilitas sistem keuangan. Di satu sisi, pemberantasan pinjol ilegal membantu menjaga kualitas kredit nasional, karena entitas ilegal seringkali tidak melaporkan data ke BI Checking atau SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), sehingga berpotensi menciptakan risiko kredit macet yang tidak terdeteksi. Dengan berkurangnya entitas ilegal, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di sektor fintech peer-to-peer lending dapat terjaga di bawah level aman 5 persen.

Di sisi lain, penutupan massal ini dapat memicu pergeseran permintaan pembiayaan ke sektor informal yang tidak terawasi, terutama bagi masyarakat yang tidak lolos verifikasi kredit di platform legal. Hal ini berpotensi menciptakan celah baru bagi praktik rentenir dengan bunga sangat tinggi, yang justru memperberat beban ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah. Sentimen pasar terhadap saham sektor fintech juga sempat mengalami fluktuasi, dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) sektor teknologi bergerak variatif setelah pengumuman ini, meskipun secara fundamental industri fintech legal tetap tumbuh positif.

Proyeksi dan Langkah Ke Depan

Ke depan, OJK bersama Satgas PASTI menargetkan untuk meningkatkan frekuensi patroli siber dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mempercepat pemblokiran situs dan aplikasi ilegal. Proyeksi untuk semester kedua tahun 2026 menunjukkan bahwa jumlah entitas ilegal yang ditindak dapat mencapai 2.500 entitas hingga akhir Desember, jika tren saat ini berlanjut.

Selain itu, OJK juga mendorong penguatan literasi keuangan melalui program nasional yang menargetkan 10 juta masyarakat baru di daerah tertinggal, dengan fokus pada pengenalan ciri-ciri pinjol legal, seperti adanya izin dari OJK, bunga maksimal 0,4 persen per hari, dan tidak mengakses kontak ponsel. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memeriksa daftar entitas berizin melalui laman resmi OJK sebelum bertransaksi.

Dengan kombinasi antara penindakan tegas dan edukasi preventif, diharapkan ekosistem keuangan digital di Indonesia dapat tumbuh sehat dan inklusif tanpa meninggalkan risiko sistemik. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada kesadaran kolektif konsumen dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menolak segala bentuk tawaran keuangan yang tidak memiliki legalitas jelas.