Nomor HP Lama Jadi Alternatif Skor Kredit di Pembiayaan Digital

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per akhir 2024, penyaluran kredit oleh penyelenggara teknologi finansial pembiayaan atau pinjaman daring (pindar) telah menembus lebih dari Rp 600 triliun secara kumulatif sejak industri ini beroperasi, dengan nilai pembiayaan berjalan (outstanding) yang terus mengalami kenaikan year-on-year. Angka ini menunjukkan bahwa segmen pembiayaan berbasis teknologi kini bukan lagi pemain pinggiran dalam peta intermediasi keuangan nasional, melainkan salah satu kanal utama bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkap bahwa persoalan utama yang menghambat inklusi keuangan bukan semata soal ketersediaan dana, melainkan soal skor kredit. Sistem penilaian risiko konvensional mensyaratkan riwayat pinjaman, rekening bank aktif, hingga slip gaji yang tidak dimiliki sebagian besar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dalam konteks inilah muncul pendekatan alternatif yang menarik perhatian pelaku industri: pemanfaatan data perilaku digital, salah satunya melalui nomor telepon seluler yang aktif digunakan dalam jangka panjang.

Bagaimana Nomor HP Bisa Menjadi Proxy Skor Kredit

Secara sederhana, industri pembiayaan digital mulai memakai data non-tradisional sebagai proksi atau pendekatan pengganti dalam menilai kelayakan calon peminjam. Nomor ponsel yang telah aktif selama bertahun-tahun, misalnya, dianggap mencerminkan stabilitas identitas, keteraturan pembayaran tagihan, dan jejak interaksi ekonomi digital. Radius waktu pemakaian, frekuensi pengisian pulsa, hingga konsistensi penggunaan aplikasi dompet digital dapat diolah menjadi semacam indeks perilaku yang menggantikan fungsi credit score konvensional.

Di satu sisi, pendekatan ini membuka pintu bagi kelompok unbanked dan underbanked yang sebelumnya selalu ditolak karena tidak memiliki riwayat kredit formal. Data AFPI menyebutkan bahwa mayoritas pengguna pindar berada di segmen mikro, dengan plafon pembiayaan rata-rata di bawah Rp 5 juta dan tenor pendek. Kehadiran skema penilaian alternatif seperti ini berpotensi mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional yang ditetapkan pemerintah, sekaligus memberi likuiditas bagi pelaku usaha ultra-mikro yang selama ini bergantung pada rentenir.

Pro: Efisiensi dan Perluasan Akses Pembiayaan

Dari kacamata pro, pemanfaatan data nomor HP menawarkan biaya akuisisi dan verifikasi yang jauh lebih murah dibandingkan penilaian manual. Industri mencatat bahwa proses persetujuan pembiayaan dapat dipangkas dari hitungan hari menjadi hitungan menit, sekaligus menurunkan rasio kredit bermasak (non-performing loan/NPL) jika model penilaiannya dirancang dengan baik. Bagi masyarakat awam, ini berarti akses modal yang lebih cepat tanpa harus menyiapkan agunan atau laporan keuangan formal.

"Data alternatif memungkinkan penilaian risiko yang lebih inklusif, tetapi tetap harus dibarengi tata kelola data yang ketat dan perlindungan konsumen yang memadai," demikian pesan yang kerap disampaikan kalangan asosiasi industri pembiayaan digital nasional.

Kontra: Risiko Privasi dan Ketimpangan Baru

Di sisi lain, pendekatan ini memunculkan kekhawatiran serius. Pertama, soal perlindungan data pribadi. Nomor ponsel yang dijadikan basis penilaian menyimpan jejak digital yang sensitif, mulai dari kontak, lokasi, hingga riwayat transaksi. Tanpa pengawasan yang kuat, potensi penyalahgunaan data dan kebocoran informasi menjadi risiko nyata. Kedua, muncul ancaman eksklusi baru: mereka yang tidak memiliki ponsel pintar atau tinggal di daerah dengan konektivitas terbatas justru bisa terlempar dari sistem pembiayaan yang katanya inklusif.

Ketiga, dari perspektif stabilitas, ketergantungan pada algoritma penilaian otomatis dapat memperbesar risiko over-indebtedness atau utang berlebih, terutama bila peminjam mengakses beberapa platform sekaligus tanpa sistem yang mampu melacak total kewajiban mereka lintas penyelenggara. OJK sendiri telah memperkuat kerangka pengawasan melalui aturan fintech P2P lending, termasuk kewajiban keterbukaan bunga, biaya, dan mekanisme penagihan.

Proyeksi dan Sentimen Pasar ke Depan

Ke depan, arah industri pembiayaan digital akan sangat bergantung pada dua hal: kualitas tata kelola data dan kemampuan regulator menyelaraskan inovasi dengan perlindungan konsumen. Jika keduanya berjalan seimbang, pemanfaatan nomor HP sebagai alternatif skor kredit dapat menjadi katalis positif bagi pertumbuhan pembiayaan mikro, dengan proyeksi pertumbuhan outstanding industri yang tetap positif. Namun bila aspek privasi diabaikan, sentimen pasar terhadap sektor ini berpotensi memburuk, memicu capital outflow dari investor global yang sensitif terhadap risiko regulasi.

Kesimpulannya, inovasi penilaian kredit berbasis data perilaku digital menawarkan peluang besar sekaligus tantangan fundamental. Publik disarankan memahami hak dan kewajiban mereka sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan, sementara pelaku industri perlu memastikan praktik pengumpulan data berjalan transparan dan proporsional.