Mundurnya Perry Warjiyo: Rupiah Tertekan, Pasar Menanti Pengganti

Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Jumat sore menjadi titik balik yang menggetarkan pasar keuangan domestik. Keputusan tersebut diumumkan secara resmi melalui konferensi pers di kantor pusat BI, bersamaan dengan rilis data terakhir yang menunjukkan nilai tukar rupiah hampir menyentuh level psikologis Rp18.000 per dolar AS. Langkah ini membuka babak baru dalam pengelolaan kebijakan moneter Indonesia, tepat ketika tekanan terhadap rupiah semakin besar akibat kombinasi faktor global dan domestik.

Tekanan Nilai Tukar dan Data Makro Terkini

Berdasarkan data Bank Indonesia per kuartal III 2025, rupiah telah terdepresiasi sebesar 8,7% year-on-year terhadap dolar AS, dengan titik terendah tercatat pada Rp17.920 per dolar AS sehari sebelum pengunduran diri. Pelemahan ini tidak hanya dipicu oleh penguatan dolar global seiring kebijakan moneter ketat Federal Reserve, tetapi juga oleh meningkatnya capital outflow dari pasar obligasi domestik. Tercatat, net outflow dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp32,5 triliun dalam dua bulan terakhir, menandakan menurunnya kepercayaan investor terhadap prospek rupiah.

Sementara itu, cadangan devisa Indonesia turun tipis menjadi US$135,8 miliar per September 2025, masih cukup untuk menopang impor dan pembayaran utang luar negeri, namun lebih rendah dibandingkan posisi akhir 2024. Inflasi inti tetap terkendali di kisaran 2,8% yoy, tetapi ekspektasi inflasi mulai merangkak naik akibat pelemahan kurs yang berpotensi memicu imported inflation. Rasio utang luar negeri terhadap PDB yang mencapai 31,2% juga menambah kerentanan, terutama di sektor korporasi yang memiliki eksposur tinggi dalam valuta asing.

Pro: Mundur Sebagai Tanggung Jawab atau Sinyal Reformasi?

Di satu sisi, pengunduran diri Perry Warjiyo dipandang sebagai langkah bertanggung jawab. Dengan tekanan yang begitu besar, keberlanjutan kebijakan moneter butuh figur baru yang memiliki ruang gerak lebih fleksibel tanpa beban historis. Seorang analis senior dari salah satu bank investasi global menilai,

"Jika seorang gubernur bank sentral kehilangan efektivitasnya dalam menenangkan pasar, lebih baik memberikan estafet kepada penerus yang bisa membawa pendekatan baru. Mundurnya Perry bisa menjadi sinyal positif bahwa BI siap melakukan reset kebijakan."

Selain itu, mundurnya gubernur di tengah krisis nilai tukar bukanlah hal baru dalam praktik bank sentral di dunia. Contoh di Turki dan Argentina menunjukkan bahwa pergantian pimpinan sering kali diikuti oleh langkah-langkah pengetatan yang lebih agresif, yang pada akhirnya dapat memulihkan kepercayaan. Pendukung pandangan ini juga menyoroti kinerja Perry selama masa jabatannya yang berhasil menjaga stabilitas moneter pasca-pandemi, termasuk kebijakan burden sharing dengan pemerintah. Kepergiannya justru bisa membuka jalan bagi era moneter yang lebih adaptif terhadap dinamika global.

Kontra: Risiko Vakum Kepemimpinan dan Kekhawatiran Pasar

Di sisi lain, kepergian mendadak ini memicu kecemasan akan kekosongan kepemimpinan di saat kritis. Pasar keuangan, yang sensitif terhadap ketidakpastian, kemungkinan besar akan bereaksi negatif dalam jangka pendek. Tanpa figur definitif, koordinasi antara BI, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa terganggu, padahal sinergi tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pasar mungkin membaca mundurnya Perry sebagai eskalasi masalah yang lebih dalam, bukan sekadar tekanan nilai tukar, melainkan juga friksi politik di balik layar.

Kekhawatiran ini didukung oleh kenyataan bahwa suku bunga acuan BI sudah berada di level 7,25%, tertinggi dalam lima tahun terakhir, namun masih belum mampu menahan pelemahan rupiah. Jika suku bunga dinaikkan lagi, biaya pinjaman bagi dunia usaha akan semakin mahal, berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi yang kini tengah berusaha pulih ke level 5,1%. Di sinilah dilema kebijakan berada: mempertahankan rupiah atau mendorong pertumbuhan. Tanpa gubernur definitif, BI rentan kehilangan momentum dalam mengambil keputusan sulit tersebut.

Lebih lanjut, volatilitas indeks saham gabungan (IHSG) yang langsung tertekan 1,2% pasca-pengumuman menunjukkan kekhawatiran investor akan arah kebijakan mendatang. Asing tercatat melakukan penjualan bersih senilai Rp1,8 triliun hanya dalam satu jam setelah berita tersiar, sebuah sentimen yang memantulkan ketidakpercayaan jangka pendek. Pergerakan yield obligasi tenor 10 tahun yang naik ke 7,8% juga menandakan premi risiko yang lebih tinggi bagi Indonesia.

Fundamental Masih Kuat, Proyeksi dan Penantian Pasar

Terlepas dari turbulensi, fundamental makro Indonesia sesungguhnya masih solid. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 tercatat 5,03% yoy, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur. Neraca perdagangan pun masih surplus, meskipun menyempit menjadi US$1,4 miliar per Agustus 2025. Pasar kini menantikan siapa pengganti Perry dan bagaimana komitmen penerusnya terhadap independensi bank sentral serta stabilitas rupiah.

Proyeksi ke depan, jika calon pengganti mampu memberikan sinyal kuat tentang kebijakan moneter yang ketat dan terukur, tekanan terhadap rupiah bisa mereda secara bertahap. Namun, jika transisi berlarut-larut atau diwarnai intervensi politik, bukan tidak mungkin rupiah menyentuh level Rp18.500 per dolar AS dalam tempo dekat. Bagi investor, kunci utamanya adalah kejelasan: siapa, bagaimana, dan seberapa cepat. Pasar menanti, dan setiap jam penantian menerjemahkan volatilitas hari ini.