Evaluasi Dampak FTA terhadap Industri Dalam Negeri Diminta Digencarkan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, nilai ekspor nasional pada semester pertama tahun ini diperkirakan mencapai sekitar USD 129 miliar, mengalami kenaikan 2,4 persen year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, impor bahan baku dan barang modal tercatat tumbuh lebih cepat, sehingga surplus neraca perdagangan cenderung menyempit. Di tengah dinamika tersebut, wacana untuk meninjau ulang manfaat perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) kembali menjadi perhatian utama para pengambil kebijakan.

Menteri Keuangan Purbaya mendorong agar dampak kerja sama perdagangan bebas terhadap industri dalam negeri dievaluasi secara sistematis dan berbasis data. Dorongan ini bukan sekadar wacana administratif, melainkan bagian dari upaya membaca ulang peta kebijakan perdagangan nasional di tengah perubahan struktur ekonomi global yang semakin cepat.

Mengapa Evaluasi FTA Menjadi Prioritas

Indonesia saat ini terikat dalam belasan perjanjian dagang bilateral dan regional, mulai dari skema di kawasan Asia Tenggara hingga kemitraan ekonomi komprehensif dengan sejumlah negara mitra utama. Setiap perjanjian itu membuka akses pasar sekaligus menurunkan hambatan tarif. Namun, pertanyaannya bukan lagi berapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh sektor manufaktur dan tenaga kerja di dalam negeri.

Beberapa indikator fundamental menunjukkan sinyal yang beragam. Sektor industri pengolahan masih menyumbang sekitar 18 persen terhadap produk domestik bruto, sementara indeks manajer pembelian (Purchasing Managers' Index/PMI) manufaktur bertahan di zona ekspansi di atas angka 50. Di sisi lain, tren utilisasi kapasitas pabrik di sejumlah sektor padat karya justru mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Kombinasi inilah yang membuat evaluasi dampak FTA menjadi relevan, bukan hanya bagi kementerian teknis, tetapi juga bagi perencanaan fiskal jangka menengah.

Di Satu Sisi: Peluang Ekspansi Pasar dan Efisiensi

Pendukung FTA menilai bahwa perjanjian perdagangan bebas memberikan keuntungan nyata bagi eksportir. Penurunan tarif bea masuk di negara tujuan membuat produk Indonesia lebih kompetitif dari sisi harga, terutama untuk komoditas olahan dan produk manufaktur bernilai tambah. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor produk olahan memang mengalami kenaikan yang konsisten, seiring dengan kebijakan hilirisasi yang mendorong pengolahan di dalam negeri.

Selain itu, FTA juga berperan dalam menarik arus modal. Kemudahan akses pasar menjadi salah satu pertimbangan investor asing dalam menempatkan portofolio investasi langsung di sektor manufaktur. Dengan cadangan devisa yang terjaga dan likuiditas perbankan yang memadai, iklim investasi relatif kondusif. Dari sisi harga, barang impor yang lebih murah juga membantu menahan laju inflasi, sehingga daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga.

Di Sisi Lain: Tekanan Impor dan Risiko Deindustrialisasi

Namun, di sisi lain, skeptisisme terhadap FTA juga beralasan. Produk impor yang masuk dengan tarif rendah berpotensi membanjiri pasar domestik dan menekan produk lokal yang belum siap bersaing. Sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik menjadi kelompok yang paling rentan terhadap gempuran barang impor. Data menunjukkan bahwa rasio impor terhadap konsumsi domestik di beberapa sektor tersebut mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir, sementara tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya cenderung stagnan.

Tekanan ini diperparah oleh kondisi nilai tukar. Fluktuasi rupiah yang masih tinggi membuat biaya impor bahan baku menjadi tidak menentu, sementara eksportir harus bersaing dengan negara mitra yang memiliki struktur biaya lebih rendah. Dalam skenario terburuk, defisit neraca perdagangan nonmigas yang melebar dapat memicu sentimen pasar yang negatif dan mendorong capital outflow dari pasar obligasi dan saham domestik. Karena itu, evaluasi tidak hanya perlu menyasar aspek tarif, tetapi juga kebijakan antidumping, safeguard, dan standar teknis yang melindungi industri nasional.

"Yang penting bukan jumlah perjanjian yang ditandatangani, melainkan kualitas implementasi dan ketepatan data dampaknya. Tanpa evaluasi yang jujur, kebijakan perdagangan hanya berjalan di atas asumsi," ujar seorang ekonom yang mengkaji kebijakan industri dan perdagangan.

Proyeksi dan Arah Kebijakan ke Depan

Ke depan, hasil evaluasi tersebut diperkirakan akan menjadi dasar bagi penyesuaian strategi negosiasi dan instrumen perlindungan industri. Pemerintah diharapkan dapat memilah sektor mana yang layak didorong agresif menembus pasar global dan sektor mana yang membutuhkan masa transisi lebih panjang sebelum tarif dibuka penuh. Pendekatan ini sejalan dengan praktik negara-negara maju yang menggunakan data dampak sektoral sebagai acuan utama sebelum memperluas komitmen dagang baru.

Dari sisi proyeksi, pertumbuhan ekspor manufaktur pada 2027 diperkirakan tetap positif meski lebih moderat, dengan kisaran pertumbuhan 3 hingga 5 persen per tahun jika struktur industri terus diperkuat. Sementara itu, kebijakan fiskal diharapkan tetap menyediakan ruang bagi insentif riset, pelatihan tenaga kerja, dan peremajaan mesin industri agar daya saing tidak hanya bertumpu pada murahnya upah. Stabilitas nilai tukar dan inflasi yang terjaga di kisaran sasaran Bank Indonesia akan menjadi prasyarat agar sentimen pelaku usaha tidak terganggu dan valuasi aset keuangan domestik tetap menarik bagi investor.

Pada akhirnya, evaluasi dampak FTA bukan berarti menutup diri dari perdagangan global. Justru sebaliknya, peninjauan yang jujur dan berbasis data akan membuat Indonesia mampu bernegosiasi dari posisi yang lebih kuat. Fundamental ekonomi yang sehat, ditambah kebijakan yang tepat sasaran, akan menentukan apakah perjanjian perdagangan bebas menjadi mesin pertumbuhan atau justru beban bagi industri dalam negeri.