Biaya Pencegahan Karhutla Dinilai Lebih Murah daripada Nilai Kerugiannya

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino yang tengah berlangsung masih berpotensi memperpanjang musim kemarau di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra dan Kalimantan yang menjadi kantong lahan gambut. Kondisi itu kian memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebuah persoalan yang menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian justru lebih murah dicegah daripada dibiarkan menimbulkan kerugian ekonomi besar. Inti pandangannya: "Biaya pencegahan jauh lebih kecil dibandingkan kerugian ekonomi yang akan ditanggung."

Perbandingan historis memang menunjukkan angka yang timpang. Pada 2019, ketika karhutla melanda dengan luas terdampak ditaksir mencapai lebih dari 1,6 juta hektare, kerugian ekonomi nasional diperkirakan Bank Dunia menembus 5,2 miliar dolar AS atau setara sekitar 75 triliun rupiah. Angka itu bahkan masih lebih rendah dari perkiraan kerugian pada 2015 yang disebut-sebut melampaui 16 miliar dolar AS. Sementara itu, alokasi untuk pencegahan—mulai dari pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, hingga patroli terpadu—hanya menyerap sebagian kecil dari nominal tersebut.

Mengapa Biaya Pencegahan Jauh Lebih Murah

Fakhrul menjelaskan bahwa kerugian karhutla tidak hanya berasal dari nilai aset yang terbakar, tetapi juga dari sederet dampak turunan yang berlapis. Kerugian langsung mencakup rusaknya kawasan hutan, matinya ekosistem gambut, dan hilangnya hasil perkebunan. Adapun kerugian tidak langsung mencakup gangguan kesehatan akibat kabut asap, penurunan produktivitas pekerja, terganggunya aktivitas transportasi, hingga menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Di atas itu semua, pemerintah harus mengeluarkan belanja ekstra untuk pemadaman, operasi modifikasi cuaca, dan rehabilitasi lahan pascakebakaran.

Sebaliknya, langkah pencegahan seperti menjaga muka air tanah di lahan gambut, memperbaiki sistem kanal, dan memperkuat patroli deteksi dini relatif murah. Dalam terminologi ekonomi, ini dikenal sebagai prinsip biaya pencegahan versus biaya pemulihan: mengeluarkan dana kecil di awal jauh lebih efisien daripada membayar biaya besar di kemudian hari. Rasio antara keduanya, menurut sejumlah kajian, bisa mencapai satu banding puluhan.

Di Sisi Lain: Hambatan Anggaran dan Koordinasi

Kendati argumen efisiensi itu masuk akal secara fundamental, pelaksanaannya tidak sesederhana di atas kertas. Di satu sisi, pemerintah daerah kerap menghadapi keterbatasan anggaran untuk membiayai program pencegahan yang hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang. Di sisi lain, insentif birokrasi cenderung lebih responsif terhadap keadaan darurat ketimbang langkah preventif yang tidak terlihat dampaknya secara langsung. Akibatnya, pos pencegahan kerap menjadi yang pertama terpotong ketika tekanan fiskal muncul.

Ada pula dimensi koordinasi lintas sektor: lahan gambut tersebar di banyak wilayah dengan kepemilikan beragam, dari kawasan konsesi perusahaan hingga lahan milik masyarakat. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan insentif yang tepat bagi pemegang izin, upaya pencegahan bisa berjalan timpang. Sejumlah pengamat menilai efektivitas pencegahan juga sangat bergantung pada seberapa cepat peringatan dini berbasis data titik panas (hotspot) ditindaklanjuti di lapangan.

Dampak Makro dan Proyeksi ke Depan

Dari sisi makroekonomi, karhutla berpotensi mengerek inflasi pangan lantaran terganggunya produksi pertanian dan rantai distribusi. Tekanan harga pangan yang berlanjut dapat mendorong inflasi umum lebih tinggi dari proyeksi awal, yang pada akhirnya memengaruhi arah suku bunga dan daya beli masyarakat. Pada periode karhutla sebelumnya, gejolak harga komoditas pangan sempat menjadi salah satu penyumbang inflasi year-on-year yang melampaui target.

Belum lagi efek terhadap sentimen pasar. Kabut asap lintas batas dapat menekan aktivitas ekonomi jangka pendek sekaligus membentuk persepsi risiko bagi investor. Dalam skala yang meluas, persepsi itu bisa melemahkan arus masuk modal dan menekan nilai tukar—kombinasi yang kerap disebut capital outflow—serta membuat indeks harga saham, portofolio investasi asing, dan valuasi aset keuangan domestik bergerak lebih fluktuatif. Konsekuensinya, likuiditas di pasar keuangan ikut diuji, meski dampaknya tidak sebesar guncangan eksternal.

Arah Kebijakan Pencegahan

Menurut Fakhrul, prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada penguatan deteksi dini, pemulihan tata air gambut, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pembakaran lahan, baik oleh korporasi maupun perorangan. Pendekatan ini dinilai lebih murah dan lebih berdampak dibandingkan mengandalkan pemadaman di puncak musim kering. Pemerintah pusat dan daerah juga didorong menyiapkan anggaran kontingensi yang dapat dicairkan cepat ketika indikator kekeringan mulai meningkat.

Pada akhirnya, pilihan antara mencegah atau memadamkan adalah pilihan antara membayar sedikit sekarang atau membayar jauh lebih mahal nanti. Data historis menunjukkan tren berulang: setiap siklus El Nino kuat hampir selalu diikuti lonjakan kerugian yang beberapa kali lipat lebih besar dari anggaran pencegahan. Jika seluruh pemangku kepentingan konsisten mengeksekusi langkah preventif, bukan tidak mungkin siklus kerugian itu dapat diputus untuk pertama kalinya.