BPS: Angka Desil DTSEN Hanya Gambaran Posisi Relatif, Bukan Patokan Tunggal

Berdasarkan penjelasan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), angka desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dapat dimaknai sebagai patokan tunggal untuk menilai status kemiskinan maupun pendapatan sebuah keluarga. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa desil hanyalah gambaran posisi relatif sebuah rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan nasional, bukan ukuran absolut. Penegasan ini muncul di tengah tren pemanfaatan DTSEN yang semakin luas oleh kementerian dan lembaga untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial. Sebagai konteks makro, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 sebesar 8,57 persen, mengalami penurunan year-on-year dari 9,03 persen pada Maret 2024, sebuah indikasi bahwa perbaikan pendapatan kelompok bawah berjalan meski belum merata di seluruh wilayah.

Memahami Posisi Desil dalam Data Tunggal

Desil adalah pembagian populasi menjadi sepuluh kelompok sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraan, yang dalam praktik BPS diukur lewat pengeluaran per kapita rumah tangga, bukan pendapatan. Desil 1 menampung sepuluh persen penduduk dengan pengeluaran terendah, sedangkan desil 10 menampung sepuluh persen tertinggi. Dengan demikian, sebuah keluarga yang berada di desil 2 berarti masuk dalam kelompok 20 persen terbawah, sebuah posisi yang bersifat relatif terhadap seluruh populasi, bukan jumlah rupiah yang dimiliki.

Penggunaan pengeluaran sebagai proksi dipilih karena dianggap lebih stabil dan lebih mudah diverifikasi dibanding pendapatan, terutama bagi rumah tangga sektor informal yang penghasilannya fluktuatif dan kerap tidak tercatat. DTSEN sendiri merupakan hasil integrasi berbagai basis data, antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari BPS, serta data Pemadanan Berbasis Data (PBD) dari Kementerian Dalam Negeri, yang dikoordinasikan Kemenko PMK sejak diluncurkan pada awal 2025.

Di Satu Sisi: Alat Penargetan yang Lebih Konsisten

Dari sisi manfaat, desil menawarkan keseragaman yang sebelumnya langka. Sebelum DTSEN, setiap program bantuan menggunakan basis data sendiri sehingga muncul tumpang tindih dan kesenjangan sasaran. Dengan satu referensi desil, pemerintah dapat menargetkan kelompok 40 persen terbawah, yakni desil 1 hingga desil 4, secara konsisten lintas program, mulai dari bantuan pangan hingga subsidi pendidikan. Keunggulan lain adalah sifatnya yang relatif: ketika seluruh masyarakat mengalami kenaikan pendapatan secara bersamaan, posisi desil tetap stabil, sehingga perbandingan antartahun lebih mencerminkan pergeseran relatif ketimbang gejolak nilai nominal.

"Desil menunjukkan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran mutlak kemiskinan atau pendapatan. Karena itu, interpretasinya harus hati-hati," demikian penegasan Amalia dalam keterangan resminya.

Para pendukung pendekatan ini menilai desil memberikan dasar yang lebih objektif dibanding penilaian subjektif aparat desa, sekaligus memudahkan evaluasi dampak program karena status penerima dapat diperbandingkan antartahun. Kepala daerah juga terbantu karena DTSEN menyediakan satu angka rujukan yang sama, sehingga perdebatan antardinas tentang siapa yang berhak menerima bantuan dapat diminimalkan.

Di Sisi Lain: Risiko Salah Tafsir dan Bias Data

Kritik terhadap penggunaan desil datang dari sejumlah ekonom yang mengingatkan bahwa posisi relatif tidak menggambarkan kesejahteraan absolut. Sebuah keluarga di desil 3 bisa saja tetap hidup di bawah garis kemiskinan ketika seluruh populasi terdorong naik oleh inflasi. Sebaliknya, keluarga di desil 7 di wilayah berbiaya hidup rendah belum tentu lebih sejahtera daripada keluarga desil 5 di Jakarta, karena perbedaan struktur harga antardaerah membuat angka pengeluaran nominal sulit dibandingkan langsung lintas wilayah. Ketimpangan yang tercermin dari rasio pengeluaran kelompok teratas terhadap kelompok terbawah pun bisa menyesatkan bila dibaca tanpa konteks regional.

Selain itu, kualitas data sangat bergantung pada kelengkapan dan keterbaruan pendataan. Data yang lama tidak diperbarui berisiko memunculkan kesalahan inklusi, yakni keluarga mampu yang tetap menerima bantuan, maupun kesalahan eksklusi, yakni keluarga miskin yang justru tidak terdaftar. Risiko ini diperbesar oleh minimnya mekanisme sanggahan yang mudah diakses di sejumlah daerah. Para pengkritik menilai desil sebaiknya dipadukan dengan indikator lain, seperti kondisi rumah, akses air bersih, dan kepemilikan aset produktif, agar sasaran bantuan lebih tepat. Ketepatan sasaran ini fundamental bagi efektivitas anggaran, mengingat belanja bantuan sosial menyedot ratusan triliun rupiah per tahun dari APBN.

Proyeksi ke Depan dan Cara Membaca yang Tepat

Ke depan, BPS bersama Kemenko PMK berencana memperbarui data DTSEN secara berkala dan membuka ruang koreksi bagi masyarakat yang menilai datanya keliru. Bagi warga yang ingin memverifikasi, pemerintah menyediakan kanal pengecekan data berdasarkan nomor induk kependudukan, dan hasil sanggahan akan diproses pada siklus pembaruan berikutnya. Proyeksi optimistis menyebutkan bahwa seiring pembaruan data, tingkat kesalahan sasaran akan mengalami penurunan bertahap. Namun, tanpa penguatan verifikasi lapangan dan literasi data di tingkat desa, tren perbaikan itu berpotensi berjalan lambat. Pada akhirnya, desil adalah indeks yang andal untuk memotret posisi relatif, tetapi bukan satu-satunya cermin kesejahteraan. Masyarakat dan pengambil kebijakan disarankan membaca angka desil bersama indikator lain, bukan menjadikannya dasar tunggal penilaian.