Molinas Berpotensi Tekan Subsidi BBM Rp82 Triliun, Ini Tantangannya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, jumlah sepeda motor di Indonesia diperkirakan telah melampaui 130 juta unit, mengalami kenaikan sekitar 3 persen year-on-year dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada di kisaran Rp 400 triliun per tahun, mengikuti tren harga minyak dunia yang volatil. Di tengah kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperhitungkan bahwa program Motor Listrik Nasional (Molinas) dapat memangkas beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp82 triliun. Angka ini menjadi salah satu argumen utama untuk mempercepat konversi kendaraan roda dua dari mesin bensin ke tenaga listrik. Subsidi, bagi pembaca awam, adalah selisih antara harga jual BBM di pasaran dengan harga keekonomiannya yang ditanggung negara; setiap liter yang tidak lagi dikonsumsi berarti penghematan langsung bagi kas negara.

Dari Mana Angka Rp82 Triliun Berasal?

Proyeksi Rp82 triliun didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar dari sekitar 130 juta sepeda motor di Tanah Air beralih ke kendaraan listrik secara bertahap. Dengan asumsi rata-rata konsumsi 250 hingga 300 liter BBM bersubsidi per unit per tahun dan selisih harga subsidi sekitar Rp 2.500 hingga Rp 3.500 per liter, potensi penghematan akan mengikuti laju adopsi kendaraan listrik. Artinya, angka tersebut baru tercapai jika konversi berjalan masif, bukan dalam skenario adopsi yang terbatas. Perlu digarisbawahi, proyeksi ini adalah proyeksi, bukan realisasi; hasil akhirnya sangat bergantung pada kecepatan masyarakat beralih serta kebijakan pendukung yang menyertainya.

Perhitungan serupa pernah muncul dalam kajian pemerintah sebelumnya dengan kisaran yang lebih rendah, sehingga angka Rp82 triliun dapat dibaca sebagai skenario atas atau skenario optimistis dari rentang proyeksi yang ada. Yang jelas, arahnya konsisten: semakin besar basis kendaraan listrik, semakin kecil volume BBM bersubsidi yang harus diimpor dan ditanggung negara.

Di Satu Sisi: Ruang Fiskal dan Stabilitas Makro

Jika proyeksi ini terwujud, dampak pertamanya adalah membaiknya rasio subsidi terhadap total belanja negara, yang selama ini menjadi salah satu sumber tekanan fiskal. Penghematan Rp82 triliun setara dengan sekitar 3 hingga 4 persen dari total belanja negara, cukup untuk dialihkan ke belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Dari sisi neraca pembayaran, penurunan impor BBM ikut mengurangi defisit neraca migas, memperkuat nilai tukar rupiah, dan menekan risiko capital outflow di tengah ketidakpastian suku bunga global. Sentimen pasar pun cenderung positif: investor umumnya menyambut baik kebijakan yang memperbaiki fundamental fiskal, yang tercermin pada indeks kepercayaan dan valuasi aset keuangan domestik.

Menurut analis kebijakan energi dari sebuah lembaga riset di Jakarta, secara fundamental program ini memperkuat posisi fiskal dan portofolio energi nasional karena mengurangi ketergantungan pada impor minyak yang harganya tidak bisa dikendalikan pemerintah.

Di Sisi Lain: Adopsi Lambat dan Baterai Masih Impor

Namun, sejumlah tantangan membuat proyeksi Rp82 triliun sulit dicapai dalam waktu dekat. Pertama, harga motor listrik masih lebih mahal 30 hingga 50 persen dibanding motor bensin konvensional, sementara daya beli masyarakat kelas menengah bawah, pengguna utama BBM bersubsidi, belum sepenuhnya mendukung. Kedua, infrastruktur pengisian daya masih terbatas di luar Pulau Jawa, sehingga pengguna khawatir terhadap jarak tempuh. Ketiga, sebagian besar baterai masih diimpor, yang berarti penghematan subsidi BBM sebagian tergerus oleh tambahan impor komponen dan berpotensi menahan perbaikan neraca perdagangan. Penjualan motor listrik domestik pun masih rendah: dalam setahun terakhir volumenya baru puluhan ribu unit, sementara pasar motor nasional mencapai sekitar 6 juta unit per tahun. Tren ini memang mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, tetapi lajunya masih jauh dari target. Likuiditas industri perakitan lokal juga belum optimal karena skala produksi yang kecil membuat biaya per unit tetap tinggi.

Di sisi lain, proyeksi yang optimistis harus diuji dengan data penjualan riil; tanpa insentif harga dan infrastruktur yang memadai, penghematan fiskal yang dijanjikan baru akan terasa dalam jangka panjang, kata seorang pengamat industri otomotif yang enggan disebut namanya.

Proyeksi versus Realita: Butuh Kebijakan Pendamping

Pada akhirnya, proyeksi Rp82 triliun adalah gambaran potensi, bukan kepastian. Pemerintah perlu menyusun peta jalan yang realistis: insentif harga yang tepat sasaran, percepatan pembangunan infrastruktur pengisian daya, pengembangan industri baterai dalam negeri, serta skema penukaran motor lama yang menarik. Tanpa kebijakan pendamping itu, angka Rp82 triliun hanya akan menjadi proyeksi di atas kertas. Sebaliknya, jika eksekusi berjalan baik, program ini bisa menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk menyehatkan APBN sekaligus mendukung transisi energi nasional. Dengan dua sisi pertimbangan tersebut, publik layak menunggu langkah konkret pemerintah berikutnya, bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan.