MINDANAO — Koperasi Transportasi Desak Alokasi Dana Modernisasi Angkutan

Krisis likuiditas dan ancaman gagal bayar utang armada kini membayangi keberlanjutan program modernisasi transportasi publik di Filipina selatan. Menghadapi tekanan finansial yang kian mencekik, federasi koperasi angkutan di seluruh kawasan Mindanao Utara memulai serangkaian pertemuan maraton dengan para anggota kongres guna menuntut intervensi fiskal negara dalam alokasi anggaran nasional mendatang.

Langkah lobi agresif ini dipimpin langsung oleh Luzviminda Escobar, Ketua Federasi Koperasi Layanan Transportasi Mindanao Utara (Northern Mindanao Federation of Transport Services Cooperative). Para pelaku usaha transportasi mendesak pemerintah pusat tidak sekadar memaksakan target peremajaan unit, tetapi juga menjamin subsidi berkelanjutan bagi koperasi yang telah terlanjur berutang demi membeli armada modern.

Eskalasi Beban Finansial Operator Angkutan

Program Modernisasi Kendaraan Layanan Publik (PTMP) mewajibkan para sopir dan operator tradisional melebur ke dalam koperasi serta mengganti jeepney konvensional dengan minibus modern ramah lingkungan. Namun, skema pembiayaan perbankan yang kaku dan minimnya jaring pengaman finansial membuat ratusan entitas koperasi terancam gulung tikar di tengah lonjakan suku bunga dan biaya operasional.

"Kami tidak menolak modernisasi armada demi keselamatan publik, namun tanpa intervensi anggaran negara yang berkelanjutan, koperasi transportasi daerah akan hancur tergilas beban cicilan bank yang mencekik," tegas Luzviminda Escobar dalam keterangannya kepada para legislator.

Menurut kalkulasi federasi, harga satu unit angkutan modern melonjak hingga mencapai 2,8 juta peso (sekitar Rp780 juta), angka yang mustahil ditutup hanya dari pendapatan tarif harian penumpang tanpa dukungan subsidi operasional tetap dari kas negara.

Kronologi Gerakan Penyelamatan Transportasi Publik

Upaya konsolidasi dan lobi parlemen oleh koperasi transportasi di Mindanao Utara berjalan melalui beberapa fase investigatif berikut:

1. Identifikasi Gagal Bayar Kredit (Awal 2024): Sejumlah koperasi di Cagayan de Oro City mulai melaporkan kesulitan memenuhi kewajiban restrukturisasi utang perbankan akibat target pendapatan harian yang tidak realistis.
2. Konsolidasi Lintas Operator (Kuartal I 2024): Federasi transportasi regional menggalang suara bulat dari puluhan koperasi lokal guna memetakan total eksposur utang dan menyusun draf advokasi kebijakan fiskal.
3. Inisiasi Lobi Parlemen (Kamis, Pekan Ini): Pertemuan maraton resmi digelar bersama perwakilan legislator daerah pemilihan Mindanao Utara untuk memasukkan pos anggaran subsidi subsidi modernisasi secara permanen ke dalam rancangan anggaran nasional 2027.

Tuntutan Struktural kepada Pemerintah Pusat

Dalam dokumen advokasi yang diserahkan kepada Kongres, federasi menekankan tiga poin krusial yang harus diakomodasi oleh otoritas anggaran nasional:

• Subsidi Ekuitas Tambahan: Menaikkan besaran bantuan uang muka unit peremajaan armada dari pemerintah pusat.
• Moratorium dan Relaksasi Bunga: Penurunan suku bunga pinjaman program pemerintah melalui bank-bank pelat merah.
• Skema Kewajiban Pelayanan Publik (PSO): Subsidi bahan bakar dan pemeliharaan berkala untuk rute-rute trayek perintis di luar pusat kota.

Apabila pemerintah dan parlemen gagal mengakomodasi tuntutan anggaran ini, federasi memperingatkan potensi kelumpuhan jaringan transportasi regional akibat penarikan massal armada oleh pihak perbankan, yang pada akhirnya akan merugikan jutaan komuter di wilayah Mindanao Utara.