Mimpi Haji Berujung Jebakan Utang di Tangan Rentenir

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang menjadi dambaan setiap Muslim. Namun di Indonesia, perjalanan spiritual ini kerap berubah menjadi beban finansial yang berkepanjangan. Bukan lagi sekadar pemenuhan panggilan agama, haji telah bertransformasi menjadi simbol status sosial yang menuntut pengorbanan ekonomi di luar batas kemampuan. Ketika biaya resmi terus melonjak sementara pendapatan stagnan, banyak warga mengambil jalan pintas: berutang kepada rentenir. Langkah nekat itu seringkali berakhir pada siklus jeratan utang yang sulit diputus.

Lonjakan Biaya dan Antrean Panjang

Berdasarkan data Kementerian Agama, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 diperkirakan menembus angka Rp60 juta per jamaah. Jumlah tersebut belum termasuk biaya hidup selama di tanah suci, perlengkapan, hingga uang saku. Dengan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia yang masih di bawah Rp5 juta per bulan, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan dana. Sementara itu, antrean keberangkatan di beberapa daerah bisa mencapai puluhan tahun. Di Sulawesi Selatan, misalnya, waiting list telah menembus 40 tahun. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat, meski dana kelolaan haji telah mencapai lebih dari Rp160 triliun, banyak calon jamaah tetap kesulitan karena keterbatasan likuiditas pribadi. Tekanan psikologis untuk segera menunaikan ibadah sebelum usia lanjut membuat sebagian calon jamaah rela mengambil risiko finansial besar, termasuk menjaminkan aset atau meminjam uang dengan imbal hasil tinggi.

Rentenir: Solusi Cepat dengan Bunga Mencekik

Di banyak desa dan kota kecil, keberadaan rentenir ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, mereka memberikan kemudahan akses dana tanpa prosedur perbankan yang rumit. Di sisi lain, bunga pinjaman yang dikenakan bisa mencapai 20 hingga 40 persen per bulan. Praktik ini jelas jauh melampaui batas kewajaran lembaga keuangan formal. Seorang jamaah yang meminjam Rp50 juta dengan bunga 30 persen per bulan, dalam setahun utangnya bisa mengganda menjadi ratusan juta rupiah jika tidak segera dilunasi. Seringkali, harta benda seperti sertifikat tanah atau kendaraan menjadi taruhannya. Alih-alih mendapatkan berkah, mereka justru terperosok dalam jurang kesulitan ekonomi setelah kembali dari ibadah. Kasus penyitaan aset oleh rentenir bukanlah hal langka, dan tidak sedikit keluarga yang akhirnya tercerai-berai akibat beban utang yang menggunung.

Antara Prestise dan Kesejahteraan

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial yang mengakar. Gelar 'Haji' masih dipandang sebagai penanda status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Tekanan dari lingkungan, bahkan dari keluarga sendiri, mendorong individu untuk tetap berangkat meskipun kondisi keuangan tidak mendukung. Masyarakat cenderung menutup mata terhadap sumber dana yang digunakan, selama yang bersangkutan akhirnya berhasil menyandang gelar tersebut. Akibatnya, banyak jamaah pulang dengan beban psikologis berupa utang yang menggunung. Ironisnya, tujuan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan justru dinodai oleh perilaku konsumtif dan eksploitasi finansial. Kementerian Agama dan para tokoh agama pun mulai menyuarakan pentingnya mengembalikan esensi haji sebagai ibadah, bukan ajang pamer status.

Perlukah Reformasi Sistemik?

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan BPKH sejatinya telah menyediakan skema tabungan haji dan subsidi silang untuk meringankan beban. Namun, literasi keuangan yang rendah dan minimnya akses perbankan di daerah terpencil membuat masyarakat lebih memilih jalur informal seperti rentenir. Pengawasan terhadap praktik rentenir juga masih lemah, sementara jerat utang terus memakan korban. Diperlukan intervensi menyeluruh berupa edukasi keuangan massif, perluasan akses kredit tanpa bunga dari lembaga resmi, hingga penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku riba. Tanpa langkah tersebut, mimpi suci menuju tanah suci hanya akan menjadi cerita pahit tentang keluarga yang kehilangan segalanya demi mengejar prestise sesaat.