Menteri Belgia Tolak Evakuasi 13 Mahasiswa Gaza ke Negaranya

BRUSSEL — Nasib sebanyak 13 mahasiswa asal Jalur Gaza yang berhasil meraih beasiswa di sejumlah universitas terkemuka Belgia kini terkatung-katung di tengah medan konflik. Alih-alih mendapatkan jalur evakuasi kemanusiaan, para mahasiswa tersebut justru terjebak dalam pusaran retorika politik sayap kanan pemerintah Belgia yang secara terang-terangan menolak memfasilitasi keberangkatan mereka.

Menteri Suaka dan Migrasi Belgia, Anneleen Van Bossuyt, memicu kecaman keras setelah secara terbuka menentang opsi penerbangan evakuasi khusus dari Timur Tengah. Van Bossuyt, politisi dari partai nasionalis sayap kanan Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), berdalih bahwa evakuasi mahasiswa Gaza akan menciptakan preseden berbahaya bagi kebijakan imigrasi nasional.

“Kami diminta mengubah aturan migrasi mahasiswa dan mengirim pesawat [ke Israel atau Yordania] untuk menjemput para mahasiswa tersebut. Namun, apakah kita akan mengirim pesawat ke mana-mana untuk membawa orang ke Belgia? Jika kita membuat pengecualian untuk kelompok ini, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama untuk kelompok dari Sudan, Yaman, atau Afghanistan?” ujar Anneleen Van Bossuyt.

Kronologi Sengketa Evakuasi Pelajar Palestina

Berdasarkan penelusuran dokumen dan dinamika diplomatik di Brussel, penolakan pemulangan ini melibatkan serangkaian perdebatan antar-kementerian yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir:

1. Penerimaan Akademik: Sebanyak 13 mahasiswa Gaza dinyatakan lolos seleksi beasiswa resmi untuk melanjutkan studi di institusi pendidikan tinggi Belgia.
2. Blokade Jalur Evakuasi: Karena perbatasan darat Gaza ditutup total akibat agresi militer Israel, jalur keluar mahasiswa terhambat dan memerlukan intervensi konsuler resmi via Yordania atau Mesir.
3. Penolakan Kementerian Imigrasi: Permohonan bantuan fasilitasi pesawat diplomatik atau evakuasi darurat ditolak secara tegas oleh Van Bossuyt dengan alasan kebijakan pembatasan migrasi.
4. Kecaman Publik dan Aktivis: Muncul gelombang kritik tajam dari aktivis HAM dan komunitas akademik yang menuding sikap pemerintah sarat motif politik elektoral dan bias pro-Israel.

Retorika Politik dan Benturan Kemanusiaan

Keputusan Van Bossuyt dinilai banyak pihak sebagai manuver politik dog-whistling anti-Arab demi memuaskan basis pemilih sayap kanan Belgia. Di sisi lain, para mahasiswa yang tertahan di Gaza hidup di bawah ancaman bombardemen tanpa kepastian masa depan pendidikan mereka.

Pihak akademisi dan pendukung HAM di Belgia menegaskan beberapa poin penting terkait status mahasiswa tersebut:

• Status Legal Jelas: Para mahasiswa bukan imigran gelap, melainkan pemegang izin studi resmi yang telah melewati verifikasi ketat.
• Kondisi Kahar (Force Majeure): Jalur udara atau evakuasi khusus merupakan satu-satunya sarana penyelamatan nyawa akademisi dari zona perang aktif.
• Komitmen Internasional: Belgia dinilai abai terhadap komitmen perlindungan hak pendidikan dan kemanusiaan internasional di wilayah konflik.

Hingga kini, desakan dari koalisi masyarakat sipil terus mengalir agar Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengambil alih keputusan dan memberikan koridor aman bagi para pelajar tersebut sebelum situasi di Gaza kian memburuk.