Mentan Amran: Kementan Tetap Berkinerja Meski Tanpa Wakil Menteri

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memastikan bahwa kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) tetap optimal dan tidak terganggu kendati posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) masih lowong hingga saat ini. Dalam pernyataan terbarunya, Amran menekankan bahwa seluruh program strategis di sektor pertanian terus berjalan sesuai rencana, dengan koordinasi yang solid antarjajaran pimpinan di lingkungan kementerian.

“Tidak ada masalah. Semua berjalan normal. Pengisian jabatan wakil menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan kami menghormati mekanisme tersebut,” ujar Amran saat ditemui di kantornya, Senin (7/4). Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi bahwa kekosongan kursi orang nomor dua di kementerian tersebut dapat menghambat realisasi target sektor pertanian.

Struktur Kerja Kementan yang Tangguh

Meskipun tidak didampingi seorang wakil menteri, Kementerian Pertanian memiliki struktur organisasi yang mapan dengan sejumlah direktur jenderal dan kepala badan yang berpengalaman. Setiap unit kerja, mulai dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Perkebunan, hingga Peternakan dan Kesehatan Hewan, memiliki tanggung jawab jelas dan berkordinasi langsung dengan menteri. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan cepat tanpa melalui birokrasi yang berlapis.

Menurut catatan internal kementerian, dalam tiga bulan terakhir, sejumlah program prioritas seperti perbaikan irigasi, perluasan areal tanam, dan stabilisasi harga pangan tetap berjalan tanpa hambatan. “Kami memiliki tim yang tangguh dan sistem kerja berbasis target yang sudah berjalan sebelum jabatan wakil menteri dibentuk,” jelas Amran. Ia menambahkan bahwa para pejabat eselon I secara rutin menggelar rapat koordinasi untuk memonitor perkembangan di lapangan.

Hak Prerogatif Presiden

Kekosongan posisi Wamentan bukanlah hal yang luar biasa dalam pemerintahan. Dalam Kabinet Merah Putih, sejumlah wakil menteri memang belum diangkat karena berbagai pertimbangan, termasuk komposisi politik dan kebutuhan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto memiliki hak penuh untuk menentukan kapan dan siapa yang akan menempati jabatan wakil menteri di setiap kementerian.

Amran menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi proses penunjukkan. “Ini murni kewenangan Presiden. Saya fokus bekerja, memastikan produksi pangan nasional meningkat dan petani sejahtera. Soal siapa yang nanti mendampingi, biarlah itu menjadi kebijakan Bapak Presiden,” tegasnya. Sikap ini diapresiasi oleh kalangan internal kementerian yang menilai menteri mampu menjaga keharmonisan kerja tanpa perlu berebut posisi.

Kinerja Sektor Pertanian Tetap Meningkat

Di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman yang kini memasuki periode kedua (setelah sebelumnya menjabat pada Kabinet Kerja 2014-2019), Kementan menunjukkan performa yang menjanjikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada kuartal I 2025, produksi padi nasional mencapai 15,2 juta ton gabah kering giling, naik 2,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Produksi jagung juga tumbuh 4,1 persen, sementara produksi cabai dan bawang merah yang kerap menyumbang inflasi justru menunjukkan tren stabil.

Keberhasilan ini tidak lepas dari program intensifikasi pertanian, distribusi pupuk bersubsidi yang tepat waktu, serta penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) yang massif. Sepanjang Januari hingga Maret 2025, Kementan telah menyalurkan 3,1 juta ton pupuk bersubsidi atau sekitar 72 persen dari total alokasi penuh tahun ini, sebuah capaian yang dianggap sebagai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. “Angka-angka ini menunjukkan bahwa mesin birokrasi Kementan bekerja dengan baik, tidak terpengaruh oleh ada tidaknya wakil menteri,” ujar seorang analis kebijakan publik dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pertanian, Yulia Sari.

Peran Wakil Menteri: Pelengkap, Bukan Penentu

Meski demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa posisi wakil menteri tetap penting untuk membagi beban kerja, khususnya dalam mengawasi proyek-proyek besar dan melakukan lobi politik di parlemen. Wamentan biasanya bertanggung jawab atas koordinasi antarkementerian, penyelesaian sengketa lahan, serta menjembatani aspirasi petani dan kelompok tani. Namun, dengan gaya kepemimpinan Amran yang hands-on dan sering turun langsung ke daerah, kebutuhan akan deputi tersebut relatif terkurangi.

“Selama menteri mampu mengelola kompleksitas tugasnya, kekosongan wakil menteri bukan masalah krusial. Tapi dalam jangka panjang, pengisian posisi ini diperlukan untuk memperkuat kapasitas institusi,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Adi Prayitno. Ia menambahkan bahwa Prabowo kemungkinan besar tengah mempertimbangkan figur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan koalisi partai pendukung pemerintah.

Dinamika Politik dan Proyeksi Pengisian

Sejak kabinet diumumkan pada Oktober 2024, posisi Wamentan menjadi salah satu dari sedikit posisi wakil menteri yang belum diisi. Hal ini memunculkan spekulasi di kalangan parlemen, termasuk mengenai nama-nama seperti mantan anggota Komisi IV DPR, birokrat senior Kementan, hingga kader partai politik yang memiliki basis di sektor pertanian. Namun, Istana hingga kini masih merahasiakan calon tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan, menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung siapa pun yang dipilih Presiden. “Kami berharap wakil menteri yang nanti ditunjuk adalah sosok yang paham betul persoalan pertanian dan mampu bekerja sama dengan menteri untuk mempercepat program ketahanan pangan,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat pekan lalu. Ia juga menegaskan bahwa DPR tidak akan menekan pemerintah karena pengisian jabatan sepenuhnya hak Presiden.

Fokus pada Swasembada Pangan 2027

Di tengah polemik kekosongan jabatan, Kementan terus bergerak maju mengejar target besar: swasembada pangan pada 2027, yang merupakan salah satu janji kampanye Prabowo. Amran menargetkan produksi beras nasional menembus 33 juta ton pada tahun depan, dari saat ini sekitar 31 juta ton per tahun. Untuk itu, kementerian menggenjot program cetak sawah baru di luar Jawa, optimalisasi lahan rawa, dan penggunaan varietas unggul tahan hama.

“Kita tidak boleh terlena dengan isu jabatan. Yang penting produksi naik, harga stabil, petani untung. Itu fokus kami,” pungkas Amran. Stabilitas ini pula yang diharapkan dapat meredam potensi inflasi pangan menjelang musim panen raya April ini, di mana harga gabah di tingkat petani mulai menunjukkan tren positif di kisaran Rp6.200 per kilogram.

Dengan demikian, sementara publik menanti keputusan Presiden, Kementerian Pertanian tetap melaju dengan optimisme. Keteladanan Amran sebagai menteri yang tidak silau oleh kursi pendamping menjadi bukti bahwa kinerja sebuah instansi tidak selalu ditentukan oleh banyaknya pembantu, melainkan oleh kejelasan visi dan efektivitas eksekusi di lapangan.