Mentan Ajak Peternak Dialog Langsung, Bukan Demo Jalan

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per awal 2024, sektor peternakan nasional mencatatkan kontribusi sekitar 1,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan populasi sapi potong mencapai 18,6 juta ekor dan produksi daging sapi domestik sekitar 436 ribu ton per tahun. Angka ini masih di bawah kebutuhan nasional yang diproyeksikan menembus 700 ribu ton, sehingga impor menjadi katup penyelamat yang kerap memicu sentimen pasar di kalangan peternak rakyat. Dalam konteks itulah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan pesan tegas kepada para peternak dan petani agar tidak lagi menempuh jalur demonstrasi ketika menghadapi persoalan usaha.

Pernyataan tersebut bukan sekadar imbauan retoris. Pemerintah memposisikan diri sebagai ruang dialog pertama bagi setiap keluhan struktural, mulai dari harga pakan, distribusi bibit, hingga likuiditas usaha. "Datang saja ke saya" menjadi sinyal bahwa jalur birokrasi dibuka selebar-lebarnya demi memotong rantai masalah yang selama ini berputar tanpa penyelesaian.

Di Satu Sisi: Efisiensi Jalur Dialog dan Stabilitas Iklim Usaha

Di satu sisi, ajakan berdialog langsung memiliki landasan ekonomi yang masuk akal. Demonstrasi yang berkepanjangan berpotensi mengganggu distribusi logistik, memicu kenaikan biaya operasional, dan pada akhirnya menekan margin peternak itu sendiri. Ketika arus barang terhambat, harga pakan bisa naik 5 hingga 10 persen dalam hitungan hari, sementara harga jual ternak justru stagnan karena permintaan melemah. Dalam kerangka itu, efisiensi komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi bagian dari upaya menjaga fundamental sektor pangan.

Selain itu, jalur dialog memungkinkan intervensi kebijakan yang lebih presisi. Persoalan peternak umumnya bersifat teknis-struktural: harga jagung pipilan yang fluktuatif, keterbatasan akses pembiayaan berbunga rendah, serta tata niaga sapi impor. Semua itu membutuhkan solusi berbasis data, bukan tekanan massa. Jika pemerintah mampu merespons cepat, kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi domestik dapat meningkat.

"Dialog yang terstruktur memungkinkan pemerintah memetakan akar masalah secara lebih akurat ketimbang merespons tekanan di jalan," ujar seorang pengamat kebijakan pangan, menggambarkan pentingnya pendekatan berbasis data dalam penyelesaian sengketa sektor pertanian.

Di Sisi Lain: Risiko Sinyal Bahwa Demo Tidak Dihargai

Di sisi lain, imbauan tersebut menyimpan risiko persepsi. Sebagian kalangan menilai demonstrasi adalah hak konstitusional yang kerap menjadi satu-satunya saluran ketika aspirasi tidak terserap. Jika jalur dialog dinilai tidak konsisten menjawab keluhan, maka ajakan ini bisa dibaca sebagai upaya meredam kritik. Data historis menunjukkan bahwa harga sapi potong hidup di tingkat peternak sempat turun hingga 10 sampai 15 persen year-on-year pada periode tertentu, sementara harga pakan tidak mengalami penurunan sebanding. Kondisi ini menekan rasio keuntungan dan memperbesar capital outflow dari sektor peternakan rakyat.

Pro: pendekatan dialog berpotensi mempercepat perbaikan kebijakan dan menjaga stabilitas pasar. Kontra: tanpa mekanisme tindak lanjut yang terukur, ajakan ini berisiko menjadi janji tanpa solusi. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penolakan terhadap demonstrasi dapat memperlemah posisi tawar peternak kecil dalam negosiasi harga, terutama di daerah dengan valuasi pasar yang belum transparan.

Proyeksi dan Prasyarat Kebijakan

Ke depan, efektivitas ajakan ini bergantung pada tiga prasyarat. Pertama, kanal pengaduan yang mudah diakses dengan respons maksimal 14 hari kerja. Kedua, transparansi data produksi, konsumsi, dan impor yang dirilis berkala agar tercipta indeks harga acuan yang kredibel. Ketiga, insentif fiskal bagi peternak rakyat, misalnya bunga kredit maksimal 6 persen per tahun dan kemudahan akses pakan murah.

Jika tiga prasyarat itu terpenuhi, tren produksi daging nasional bisa diproyeksikan naik 4 hingga 6 persen year-on-year dalam dua tahun, sekaligus menekan ketergantungan impor. Sebaliknya, bila dialog hanya bersifat seremonial, potensi gejolak sosial dan melemahnya likuiditas usaha peternak akan tetap menjadi bayangan. Kesimpulannya, substansi kebijakan, bukan sekadar larangan demo, yang menentukan apakah sektor peternakan mampu berdiri di atas fundamental yang kuat atau hanya bertahan karena sentimen pasar jangka pendek.