Ojol Menuju Angkutan Umum, Regulasi Keselamatan Motor Disorot

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan per September 2026, wacana menjadikan ojek online (ojol) sebagai bagian dari angkutan umum kembali mengemuka. Langkah ini menandai pergeseran fundamental dalam lanskap transportasi nasional, dari yang semula berstatus layanan berbasis aplikasi murni menuju entitas yang diakui dalam sistem angkutan publik. Namun, di balik ambisi tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai keselamatan kendaraan yang digunakan mitra pengemudi, terutama sepeda motor yang menjadi tulang punggung operasional sehari-hari.

Kenaikan Volume, Tantangan Kelayakan Kendaraan

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan melampaui 2,5 juta orang pada 2025, dengan pertumbuhan year-on-year sekitar 8,3 persen. Volume ini menjadikan ojol sebagai salah satu sektor informal terbesar yang menopang mobilitas perkotaan. Di satu sisi, integrasi ojol ke dalam skema angkutan umum berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi murah dan cepat. Di sisi lain, kelayakan teknis kendaraan menjadi titik lemah yang belum tersentuh regulasi secara menyeluruh.

Menteri Perhubungan secara eksplisit mengingatkan perusahaan aplikator agar tidak hanya mengejar ekspansi pasar dan valuasi, tetapi juga memastikan kondisi motor mitra tetap laik jalan. Imbauan ini bukan tanpa dasar. Data Korps Lalu Lintas Polri menunjukkan bahwa kecelakaan yang melibatkan sepeda motor menyumbang sekitar 74 persen dari total kecelakaan lalu lintas sepanjang 2024. Angka ini menjadi sinyal bahwa aspek keselamatan belum menjadi prioritas utama dalam ekosistem ojol.

Dua Perspektif: Efisiensi versus Risiko

Di satu sisi, menjadikan ojol sebagai angkutan umum membawa efisiensi ekonomi yang signifikan. Penghematan biaya transportasi publik dapat mencapai Rp 1,2 triliun per tahun jika ojol terintegrasi dengan moda lain seperti TransJakarta dan KRL. Proyeksi ini didasarkan pada studi lembaga riset independen yang menghitung pengurangan subsidi bahan bakar dan waktu tempuh. Sentimen pasar pun cenderung positif; sejumlah emiten transportasi mencatat kenaikan indeks saham sektor logistik dan transportasi sebesar 4,7 persen dalam tiga bulan terakhir.

Namun, di sisi lain, risiko keselamatan dan beban biaya perawatan menjadi kontra yang tak bisa diabaikan. Rasio kepemilikan motor yang digunakan untuk ojol rata-rata berusia di atas 5 tahun, dengan tingkat perawatan berkala yang rendah. Jika ojol diakui sebagai angkutan umum, maka standar uji kir dan kelayakan kendaraan harus diterapkan, yang berarti tambahan biaya bagi mitra pengemudi. Hal ini berpotensi menekan pendapatan bersih yang saat ini rata-rata hanya Rp 3,5 juta per bulan per pengemudi, menurut data Asosiasi Pengemudi Ojol.

"Keselamatan bukan sekadar pilihan, melainkan prasyarat. Tanpa perbaikan fundamental pada kendaraan, integrasi ojol ke angkutan umum hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya," ujar seorang pengamat transportasi dari Universitas Indonesia.

Likuiditas dan Capital Outflow di Sektor Aplikasi

Dari kacamata korporasi, permintaan perbaikan keselamatan berpotensi menggerus likuiditas perusahaan aplikator. Pasalnya, mereka harus mengalokasikan dana untuk program perawatan kendaraan, asuransi tambahan, dan pelatihan pengemudi. Proyeksi awal menunjukkan kebutuhan investasi tambahan mencapai Rp 800 miliar per tahun untuk seluruh ekosistem. Di tengah tekanan capital outflow di pasar modal domestik, kebijakan ini bisa menjadi sentimen negatif jangka pendek bagi valuasi perusahaan teknologi yang bergerak di sektor transportasi.

Meski demikian, dalam jangka panjang, perbaikan fundamental justru dapat meningkatkan kepercayaan investor. Indeks kepercayaan konsumen terhadap layanan transportasi yang aman cenderung naik, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan pendapatan. Tren ini sejalan dengan pengalaman sejumlah negara yang lebih dulu mengintegrasikan ojol ke angkutan umum, seperti Vietnam dan Thailand, yang mencatat penurunan kecelakaan hingga 32 persen dalam lima tahun setelah regulasi diterapkan.

Proyeksi dan Langkah ke Depan

Ke depan, diperlukan kerangka regulasi yang seimbang antara inovasi dan perlindungan. Pemerintah didorong menyusun standar kelayakan kendaraan yang spesifik untuk ojol, termasuk interval uji kir dan kewajiban asuransi kecelakaan. Perusahaan aplikator pun harus transparan dalam mengelola portofolio kendaraan mitra. Tanpa itu, wacana ojol sebagai angkutan umum hanya akan menjadi jargon tanpa dampak nyata bagi keselamatan publik.

Pada akhirnya, kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi antara regulator, operator, dan pengemudi. Data dan proyeksi di atas menunjukkan bahwa jalur ini feasible secara ekonomi, tetapi membutuhkan komitmen keselamatan yang tidak setengah hati. Masyarakat berhak mendapatkan angkutan umum yang tidak hanya murah dan cepat, tetapi juga aman hingga kilometer terakhir.