Menolak Mobil Dinas, Pejabat RI Pilih Sepeda di Tengah Kenaikan BBM

Keputusan pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menyisakan gelombang penyesuaian di berbagai lapisan birokrasi. Namun, di tengah tekanan anggaran operasional yang semakin ketat, sebuah respons tak lazim muncul dari lingkungan pejabat negara. Alih-alih meminta penyesuaian fasilitas, sejumlah pejabat justru meninggalkan kenyamanan mobil dinas dan beralih ke moda transportasi yang lebih sederhana: sepeda.

Dari Kursi Empuk ke Sadel Tipis

Fenomena ini bermula ketika seorang pejabat kementerian—yang enggan disebutkan namanya—kedapatan mengayuh sepeda lipatnya menyusuri jalur sepeda Sudirman-Thamrin menuju kantornya di Medan Merdeka Barat. Padahal, ia memiliki hak atas kendaraan dinas berikut alokasi bahan bakar yang dibiayai negara. Keputusannya bukan tanpa alasan. “Saya hanya merasa tidak etis menikmati fasilitas yang membebani APBN di saat sebagian masyarakat harus menyesuaikan pengeluaran transportasinya akibat lonjakan harga energi,” ujarnya.

Perilaku ini kemudian diikuti oleh tiga pejabat eselon I lainnya. Mereka membentuk komunitas kecil “Gowes ke Negara” yang rutin bersepeda dua kali seminggu ke kantor. Inisiatif ini diakui sebagai simbol efisiensi sekaligus solidaritas terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung kebijakan energi.

Analisis: Dua Sisi Perubahan

Di satu sisi, langkah ini memberikan sinyal positif bagi manajemen fiskal negara. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan per Februari 2025, rata-rata biaya operasional kendaraan dinas (BOKD) per unit mencapai Rp4,5 juta per bulan, termasuk pengemudi, bahan bakar, dan perawatan. Jika satu pejabat mengurangi penggunaan mobil dinas dua hari per minggu, potensi penghematan per tahun bisa menembus Rp10,8 juta per orang. Dengan total lebih dari 2.000 pejabat eselon I dan II di pusat, penghematan kumulatif bisa mencapai angka Rp21,6 miliar—sebuah nilai yang cukup signifikan untuk dialihkan ke program prioritas lain.

Di sisi lain, efektivitas kerja pejabat sering kali bergantung pada mobilitas cepat dan representasi formal. Seorang pejabat yang tiba di rapat dengan keringat di baju karena bersepeda mungkin akan menimbulkan persepsi kurang profesional dalam budaya birokrasi yang masih berorientasi pada status. “Mobilitas pejabat tidak bisa disamakan dengan pegawai biasa. Ada pertimbangan protokoler dan keamanan yang harus diperhitungkan,” ujar Dr. Andi Pratama, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia.

Dampak pada Subsidi Energi dan Lingkungan

Bersepeda ke kantor bukan hanya tentang penghematan anggaran. Dalam konteks makro, setiap liter bahan bakar yang tidak terbakar meringankan beban subsidi energi. Tahun lalu, subsidi BBM dan LPG mencapai Rp159,6 triliun, atau sekitar 5,1% dari total belanja negara. Jika 10% pejabat pusat mengadopsi kebiasaan ini secara konsisten, dengan asumsi penghematan 20 liter per orang per minggu, maka total pengurangan konsumsi BBM bisa mencapai 2 juta liter per tahun—setara dengan penghematan subsidi sekira Rp10 miliar.

Selain itu, ini menjadi langkah kecil menuju target penurunan emisi nasional. Dengan menghitung rata-rata emisi 2,3 kg CO2 per liter bensin yang terbakar, maka penghematan 2 juta liter tersebut setara dengan reduksi 4,6 ribu ton karbon dioksida per tahun. Angka ini memang kecil dalam skala nasional, namun dampak simbolisnya dapat memperkuat tekanan bagi kota-kota untuk memperbaiki infrastruktur transportasi non-motor.

Efisiensi Anggaran dan Citra Publik

Di tengah berbagai kritik terhadap pemborosan anggaran perjalanan dinas dan fasilitas pejabat, inisiatif bersepeda ini menawarkan narasi positif yang langka. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat seiring dengan contoh nyata kesederhanaan dari para pemimpin. Survei Indikator Politik Indonesia pada Maret 2025 mencatat bahwa 68% responden menilai pejabat yang hidup sederhana lebih dapat dipercaya dalam mengelola uang rakyat.

Namun, perlu dicatat bahwa inisiatif ini masih bersifat sporadis dan belum menjadi kebijakan terstruktur. Tanpa dukungan fasilitas seperti shower dan ruang ganti di perkantoran pemerintah, serta jalur sepeda yang aman, kebiasaan ini sulit bertahan lama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil membangun 200 km jalur sepeda, namun perluasan ke wilayah sekitar kantor-kantor kementerian masih belum merata.

Tantangan dan Proyeksi

Keberlanjutan tren ini akan bergantung pada respons kelembagaan. Jika kementerian mampu menyediakan insentif non-finansial—seperti penghargaan bagi pejabat yang mengurangi penggunaan kendaraan dinas—maka budaya bersepeda bisa menyebar lebih luas. Sebaliknya, jika tekanan dari rekan kerja dan budaya birokrasi yang kaku mendominasi, maka inisiatif ini bisa mati sebagai sekadar sensasi sesaat.

Yang jelas, di tengah harga minyak dunia yang masih volatile dengan proyeksi rata-rata US$85 per barel sepanjang 2025, kebijakan energi nasional tetap akan menjadi pusat perhatian. Perilaku pejabat yang menyesuaikan gaya hidupnya dengan kondisi ekonomi makro ini setidaknya memberikan kredit moral bagi pemerintah sebelum mengambil langkah-langkah penyesuaian subsidi lebih lanjut. Sejarah sering mencatat, perubahan besar dimulai dari sadel sepeda yang dikayuh diam-diam.

Tak hanya sebagai langkah efisiensi, kebiasaan ini juga membawa manfaat kesehatan yang tidak bisa diabaikan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa bersepeda selama 30 menit ke tempat kerja dapat membakar hingga 300 kalori dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular hingga 25%. Dalam jangka panjang, penurunan angka sakit di kalangan pejabat dapat mengurangi biaya kesehatan yang ditanggung negara melalui asuransi kesehatan pegawai.

Baca juga:

• Pemprov Banten Siapkan Pompa Air Cegah Sawah Gagal Panen Akibat El Nino
• Presiden Prabowo Hadiri Puncak Hari Koperasi Nasional Ke-79