Menkeu Usul Pemotongan Fisik Uang Kertas demi Selamatkan Ekonomi

Jakarta – Di tengah tekanan inflasi yang terus menurun dan daya beli yang stagnan, Menteri Keuangan mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya: menginstruksikan seluruh warga negara untuk memotong uang kertas mereka menjadi dua bagian yang sama. Kebijakan yang diumumkan dalam konferensi pers darurat kemarin malam ini segera memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom dan pelaku pasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Juni 2026, indeks harga konsumen hanya tumbuh 1,1% secara tahunan, jauh di bawah kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5–3,5%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi triwulan kedua hanya mencapai 2,8%, memperlihatkan gejala perlambatan yang mengkhawatirkan. Dalam situasi tersebut, Menkeu menilai kebijakan moneter konvensional sudah tidak memadai.

Mekanisme kebijakan yang dijuluki “Operasi Lipat Ganda” ini cukup sederhana: setiap lembar uang kertas pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 wajib dipotong secara horizontal oleh pemiliknya menggunakan gunting yang telah disediakan pemerintah di kantor pos dan balai desa. Potongan bagian atas akan tetap berlaku sebagai alat pembayaran sah dengan nilai nominal penuh, sedangkan potongan bagian bawah dapat ditukarkan dengan uang baru senilai separuh nominal aslinya melalui bank-bank BUMN. Dengan demikian, jumlah uang beredar secara efektif berpotensi meningkat 50% dalam waktu singkat tanpa perlu mencetak uang baru secara besar-besaran.

Rasionalisasi Kebijakan: Memerangi Jebakan Likuiditas

Menkeu dalam pidatonya menegaskan bahwa perekonomian Indonesia sedang terjebak dalam “jebakan likuiditas”, yaitu kondisi ketika masyarakat dan korporasi lebih memilih menimbun kas daripada membelanjakan atau menginvestasikannya, sehingga suku bunga rendah tidak lagi mampu mendorong aktivitas ekonomi. “Kita tidak bisa lagi mengandalkan transmisi suku bunga. Uang harus bergerak. Dengan memotong uang, kita menciptakan urgensi psikologis: jika tidak segera dibelanjakan, nilai riil uang yang terpotong akan tergerus,” ujarnya.

Pemerintah mengklaim skema ini berbeda dengan pencetakan uang karena tidak menambah beban utang negara dan tidak langsung memicu ekspektasi inflasi selama potongan bagian bawah ditukarkan secara bertahap. Bahkan, Kementerian Keuangan memperkirakan tambahan likuiditas sebesar Rp1.200 triliun dapat terserap oleh sektor riil dalam enam bulan pertama, mendorong pertumbuhan PDB hingga 4,5% pada akhir tahun fiskal.

Pro dan Kontra di Kalangan Ekonom

Di satu sisi, sejumlah pengamat menilai langkah ini inovatif. Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyebutnya sebagai “tero bosan moneter yang berani”. Menurutnya, dalam situasi normal kebijakan semacam ini tidak masuk akal, tetapi dengan tingkat inflasi yang nyaris menyentuh deflasi dan rasio utang terhadap PDB yang sudah mencapai 41%, terobosan radikal diperlukan. “Ini seperti operasi kejut untuk membangunkan perekonomian dari koma. Jika berhasil dikomunikasikan dengan baik, bisa memutus spiral ekspektasi negatif,” ujarnya.

Di sisi lain, bankir sentral dan ekonom moneter mengecam keras rencana tersebut. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memperingatkan bahwa kebijakan ini tidak lebih dari pencetakan uang terselubung yang akan menghancurkan kredibilitas mata uang. “Begitu masyarakat menyadari uang mereka bisa dilipatgandakan dengan gunting, kepercayaan terhadap rupiah akan runtuh. Kita akan menghadapi currency substitution masif ke dolar atau aset kripto,” tegasnya. Data historis dari Zimbabwe dan Venezuela kerap menjadi rujukan untuk menunjukkan bahwa manipulasi fisik terhadap uang hanya berujung pada hiperinflasi.

Respon Pasar dan Implikasi Jangka Panjang

Pasar keuangan langsung bereaksi negatif. Indeks Harga Saham Gabungan anjlok 3,7% pada pembukaan perdagangan pagi ini, sementara imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun melonjak 45 basis poin menjadi 7,9%. Rupiah terdepresiasi 2,3% menuju level Rp16.200 per dolar AS, terlemah dalam enam bulan terakhir. Capital outflow tercatat mencapai Rp8,3 triliun hanya dalam satu jam pertama perdagangan.

Pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi sasaran utama kebijakan ini justru kebingungan. Seorang pedagang pasar tradisional di Pasar Senen, Jakarta, mengaku khawatir akan terjadi keributan saat bertransaksi. “Kalau uangnya sudah tidak utuh, pembeli bisa menolak. Kami tidak mau ambil risiko,” ujarnya. Sementara itu, perbankan mulai merancang sistem verifikasi baru untuk membedakan uang hasil potongan resmi dan uang rusak biasa, yang dikhawatirkan akan menambah biaya operasional.

Di tengah kontroversi, pemerintah bersikukuh bahwa kebijakan ini memiliki jendela pelaksanaan terbatas selama enam bulan dan akan dievaluasi setiap bulan. Menkeu mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan segera menukarkan potongan uang di bank-bank yang ditunjuk. “Ini adalah operasi terukur, bukan percobaan nekad. Kami telah menyiapkan hedging inflasi melalui operasi pasar terbuka jika terjadi lonjakan harga,” ujarnya menutup pernyataan.

Akankah “Operasi Lipat Ganda” menjadi kisah sukses baru dalam buku teks ekonomi atau hanya catatan kelam dalam sejarah moneter Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, masyarakat kini dihadapkan pada pilihan sulit: memotong uang mereka atau mempertaruhkan daya beli di tengah ekonomi yang lesu.