Menkeu Tunda Pungutan Pajak Pedagang Marketplace demi Daya Beli

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal II 2025, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,97% year-on-year dan menyumbang sekitar 53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Di tengah tren konsumsi yang belum sepenuhnya solid tersebut, pemerintah resmi menangguhkan rencana pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang sedianya dibebankan kepada para pelapak di platform lokapasar (marketplace). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus memberi ruang bertumbuh bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di ekosistem ekonomi digital.

Sebagai konteks bagi pembaca awam, PPh Pasal 22 merupakan mekanisme pungutan pajak di muka yang dipungut oleh pihak ketiga—dalam skema ini platform marketplace—atas penghasilan yang diterima pedagang. Wacana tarif yang sempat berkembang berada di kisaran 0,5% dari omzet penjual. Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan nilai transaksi perdagangan elektronik nasional diproyeksikan menembus Rp500 triliun pada 2025, naik dari sekitar Rp487 triliun pada 2024. Dengan skala transaksi sebesar itu, potensi penerimaan dari kebijakan ini sejatinya tidak kecil.

Alasan Penundaan: Fundamental Konsumsi Belum Solid

Dari sisi makroekonomi, keputusan penundaan tidak bisa dilepaskan dari kondisi daya beli. Inflasi memang relatif terkendali di kisaran 2% year-on-year, namun pertumbuhan upah riil dan kinerja penjualan ritel masih bergerak moderat. Indeks keyakinan konsumen pun berfluktuasi dalam beberapa bulan terakhir, mencerminkan sentimen rumah tangga yang cenderung berhati-hati dalam membelanjakan pendapatannya.

Di satu sisi, penundaan berarti harga jual di marketplace tidak langsung terbebani tambahan biaya pajak. Apabila pungutan diberlakukan sekarang, terbuka peluang pedagang mengalihkan beban tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga—fenomena yang dalam teori ekonomi dikenal sebagai tax pass-through. Mengingat konsumsi rumah tangga menopang lebih dari separuh PDB, guncangan kecil pada daya beli dapat berdampak signifikan terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan berada di kisaran 5,2% pada 2025.

Di Satu Sisi: Ruang Bernapas bagi UMKM Digital

Dari perspektif pelaku usaha, kebijakan ini memberikan tambahan likuiditas, yakni ketersediaan dana tunai untuk memutar modal kerja. UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Bagi jutaan pelapak daring dengan margin tipis—kerap hanya 5% hingga 10% dari omzet—potongan 0,5% dari nilai transaksi terasa material karena dihitung dari peredaran bruto, bukan laba bersih.

Penundaan juga sejalan dengan strategi formalisasi bertahap. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa pengenaan pajak yang terlalu dini pada ekosistem digital yang masih bertumbuh dapat mendorong transaksi kembali ke jalur informal, yang justru mempersempit basis pajak (tax base) dalam jangka panjang.

Di Sisi Lain: Risiko Fiskal dan Persoalan Keadilan

Namun di sisi lain, penundaan ini membawa konsekuensi fiskal. Rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia masih berada di kisaran 10% terhadap PDB, tertinggal dibanding rata-rata negara berkembang yang mencapai 15% atau lebih. Target penerimaan perpajakan dalam APBN 2025 yang berada di kisaran Rp2.490 triliun menuntut optimalisasi dari berbagai sektor, termasuk ekonomi digital yang tumbuh dua digit dalam satu dekade terakhir.

Ada pula persoalan keadilan horizontal (horizontal equity). Pedagang konvensional di pasar fisik dan toko ritel telah lama menanggung kewajiban pajak, sementara pelapak daring dengan omzet setara menikmati masa penangguhan. Dalam jangka panjang, ketimpangan perlakuan ini berpotensi menciptakan distorsi persaingan usaha dan menunda terciptanya kesetaraan antara kanal daring dan luring.

Proyeksi dan Sentimen Pasar ke Depan

Dari kacamata pasar, penundaan ini cenderung direspons positif oleh pelaku industri teknologi dan penyedia platform karena menjaga volume transaksi tetap likuid. Meski demikian, sejumlah analis menilai sentimen positif tersebut bersifat temporer; fundamental kebijakan akan benar-benar diuji ketika pemerintah menetapkan jadwal dan desain ulang pemungutan.

Ke depan, pasar dan pelaku usaha akan mencermati dua hal. Pertama, kapan kebijakan ini diberlakukan kembali dan dengan struktur tarif seperti apa. Kedua, apakah penerapannya kelak disertai ambang batas (threshold) omzet agar pedagang skala mikro benar-benar terlindungi. Kombinasi keduanya akan menentukan apakah kebijakan ini mampu menyeimbangkan dua tujuan sekaligus: menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat fundamental penerimaan negara dalam jangka menengah.