Menkeu Tegaskan TNI-Polri Tak Terlibat Pungut Pajak

Berdasarkan pernyataan resmi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa, 11 Maret 2025, pemerintah memastikan aparat TNI dan Polri tidak akan dilibatkan dalam proses penagihan maupun peningkatan penerimaan pajak. Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang beredar di masyarakat mengenai kemungkinan pengerahan Koramil dan Babinsa untuk mendongkrak target penerimaan negara. Dalam keterangannya, Menkeu menegaskan bahwa seluruh proses perpajakan akan tetap mengedepankan pendekatan kepatuhan sukarela dan edukasi, bukan pendekatan koersif atau paksaan.

Klarifikasi Pemerintah di Tengah Target Penerimaan yang Ambisius

Isu pelibatan aparat keamanan dalam urusan pajak muncul seiring dengan target penerimaan perpajakan tahun 2025 yang mencapai Rp2.189,5 triliun, mengalami kenaikan sebesar 12,8% year-on-year dibandingkan realisasi tahun 2024 yang berada di angka Rp1.941,3 triliun. Di satu sisi, target yang ambisius ini memang membutuhkan strategi ekstra untuk mencapai pertumbuhan penerimaan yang signifikan. Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa pendekatan yang melibatkan aparat militer dan kepolisian justru berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi dan ketidakpercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi nasional.

Menkeu Purbaya menekankan bahwa optimalisasi penerimaan pajak akan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem digitalisasi perpajakan. Rasio kepatuhan formal yang saat ini berada di kisaran 78,5% masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, terutama melalui program pengampunan pajak jilid II yang telah disahkan pemerintah. Fundamental perekonomian Indonesia yang tumbuh stabil di level 5,03% pada kuartal IV-2024 juga menjadi modal utama untuk mendorong penerimaan tanpa harus menggunakan instrumen paksaan.

Pro dan Kontra Pelibatan Aparat dalam Sektor Perpajakan

Pro: Sebagian kalangan menilai bahwa pelibatan aparat keamanan dalam penagihan pajak dapat mempercepat pencapaian target penerimaan, terutama untuk menekan tingkat tunggakan pajak yang masih mencapai Rp8,2 triliun. Pengalaman beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa kehadiran aparat dalam proses penagihan mampu meningkatkan efektivitas pungutan hingga 15-20% dalam jangka pendek. Namun, pendekatan ini juga berisiko menciptakan ketakutan di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM yang kontribusinya terhadap PDB mencapai 61% namun rasio kepatuhannya masih rendah di angka 45%.

Kontra: Di sisi lain, banyak ekonom menilai bahwa pelibatan aparat justru kontraproduktif terhadap iklim investasi. Indeks kemudahan berusaha Indonesia yang berada di peringkat 73 dunia masih perlu diperbaiki, dan langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan persepsi tekanan justru dapat memicu capital outflow. Data Bank Indonesia mencatat aliran modal asing keluar mencapai Rp12,4 triliun pada Februari 2025, sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian kebijakan domestik. Sentimen pasar yang negatif ini dapat melemahkan nilai tukar rupiah yang saat ini berada di level Rp16.150 per dolar AS, serta mengganggu stabilitas pasar obligasi pemerintah.

"Pelibatan aparat dalam urusan pajak adalah langkah mundur. Lebih baik fokus pada reformasi sistem perpajakan dan peningkatan layanan digital yang justru akan mendorong kepatuhan sukarela dalam jangka panjang," ujar Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia, dalam keterangannya kepada media.

Strategi Alternatif: Digitalisasi dan Insentif Fiskal

Pemerintah saat ini tengah mengandalkan program Core Tax System yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak Januari 2025. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data perpajakan dengan data perbankan dan transaksi elektronik, sehingga mampu mendeteksi potensi pajak yang belum dilaporkan. Proyeksi awal menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan rasio penerimaan pajak (tax ratio) dari 10,3% menjadi 12,5% dalam tiga tahun ke depan, tanpa harus menggunakan pendekatan paksaan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal berupa pengurangan tarif PPh Badan untuk industri padat karya dan sektor manufaktur berorientasi ekspor. Langkah ini diharapkan mampu mendorong investasi baru sekaligus memperluas basis wajib pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, setiap penurunan tarif pajak sebesar 1% berpotensi meningkatkan penerimaan sebesar 0,7% melalui efek pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 yang berada di kisaran 5,2% juga akan menjadi pendorong utama peningkatan penerimaan pajak secara organik.

Kepastian hukum dan transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan wajib pajak. Dengan penegasan bahwa aparat keamanan tidak terlibat dalam proses perpajakan, pemerintah berharap iklim investasi tetap kondusif dan target penerimaan dapat tercapai melalui mekanisme yang sehat dan berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan perpajakan akan terus dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlanjutan dunia usaha.