Menkeu Bagi Tugas Tiga Wakil, Fokus Stabilitas dan Fiskal

Berdasarkan konfirmasi Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (12/12/2024), tiga wakil menteri keuangan yang mendampinginya resmi memiliki pembagian kerja yang spesifik. Ketiganya adalah Juda Agung, Luky Alfirman, dan Nurkholisoh Ibnu Aman. Langkah ini diambil untuk memastikan roda kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara berjalan lebih terarah di tengah tekanan global yang masih berfluktuasi.

Pembagian tugas ini menjadi sorotan pasar karena menyangkut arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan, terutama terkait target penerimaan negara, belanja negara, dan pengelolaan utang. Sebagai gambaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 2.802,3 triliun dan belanja negara Rp 3.325,1 triliun. Dengan defisit yang dijaga di bawah 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), koordinasi antarwakil menteri menjadi krusial.

Pembagian Peran dan Fokus Kerja

Juda Agung, yang sebelumnya dikenal sebagai pejabat di lingkungan Bank Indonesia, mendapat mandat untuk mengoordinasikan kebijakan makroekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Dalam terminologi ekonomi, ini mencakup pengelolaan likuiditas, pemantauan capital outflow, serta menjaga sentimen pasar terhadap instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Peran ini penting karena pasar keuangan Indonesia masih rentan terhadap gejolak global, terutama kebijakan suku bunga The Fed.

Luky Alfirman, yang memiliki pengalaman panjang di Direktorat Jenderal Anggaran, dipercaya menangani perencanaan belanja negara dan kerangka fiskal jangka menengah. Fokusnya mencakup efisiensi belanja kementerian/lembaga, belanja wajib (mandatory spending) seperti pendidikan dan kesehatan, serta proyeksi defisit anggaran. Sementara Nurkholisoh Ibnu Aman, yang berlatar belakang perpajakan dan kepabeanan, ditugaskan mengurus penerimaan negara, termasuk optimalisasi pajak dan kepabeanan.

Data Kementerian Keuangan per Oktober 2024 menunjukkan penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.517,4 triliun atau sekitar 69,3 persen dari target tahunan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Nurkholisoh untuk menggenjot penerimaan di sisa tahun anggaran tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan.

Dua Perspektif: Pro dan Kontra

Di satu sisi, pembagian tugas yang jelas dapat mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi tumpang tindih kebijakan. Dengan tiga wakil yang masing-masing memiliki spesialisasi, Menkeu dapat lebih fokus pada isu strategis seperti reformasi perpajakan, penguatan portofolio utang, dan koordinasi dengan otoritas moneter. Beberapa ekonom menilai langkah ini sebagai bentuk profesionalisme birokrasi yang selama ini dinanti.

“Pembagian tugas yang spesifik memungkinkan tiap wakil menteri memiliki indikator kinerja yang terukur, sehingga akuntabilitas fiskal lebih terjaga,” ujar seorang pengamat fiskal dari universitas negeri di Jakarta.

Di sisi lain, kritik muncul terkait potensi fragmentasi kebijakan. Jika tidak ada mekanisme koordinasi yang kuat, masing-masing wakil bisa berjalan sendiri-sendiri, terutama dalam situasi krisis. Ada pula kekhawatiran bahwa pembagian ini hanya formalitas administratif tanpa perubahan fundamental pada rasio penerimaan negara terhadap PDB yang saat ini masih sekitar 10,2 persen, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang berkisar 15-18 persen.

Selain itu, pasar juga mencermati apakah pembagian tugas ini akan berdampak pada valuasi aset keuangan negara. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan yield SBN menjadi barometer kepercayaan investor. Hingga awal Desember 2024, yield SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 6,8 persen, relatif stabil dibanding tahun lalu. Stabilitas ini perlu dijaga agar biaya utang tidak melonjak.

Implikasi bagi Fundamental Ekonomi

Dari sisi fundamental, pembagian tugas tiga wakil menteri ini tidak secara langsung mengubah struktur ekonomi, tetapi bisa mempengaruhi kualitas kebijakan. Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia year-on-year sebesar 4,95 persen pada kuartal III-2024 menunjukkan momentum yang perlu dijaga. Konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi motor utama, sementara ekspor masih tertekan harga komoditas.

Ke depan, keberhasilan pembagian tugas ini akan diukur dari tigas hal: realisasi penerimaan negara, efisiensi belanja, dan stabilitas pembiayaan. Jika tiga wakil menteri mampu bekerja sinergis, proyeksi defisit APBN 2024 sebesar 2,29 persen PDB bisa tercapai. Sebaliknya, jika terjadi tumpang tindih, target tersebut berisiko meleset.

Bagi pembaca awam, istilah seperti likuiditas, capital outflow, dan yield mungkin terdengar teknis. Sederhananya, likuiditas adalah ketersediaan uang tunai di pasar; capital outflow adalah keluarnya modal asing dari Indonesia; dan yield adalah imbal hasil yang diterima investor dari obligasi. Ketiganya saling terkait dan menjadi indikator kesehatan ekonomi.

Dengan pembagian tugas yang jelas, pemerintah berharap dapat menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat fundamental ekonomi. Namun, tanpa transparansi dan koordinasi yang solid, pembagian ini hanya akan menjadi seremonial belaka. Publik dan pelaku pasar akan terus memantau setiap langkah ketiga wakil menteri tersebut dalam beberapa bulan mendatang.