Menilik Kembali Hari Lahir Jakarta: Fakta di Balik 22 Juni

Setiap 22 Juni, ibu kota menggelar pesta rakyat, lomba, dan seremoni yang meriah. Tanggal itu diyakini sebagai tonggak sejarah saat Fatahillah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada 1527 dan mengganti nama pelabuhan itu menjadi Jayakarta. Namun, di balik gegap gempita, segelintir sejarawan menyimpan keraguan yang tak pernah tuntas. Bukti-bukti menunjukkan bahwa penetapan 22 Juni mungkin lebih merupakan konstruksi identitas ketimbang fakta historis yang kokoh.

Sumber Tunggal yang Penuh Tafsir

Klaim bahwa 22 Juni 1527 adalah hari jadi Jakarta bersandar hampir seluruhnya pada Carita Purwaka Caruban Nagari, sebuah kronik Cirebon yang ditulis pada abad ke-17. Manuskrip itu menyebut bahwa Panglima Fatahillah dari Kesultanan Cirebon berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis dan menamainya Jayakarta, yang berarti “kemenangan yang sempurna”. Dari narasi inilah, para ahli pada abad ke-20 mencoba mengonversi penanggalan Hijriah yang tercantum dalam naskah ke kalender Masehi. Hasilnya jatuh pada 22 Juni 1527. Masalahnya, kronik itu sendiri disusun sekitar 150 tahun setelah peristiwa yang diklaimnya, sehingga ia bukanlah saksi mata. Lebih jauh, filolog menemukan bahwa naskah Carita Purwaka menggunakan sistem penanggalan yang ambigu dan tidak sepenuhnya bisa direkonstruksi ke kalender Gregorian modern. Ini membuka kemungkinan bahwa konversi tersebut meleset beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan.

Ketiadaan Bukti Silang yang Meyakinkan

Historiografi yang ketat menuntut adanya korespondensi dari sumber-sumber lain agar suatu peristiwa bisa diterima sebagai fakta. Dalam kasus 22 Juni, catatan dari pihak Portugis yang saat itu bersaing sengit dengan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa ternyata tidak memuat rincian tentang kekalahan mereka di Sunda Kelapa pada tanggal tersebut. Laporan-laporan diplomatik dan niaga Eropa abad ke-16 cenderung hanya menyebut konflik sporadis, tanpa penegasan hari pasti jatuhnya Sunda Kelapa. Arsip Kerajaan Sunda yang semestinya mengamini peristiwa itu juga hilang ditelan zaman. Dengan demikian, 22 Juni 1527 hanya bersandar pada satu versi cerita dari sumber yang ditulis jauh setelah fakta, menjadikannya rapuh secara metodologi sejarah. Prof. Dr. Susanto Zuhdi, sejarawan maritim Universitas Indonesia, pernah mengingatkan bahwa penentuan hari jadi kota seringkali adalah proyek identitas masa kini, bukan rekonstruksi masa lalu yang steril. “Banyak kota di dunia yang hari jadinya simbolis, disepakati untuk kebutuhan kolektif, bukan karena arsipnya lengkap,” ujarnya dalam sebuah forum.

Alternatif yang Tak Terduga: Jayakarta atau Batavia?

Pandangan kritis terus berkembang, termasuk dari kalangan yang mempertanyakan apakah momen penggantian nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta benar-benar layak disebut “lahirnya Jakarta”. Beberapa peneliti menilai bahwa kelahiran Jakarta sebagai pusat pemerintahan modern justru terjadi pada 30 Mei 1619, ketika Jan Pieterszoon Coen dari VOC membakar habis Jayakarta dan mendirikan Batavia dengan kanal, benteng, dan balai kota yang terencana. Dari situlah cikal-bakal Jakarta sebagai kota administratif bertumbuh. Narasi ini tentu kontroversial karena menempatkan kolonialisme sebagai titik awal. Namun, secara faktual, tata kota dan kelembagaan Jakarta lebih berkesinambungan dengan Batavia ketimbang Jayakarta yang hanya bertahan kurang dari satu abad sebelum dihancurkan. Di sisi lain, ada pula hipotesis bahwa peristiwa penaklukan Fatahillah bukan terjadi pada Juni, melainkan pada bulan Safar atau Rabiul Awal dalam kalender Islam, yang jika dikonversi dengan metode berbeda bisa jatuh pada awal 1527. Semua alternatif ini menunjukkan bahwa dasar penetapan 22 Juni sangat cair.

Merayakan yang Simbolis, Mengakui yang Kompleks

Perdebatan ini tidak harus memadamkan semangat warga Jakarta setiap tahunnya. Justru, kesadaran bahwa 22 Juni adalah simbol membuka ruang untuk memaknai hari jadi secara lebih dalam: sebagai perayaan ketangguhan kota yang selalu berubah. Dari pelabuhan kecil di Teluk Jakarta, Jayakarta, Batavia, hingga megapolitan yang kini dihuni lebih dari 10 juta jiwa, tanggal berapa pun yang dipilih tidak akan mampu mewakili seluruh lapisan sejarah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri tetap konsisten memperingati 22 Juni sebagai HUT, dan hal itu sah secara politik identitas. Namun, diskursus akademis yang terus bergulir mengajarkan satu hal: sejarah adalah medan yang hidup, tidak pernah selesai ditulis, dan seringkali menawarkan jawaban yang tak terduga. Bahwa tanggal yang kita anggap pasti selama puluhan tahun, mungkin sesungguhnya adalah hasil tafsir yang rapuh. Menerima ketidakpastian itu sama pentingnya dengan melestarikan tradisi perayaan itu sendiri.