Mengukur Kepercayaan Presiden terhadap Gubernur BI

Jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) bukan sekadar posisi teknis di sektor keuangan. Sejak reformasi kelembagaan pasca-krisis 1998, institusi ini memiliki independensi yang kuat, namun tetap perlu merajut hubungan kerja yang erat dengan presiden dan kabinet. Seberapa besar kepercayaan yang diberikan kepala negara kepada sang pengendali moneter, dan bagaimana dampaknya terhadap arah ekonomi nasional?

Peta Historis: Gubernur BI yang Menonjol dalam Pusaran Kekuasaan

Melihat ke belakang, nama-nama seperti Boediono, Agus Martowardojo, dan Perry Warjiyo kerap disebut sebagai figur yang memiliki komunikasi intens dengan Istana. Boediono, misalnya, tidak hanya dipercaya memimpin BI pada 2008-2013, tetapi juga sebelumnya menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Kombinasi pengalaman ini membuatnya dipandang sebagai sosok yang memahami kebutuhan fiskal sekaligus disiplin moneter. Saat ia memegang kendali, inflasi berhasil dijaga di bawah 5 persen secara year-on-year di tengah tekanan krisis global, sementara cadangan devisa sempat menyentuh 112 miliar dolar AS pada 2011 — level tertinggi saat itu.

Namun, posisi BI yang terlalu dekat dengan pemerintah juga bisa menimbulkan dilema. Di era sebelumnya, ketika bank sentral belum sepenuhnya independen, gubernur BI seringkali menjadi perpanjangan kebijakan presiden. Data historis menunjukkan bahwa pada dekade 1990-an, inflasi rata-rata mencapai 9,4 persen dengan volatilitas yang tinggi, sebagian karena kebijakan moneter kerap diselaraskan dengan agenda politik, bukan semata fundamental ekonomi. Reformasi kemudian mendorong terbentuknya BI yang otonom, dan di sinilah ujian kepercayaan menjadi semakin kompleks.

Dua Sisi Mata Uang: Sinergi versus Independensi

Di satu sisi, kedekatan gubernur BI dengan presiden memperlancar koordinasi kebijakan makroekonomi. Contoh nyata terjadi saat pandemi COVID-19 melanda. Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama-sama merancang skema burden sharing yang memungkinkan BI membeli surat berharga negara langsung dari pasar perdana. Langkah ini, yang mencapai Rp612,56 triliun untuk pendanaan defisit 2020-2021, mustahil dilakukan tanpa tingkat kepercayaan tinggi dari presiden. Pasar pun merespons dengan penguatan indeks obligasi domestik sebesar 12,4 persen sepanjang 2021, menandakan bahwa sentimen investor tetap terjaga.

Di sisi lain, keterlibatan yang terlalu dalam pada pembiayaan fiskal dapat mengikis persepsi independensi bank sentral. Sejumlah analis memperingatkan bahwa monetisasi defisit berpotensi memicu tekanan inflasi jangka menengah. Tahun 2022, inflasi melonjak ke 5,51 persen year-on-year, dipicu oleh kenaikan harga energi global, namun sebagian juga disebabkan likuiditas yang melimpah dari intervensi sebelumnya. Kritik dari kalangan ekonom seperti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menekankan bahwa kepercayaan presiden tidak boleh diterjemahkan sebagai subordinasi kebijakan moneter pada kepentingan fiskal jangka pendek.

Indikator Kuantitatif: Apa Kata Data?

Bagaimana mengukur kepercayaan presiden terhadap gubernur BI secara objektif? Salah satu proksi adalah stabilitas masa jabatan. Rerata masa jabatan gubernur BI pasca-reformasi adalah 5,4 tahun, mencerminkan dukungan politik yang cukup solid. Sebagai perbandingan, di sejumlah negara seperti Argentina, pergantian gubernur bank sentral kerap terjadi dalam hitungan bulan seiring pergantian presiden, menandakan rendahnya kepercayaan eksekutif.

Indikator lain adalah sejauh mana rekomendasi BI diadopsi dalam kebijakan nasional. Data dari laporan BI menunjukkan bahwa sejak 2015, lebih dari 80 persen saran bank sentral terkait stabilitas makro diterima oleh pemerintah. Namun demikian, tingkat penerimaan ini juga bisa menjadi pisau bermata dua. Apabila presiden selalu sejalan dengan BI, pasar mungkin melihat bahwa bank sentral kehilangan fungsi check and balance. Pada kuartal III-2023, nilai tukar rupiah sempat terdepresiasi hingga Rp15.700 per dolar AS, dan sebagian analis menilai bahwa hal ini tidak hanya disebabkan oleh capital outflow global, tetapi juga karena persepsi pasar tentang otonomi BI yang mulai dipertanyakan.

Menimbang Kembali Definisi Kepercayaan

Pada akhirnya, kepercayaan presiden terhadap gubernur BI bukanlah konsep monolitik. Ia bisa berarti kemampuan menjaga inflasi tetap rendah — seperti yang tercermin pada tingkat 2,61 persen di 2020 — atau bisa pula berarti kesediaan mendukung program strategis pemerintah meskipun berisiko. Boediono sering disebut sebagai gubernur paling dipercaya karena mampu menyeimbangkan keduanya: di bawah kepemimpinannya, fundamental ekonomi relatif kokoh dengan rasio utang terhadap PDB yang turun dari 33,1 persen (2008) menjadi 26,1 persen (2013), sekaligus kebijakan moneter tetap akomodatif terhadap pertumbuhan.

Namun, era saat ini menghadirkan tantangan baru. Digitalisasi, perubahan iklim, dan fragmentasi geopolitik menuntut bank sentral tidak hanya menjaga inflasi, tetapi juga berperan dalam transformasi struktural. Kepercayaan mungkin kini lebih diukur dari seberapa cepat BI dapat berinovasi — misalnya melalui Proyek Garuda untuk rupiah digital — sambil tetap mempertahankan kredibilitas anti-inflasi. Pelajaran dari krisis-krisis sebelumnya jelas: kepercayaan presiden memang penting, tetapi kepercayaan pasar adalah fondasi yang tak bisa dikompromikan.