Menghitung Ulang Kerugian Ekonomi Perampokan Keraton Yogyakarta 1812

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2024, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tercatat sekitar Rp 1.300 triliun, dengan subsektor budaya dan warisan menjadi salah satu penopangnya. Angka tersebut menegaskan bahwa aset budaya memiliki nilai ekonomi riil. Ironisnya, salah satu episode kehilangan aset budaya terbesar dalam sejarah Nusantara terjadi lebih dari dua abad silam, ketika pasukan Britania Raya merampok Keraton Yogyakarta pada Juni 1812, mengangkut uang tunai dan emas, merampas perpustakaan serta arsip kesultanan, lalu menurunkan Hamengkubuwana II dari takhta sebelum membuangnya ke Penang.

Kronologi dan Skala Peristiwa 1812

Peristiwa yang dikenal sebagai Geger Sepehi itu bermula dari ketegangan antara Keraton Yogyakarta dan pemerintah kolonial Britania yang saat itu menguasai Jawa di bawah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Sekitar 1.200 pasukan gabungan Eropa dan sepoy menyerbu kraton pada 20 Juni 1812. Dalam tempo singkat, kas kesultanan dilucuti, simpanan emas dan uang tunai diangkut, sementara ribuan naskah kuno berpindah tangan. Hamengkubuwana II diturunkan paksa, digantikan putranya yang bergelar Hamengkubuwana III, kemudian diasingkan ke Penang.

Dalam perspektif ekonomi modern, peristiwa ini dapat dibaca sebagai capital outflow — aliran keluar modal — dalam skala masif. Aset likuid berupa uang dan emas, serta aset intelektual berupa naskah dan arsip, berpindah ke luar yurisdiksi dalam waktu hampir bersamaan. Bedanya, pemindahan itu terjadi melalui kekerasan, bukan mekanisme pasar.

Valuasi Aset Budaya: Menghitung yang Sulit Ternilai

Menghitung kerugian ekonomi dari peristiwa dua abad lalu bukan pekerjaan sederhana. Valuasi, yakni proses menaksir nilai suatu aset, tidak mengenal harga pasar yang baku untuk benda budaya. Naskah Jawa dari perpustakaan kraton kini tersebar di sejumlah institusi di Inggris, antara lain British Library dan Royal Asiatic Society. Sebagai pembanding, ketika pemerintah Belanda memulangkan 472 objek warisan budaya ke Indonesia pada 2023, nilai historis dan ekonomis koleksi tersebut dinilai para ahli sulit ditakar dengan rupiah.

Pada 2019, British Library menyerahkan salinan digital 75 manuskrip Jawa asal Yogyakarta — mencakup sekitar 30.000 halaman — kepada Keraton Yogyakarta. Langkah ini menandai tren baru bernama repatriasi digital, yakni pemulangan aset dalam bentuk data, bukan fisik.

Di Satu Sisi: Kerugian Struktural Jangka Panjang

Di satu sisi, kehilangan naskah dan arsip menciptakan ketergantungan struktural. Peneliti Indonesia selama puluhan tahun harus mengakses sumber primer sejarahnya sendiri di luar negeri, sebuah opportunity cost atau biaya peluang berupa ongkos riset, lisensi, dan keterlambatan produksi pengetahuan. Fundamental ekonomi budaya Yogyakarta juga terpangkas karena narasi wisata warisan kehilangan kelengkapan artefaknya, padahal sektor pariwisata menyumbang porsi signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) DIY yang kini menembus sekitar Rp 167 triliun per 2023, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen year-on-year.

Di Sisi Lain: Preservasi dan Dividen Digital

Di sisi lain, sebagian kalangan menilai pemindahan naskah ke institusi berpendingin dan terkatalog justru menyelamatkannya dari kerusakan fisik di iklim tropis. Katalogisasi yang rapi memungkinkan digitalisasi massal beberapa dekade kemudian, sehingga publik Indonesia kini mengakses khazanah itu secara daring tanpa biaya. Sentimen pasar terhadap wisata warisan pun tidak rusak; kisah Geger Sepehi justru menjadi bagian dari daya tarik kraton, dengan rasio kunjungan wisatawan terhadap jumlah penduduk DIY yang termasuk tertinggi di Indonesia dan tren kunjungan yang terus mengalami kenaikan pascapandemi.

"Aset budaya yang terampas memang menimbulkan kerugian lintas generasi, tetapi nilai ekonominya tidak hilang — ia berpindah dan menunggu diplomasi untuk direpatriasi, baik secara fisik maupun digital," ujar seorang pengamat ekonomi budaya dari universitas negeri di Yogyakarta.

Proyeksi: Diplomasi Repatriasi dan Ekonomi Warisan

Ke depan, tren repatriasi diperkirakan menguat seiring keberhasilan Indonesia memulangkan ratusan objek dari Belanda. Bagi portofolio ekonomi budaya nasional, setiap naskah yang kembali — fisik maupun digital — menambah likuiditas pengetahuan: bahan riset, konten kreatif, hingga pameran yang berpotensi mendongkrak kunjungan wisata. Proyeksi sejumlah lembaga menempatkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru, dan warisan budaya adalah komponen fundamentalnya.

Pada akhirnya, perampokan Keraton Yogyakarta 1812 menjadi pengingat bahwa neraca kekayaan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari cadangan devisa atau indeks bursa, melainkan juga dari aset tak berwujud yang menyimpan identitas. Menghitung ulang kerugiannya bukan sekadar latihan sejarah, melainkan bagian dari menata fundamental ekonomi budaya masa depan.