Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Inklusif dan Merata

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis per awal Agustus 2026, ekonomi nasional mencatatkan pertumbuhan year-on-year sebesar 5,1 persen pada kuartal kedua. Angka ini sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,2 persen, namun tetap berada dalam kisaran proyeksi pemerintah dan Bank Indonesia. Di satu sisi, capaian ini menunjukkan fundamental ekonomi yang cukup solid di tengah ketidakpastian global. Di sisi lain, sorotan tajam justru mengarah pada kualitas pertumbuhan, khususnya mengenai seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok.

Membedah Angka: Antara Pertumbuhan dan Pemerataan

Pertumbuhan ekonomi yang positif sering kali diukur dari sisi agregat, seperti peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, jika ditelisik lebih dalam, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pertumbuhan di Pulau Jawa dan luar Jawa. Kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB nasional masih mendominasi, mencapai sekitar 57 persen, sementara wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku hanya menyumbang kurang dari 3 persen. Pro: konsentrasi aktivitas ekonomi di Jawa memang efisien karena infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih siap. Kontra: kondisi ini memperlebar jurang ketimpangan, di mana tingkat kemiskinan di wilayah timur masih dua kali lipat dibandingkan rata-rata nasional.

Lebih lanjut, data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 5,4 persen, turun tipis dari 5,6 persen pada periode yang sama tahun lalu. Meski ada perbaikan, penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor informal yang rentan terhadap guncangan ekonomi. Rasio gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, juga masih berada di angka 0,381. Angka ini belum menunjukkan perbaikan signifikan meskipun ekonomi tumbuh stabil selama tiga tahun terakhir. Artinya, pertumbuhan yang ada belum sepenuhnya inklusif, karena kelompok penduduk berpendapatan bawah hanya menikmati sebagian kecil dari kue pertumbuhan.

Strategi Kunci: Dari Hilirisasi hingga Penguatan UMKM

Untuk menjawab tantangan inklusivitas, pemerintah perlu menyiapkan strategi yang lebih terarah. Pertama, hilirisasi industri tidak hanya berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi harus diintegrasikan dengan pengembangan klaster industri di daerah. Contohnya, pembangunan smelter di Sulawesi dan Maluku Utara telah meningkatkan nilai tambah nikel, namun dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja lokal masih terbatas karena keterbatasan keterampilan tenaga kerja setempat. Oleh karena itu, program vokasi dan pelatihan berbasis industri harus diperkuat, dengan alokasi anggaran yang lebih besar dari 0,5 persen PDB saat ini.

Kedua, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kunci pemerataan. Data Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, tetapi kontribusinya terhadap PDB baru sekitar 61 persen. Akses pembiayaan masih menjadi kendala utama, di mana baru 20 persen UMKM yang mendapatkan kredit perbankan. Di sisi lain, perluasan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 3 persen memang membantu, namun penyalurannya masih terkonsentrasi di Jawa. Perlu adanya insentif bagi perbankan untuk menyalurkan dana ke daerah tertinggal, misalnya melalui penurunan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) bagi bank yang fokus di wilayah timur.

Peran Fiskal dan Sentimen Pasar dalam Mendorong Inklusivitas

Dari sisi fiskal, belanja pemerintah harus lebih berpihak pada sektor produktif. Realisasi belanja modal pada semester pertama 2026 baru mencapai 38 persen dari target, menunjukkan serapan yang lambat. Pro: pemerintah berhati-hati menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen PDB sesuai aturan. Kontra: kehati-hatian yang berlebihan justru menghambat pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi dan jalan desa yang menjadi tulang punggung ekonomi perdesaan. Jika belanja modal dipercepat, efek pengganda (multiplier effect) terhadap konsumsi rumah tangga di daerah bisa meningkat hingga 1,8 kali lipat, berdasarkan estimasi Kementerian Keuangan.

Sementara itu, sentimen pasar terhadap ekonomi domestik masih positif, tercermin dari aliran masuk modal asing (capital inflow) sebesar 12 triliun rupiah pada Juli 2026, terutama ke pasar surat berharga negara (SBN). Namun, likuiditas yang melimpah ini belum tentu menyentuh sektor riil. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan baru mencapai 10,2 persen year-on-year, masih di bawah target 12 persen. Untuk itu, perlu dorongan agar perbankan menyalurkan kredit ke sektor pertanian dan perikanan yang selama ini dianggap berisiko tinggi, misalnya melalui skema penjaminan kredit yang diperluas.

“Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanya akan menciptakan kantong-kantong kemakmuran di tengah lautan kemiskinan. Kita membutuhkan kebijakan yang berani mengubah struktur ekonomi, bukan sekadar mengejar angka,” ujar seorang ekonom senior dari sebuah lembaga riset independen di Jakarta, yang enggan disebutkan namanya.

Pada akhirnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026 yang dipatok pada kisaran 5,0 hingga 5,3 persen harus diiringi dengan indikator inklusivitas yang terukur. Pemerintah perlu menetapkan target yang lebih jelas, misalnya penurunan rasio gini menjadi 0,37 dan pengurangan kesenjangan antarwilayah sebesar 5 persen dalam dua tahun ke depan. Tanpa itu, angka pertumbuhan hanyalah statistik yang indah di atas kertas, tetapi tidak menyentuh denyut nadi kehidupan masyarakat kecil di pelosok negeri.