admin
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera merealisasikan pencairan tambahan anggaran bagi empat program prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Desakan ini mengemuka dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar di Jakarta, menyusul laporan terbaru tentang dampak bencana alam yang masih membelenggu pemulihan provinsi paling barat Indonesia tersebut.
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah kabupaten di Aceh pada awal September lalu telah meninggalkan luka mendalam. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 12.000 unit rumah rusak berat, 60 jembatan putus, dan 145 fasilitas umum luluh lantak. Korban jiwa tercatat mencapai 187 orang, sementara ribuan lainnya masih bertahan di pengungsian. Kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp 5,3 triliun.
"Kami tidak bisa berlama-lama lagi. Masyarakat Aceh butuh kejelasan dan aksi nyata. Saya minta Menkeu segera proses penambahan anggaran untuk empat skema ini," tegas Tito Karnavian di hadapan para pejabat yang hadir, termasuk Pelaksana Tugas Gubernur Aceh.
Empat Program Prioritas Pemulihan
Adapun empat program yang menjadi fokus tambahan anggaran tersebut meliputi: pertama, rehabilitasi infrastruktur kritis dengan alokasi Rp 550 miliar, mencakup perbaikan jalan provinsi, jembatan, irigasi, dan instalasi air bersih di daerah terisolir. Kedua, pembangunan hunian tetap bagi 8.000 keluarga terdampak, dengan anggaran Rp 450 miliar yang akan disalurkan melalui Kementerian PUPR. Program ketiga adalah pemulihan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha mikro dan pelatihan vokasi senilai Rp 200 miliar. Sementara keempat, penguatan sektor pelayanan dasar berupa perbaikan 40 puskesmas dan 120 sekolah darurat dengan dana Rp 200 miliar.
Total tambahan anggaran yang dimintakan mencapai Rp 1,4 triliun, yang akan diambil dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dan dana cadangan penanggulangan bencana.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah melakukan verifikasi kebutuhan untuk memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar menjawab kebutuhan prioritas. "Kami ingin memastikan tidak ada tumpang tindih program dan dana tepat sasaran," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas.
Pentingnya Kecepatan Pencairan
Menurut Tito, keterlambatan pencairan dana dapat memperparah dampak sosial-ekonomi. "Setiap hari penundaan, pemulihan ekonomi melambat. Usaha kecil mati, anak-anak tidak sekolah, warga jatuh ke jurang kemiskinan baru," ujarnya. Ia menekankan bahwa pengalaman pascabencana gempa dan tsunami Aceh 2004 mengajarkan pentingnya respon cepat dan terukur agar trauma tidak berkepanjangan.
Pascatsunami 2004, Aceh telah menunjukkan ketangguhan luar biasa. Namun, setiap bencana memiliki karakteristik tersendiri. Kini, dengan skala kerusakan yang tidak kalah besar, pendekatan terintegrasi dan dukungan fiskal yang memadai mutlak diperlukan agar pemulihan tidak berlarut-larut.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan menyatakan komitmennya untuk memproses permintaan tersebut dengan prioritas tinggi. Sumber di lingkungan Kemenkeu mengungkapkan bahwa dokumen administratif tengah dipercepat dan diharapkan rampung dalam dua minggu ke depan. "Kami memahami urgensi ini. Asalkan seluruh syarat terpenuhi, dana bisa cair dalam waktu singkat," ujar pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Transparansi dan Akuntabilitas
Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana rehabilitasi. "Saya sudah perintahkan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk membentuk tim audit bersama dengan BPKP. Tidak boleh ada penyimpangan sepeser pun," tegasnya. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang meminta seluruh proyek pemulihan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan data penerima manfaat dan lokasi strategis agar begitu dana turun, pekerjaan fisik bisa langsung dimulai. Tito juga berencana turun langsung memantau perkembangan di lapangan bersama tim terpadu pada akhir pekan mendatang.
Dukungan DPR dan Masyarakat
Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan kebencanaan menyuarakan dukungan penuh terhadap percepatan pencairan anggaran ini. Anggota Komisi V asal Aceh, dalam keterangannya, mendesak agar birokrasi tidak menjadi hambatan. "Ini darurat kemanusiaan. Kami akan dorong dari sisi pengawasan legislatif," katanya.
Sementara itu, warga Aceh berharap janji pemerintah segera terealisasi. Salah seorang warga Aceh Tenggara, Fatimah, mengaku sudah dua bulan tinggal di tenda pengungsian. "Kami ingin segera punya rumah dan anak-anak bisa sekolah lagi," tuturnya.
Dengan perhatian penuh dari pemerintah pusat, diharapkan proses pemulihan Aceh dapat berjalan lebih cepat, mengembalikan denyut kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang sempat terhenti oleh amukan alam.
Comments (0)