Mendag Buka Suara soal 80% Beras Fortifikasi Tak Sesuai Standar

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) per awal tahun 2025, isu kualitas beras fortifikasi kembali mencuat setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan bahwa sekitar 80 persen sampel beras fortifikasi yang diperiksa diduga tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Temuan ini langsung mendapat respons dari Menteri Perdagangan Budi Santoso, yang menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi dan produsen beras fortifikasi di dalam negeri.

Respons Mendag: Verifikasi dan Pengawasan Berlapis

Menanggapi temuan tersebut, Mendag Budi Santoso menyatakan bahwa Kemendag bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian akan segera membentuk tim gabungan untuk melakukan verifikasi lapangan di sejumlah sentra produksi beras fortifikasi. "Kami tidak ingin terburu-buru menyimpulkan, tetapi jika benar 80 persen tidak sesuai standar, ini merupakan persoalan serius yang menyangkut kesehatan masyarakat dan kepercayaan konsumen," ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menambahkan bahwa pengawasan akan diperketat mulai dari hulu, yaitu sertifikasi produsen, hingga hilir, yaitu pengecekan kadar zat besi, seng, dan asam folat di tingkat ritel.

Di sisi lain, Budi juga mengingatkan bahwa temuan ini belum tentu menggambarkan kondisi seluruh pasar. Sebab, metode pengambilan sampel yang dilakukan Kementan mungkin berbeda dengan prosedur standar yang digunakan Badan Standardisasi Nasional (BSN). "Kami akan membandingkan hasil uji laboratorium dari dua lembaga berbeda untuk memastikan akurasi data," tegasnya. Pro: langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga mutu pangan. Kontra: jika data tidak segera diklarifikasi, sentimen negatif dapat memicu penurunan kepercayaan konsumen terhadap produk fortifikasi, yang berimbas pada permintaan pasar.

Data dan Fakta: Beras Fortifikasi dan Target Nasional

Beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya dengan mikronutrien seperti zat besi, seng, dan vitamin B1 untuk mengatasi kekurangan gizi, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Program ini menjadi prioritas nasional karena berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023, prevalensi anemia pada balita mencapai 38,5 persen, dan defisiensi zat besi menjadi penyebab utama. Pemerintah menargetkan distribusi beras fortifikasi mencapai 2,5 juta ton pada 2025, meningkat dari 1,8 juta ton pada 2024.

Namun, temuan Kementan yang menyebut 80 persen sampel tidak memenuhi standar menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Jika angka tersebut benar, maka sekitar 2 juta ton beras fortifikasi yang beredar di pasaran berpotensi tidak memberikan manfaat gizi yang diharapkan. Pro: temuan ini membuka ruang perbaikan sistem pengawasan yang selama ini dinilai longgar. Kontra: tanpa data rinci mengenai lokasi dan produsen yang terlibat, publik bisa salah menginterpretasikan bahwa semua produk fortifikasi gagal.

Analisis: Dampak Ekonomi dan Sentimen Pasar

Dari sisi ekonomi, isu ini berpotensi memengaruhi harga beras di pasar domestik. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per 15 Februari 2025, harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan mencapai Rp12.500 per kilogram, sementara beras fortifikasi dijual dengan premium sekitar 10-15 persen lebih tinggi, yakni Rp13.800 hingga Rp14.200. Jika kepercayaan konsumen menurun, permintaan beras fortifikasi bisa turun, yang pada akhirnya menekan margin produsen dan mengganggu rantai pasok.

Di sisi lain, sentimen pasar terhadap sektor pangan juga bisa terpengaruh. Indeks harga saham sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat melemah 0,8 persen dalam sepekan terakhir, sebagian dipicu oleh isu ini. Namun, analis menilai dampak jangka panjang akan terbatas jika pemerintah mampu menunjukkan tindakan korektif yang cepat. "Fundamental permintaan pangan tetap kuat, tetapi perlu transparansi data untuk meredam spekulasi," kata seorang analis dari lembaga riset lokal.

Proyeksi dan Langkah ke Depan

Kemendag berencana menerbitkan regulasi baru yang mewajibkan setiap produsen beras fortifikasi memiliki sertifikat uji mutu dari laboratorium yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional). Selain itu, akan diterapkan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan konsumen memindai kode QR pada kemasan untuk melihat hasil uji laboratorium secara real-time. Budi menargetkan implementasi penuh pada kuartal III 2025.

Proyeksi jangka pendek, jika klarifikasi data selesai dalam 30 hari, harga beras fortifikasi diperkirakan stabil di kisaran Rp13.500-14.000 per kilogram. Namun, jika temuan ini terbukti meluas, pemerintah harus menyiapkan skema kompensasi bagi produsen yang gagal memenuhi standar agar tidak terjadi gejolak pasokan. Di sisi lain, konsumen diimbau untuk tetap memeriksa label kemasan dan memilih produk yang memiliki izin edar dari BPOM.

"Ini adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola pangan. Jangan sampai program fortifikasi yang bertujuan baik menjadi bumerang karena lemahnya pengawasan," ujar Budi Santoso.

Kesimpulannya, isu 80 persen beras fortifikasi tidak sesuai standar harus disikapi dengan data yang valid dan tindakan terukur. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap klaim didukung oleh bukti laboratorium yang kredibel, sehingga kepercayaan publik terhadap program pangan nasional tetap terjaga.