Ekonomi Inklusif Jadi Fokus Bangun Bangsa Conference 2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,04 persen year-on-year (yoy), sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,12 persen. Angka ini menunjukkan fundamental ekonomi yang masih solid, namun tantangan inklusivitas masih menjadi pekerjaan rumah besar. Di tengah dinamika tersebut, gelaran Bangun Bangsa Conference 2026 yang berlangsung hari ini di Jakarta hadir sebagai ruang diskusi strategis untuk merumuskan arah pertumbuhan komunitas berkelanjutan dan ekonomi inklusif.

Konferensi yang mempertemukan perwakilan pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi ini menyoroti kesenjangan antara pertumbuhan agregat dan pemerataan kesejahteraan. Dalam sambutannya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2026 harus dibarengi dengan penurunan rasio gini yang saat ini berada di angka 0,381. "Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan menciptakan kantong-kantong kemakmuran di tengah lautan keterbelakangan," ujarnya, mengutip data BPS yang menunjukkan bahwa 10 persen penduduk terkaya masih menguasai sekitar 28 persen total konsumsi nasional.

Mendorong Pertumbuhan Komunitas Berkelanjutan

Sesi pertama konferensi membahas peran komunitas berbasis kewirausahaan sosial sebagai penggerak ekonomi akar rumput. Direktur Eksekutif sebuah lembaga riset ekonomi memaparkan bahwa jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 127.000 unit, namun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru sekitar 5 persen. Padahal, koperasi di negara-negara seperti Jerman mampu menyumbang hingga 12 persen PDB. "Kita perlu memperkuat ekosistem pendukung, mulai dari akses pembiayaan hingga digitalisasi manajemen," jelasnya.

Di sisi lain, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjumlah 65 juta unit menghadapi tantangan besar dalam hal literasi keuangan dan akses pasar. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 18,7 persen, jauh dari target 30 persen pada 2024. Namun, tren positif terlihat dari meningkatnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp 260 triliun hingga November 2025, naik 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sinergi Pemerintah, Bisnis, dan Akademisi

Forum ini menekankan pentingnya kolaborasi triple helix sebagai katalis pertumbuhan inklusif. Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, berkomitmen mengalokasikan 20 persen anggaran belanja barang untuk produk UMKM pada 2026. Sementara itu, sektor swasta diwakili oleh asosiasi pengusaha yang menyatakan kesiapan untuk membangun kemitraan rantai pasok dengan 10.000 UMKM di lima provinsi prioritas. "Kami tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai bersama," kata Ketua Umum asosiasi tersebut.

Pro: Inisiatif ini dipandang mampu mempercepat transfer teknologi dan perluasan pasar bagi produk lokal. Kontra: Beberapa pengamat mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, program kemitraan bisa menjadi hubungan yang timpang, di mana UMKM hanya menjadi subkontraktor tanpa peningkatan kapasitas signifikan. Akademisi dari Universitas Indonesia menambahkan bahwa perlu ada indikator terukur, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja yang saat ini hanya tumbuh 1,2 persen per tahun, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN sebesar 3 persen.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Mengacu pada proyeksi Bank Indonesia, inflasi inti diperkirakan tetap terkendali di kisaran 2,5 persen pada 2026, memberikan ruang bagi bank sentral untuk menjaga suku bunga acuan tetap kompetitif. Likuiditas pasar yang melimpah, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) perbankan yang mencapai 26 persen, menjadi modal untuk pembiayaan program-program inklusif. Namun, risiko capital outflow tetap mengintai seiring normalisasi kebijakan moneter global.

Di satu sisi, optimisme tumbuh karena indeks keyakinan konsumen berada di level 125, menunjukkan daya beli yang masih kuat. Di sisi lain, ketimpangan spasial masih terlihat jelas, di mana pertumbuhan ekonomi Jawa mencapai 5,4 persen sementara kawasan timur Indonesia hanya 3,8 persen. Bangun Bangsa Conference 2026 diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan setiap lapisan masyarakat merasakan dampaknya. Para peserta sepakat bahwa ekonomi inklusif bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.