Menakar Proyeksi Pertumbuhan 5,2 Persen Bank Dunia untuk Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran 5,0 persen secara year-on-year, sementara Bank Indonesia mencatat stabilitas nilai tukar dan inflasi inti yang terjaga di rentang 2,5–3,0 persen. Di tengah lanskap makro tersebut, proyeksi terbaru Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,2 persen pada 2026 dan 2027 menuai tanggapan dari kalangan ekonom, salah satunya Dradjad Wibowo, yang menantang akurasi ramalan tersebut dengan dalih bahwa waktu yang akan membuktikan.

Angka Proyeksi dan Konteks Fundamental

Proyeksi 5,2 persen itu bukan angka yang muncul tanpa dasar. Bank Dunia umumnya menyusun proyeksi berdasarkan tren konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi tetap bruto (PMTB), serta kinerja ekspor neto. Jika dibandingkan dengan capaian sebelum pandemi, ketika ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5,3 persen pada 2018–2019, angka 5,2 persen menunjukkan adanya semacam plafon pertumbuhan yang sulit ditembus. Sejumlah indikator mendukung narasi ini: rasio kredit terhadap PDB masih tertahan di kisaran 40 persen, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN lain yang mencapai 80–100 persen, sehingga fungsi intermediasi perbankan dinilai belum optimal menggerakkan sektor riil.

Dari sisi likuiditas, Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa per akhir 2025 tetap di atas USD 150 miliar, cukup untuk membiayai sekitar 6 bulan impor. Ini memberi bantalan terhadap gejolak eksternal, tetapi tidak otomatis mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Sentimen pasar juga dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk arah suku bunga Federal Reserve dan perlambatan ekonomi Tiongkok yang berdampak pada permintaan komoditas ekspor andalan Indonesia.

Pro: Proyeksi Realistis di Tengah Ketidakpastian

Di satu sisi, argumen yang mendukung proyeksi Bank Dunia berangkat dari sikap kehati-hatian. Sejumlah ekonom menilai angka 5,2 persen merupakan asumsi konservatif yang wajar mengingat tiga faktor. Pertama, ketergantungan pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50 persen PDB masih rentan terhadap pelemahan daya beli, terutama kelompok menengah yang mengalami penurunan proporsi dalam beberapa tahun terakhir. Kedua, realisasi investasi sering kali tidak sesuai target; rasio investasi terhadap PDB stagnan di sekitar 30 persen, sementara kebutuhan untuk menembus pertumbuhan 6 persen diperkirakan menuntut rasio minimal 35–40 persen. Ketiga, capital outflow yang berulang setiap kali terjadi gejolak global membuat ruang pelonggaran moneter menjadi terbatas, sehingga stimulus fiskal dan moneter tidak bisa bergerak agresif.

"Proyeksi pertumbuhan bukan ramalan yang final. Ia adalah asumsi yang dibangun di atas informasi terbatas pada satu titik waktu. Yang penting adalah bagaimana kebijakan merespons," ujar sejumlah pengamat ekonomi dalam berbagai forum diskusi publik.

Kontra: Ruang Akselerasi Masih Terbuka

Di sisi lain, pihak yang meragukan proyeksi tersebut menilai bahwa angka 5,2 persen mengabaikan sejumlah potensi yang belum sepenuhnya terhitung. Hilirisasi mineral, misalnya, telah meningkatkan nilai tambah ekspor meski secara neto belum signifikan mengangkat pertumbuhan agregat. Data Kementerian Investasi menunjukkan realisasi investasi pada 2025 menembus Rp 1.400 triliun, dengan kontribusi besar dari sektor pengolahan nikel, bauksit, dan kendaraan listrik. Jika proyek-proyek strategis ini beroperasi penuh pada 2026–2027, multiplier effect terhadap lapangan kerja dan konsumsi bisa lebih besar dari asumsi.

Selain itu, belanja pemerintah untuk infrastruktur dan program perlindungan sosial diperkirakan tetap ekspansif, dengan defisit anggaran dijaga di bawah 3 persen PDB. Reformasi perpajakan dan program digitalisasi layanan publik juga berpotensi memperbaiki iklim usaha. Dari kacamata valuasi, indeks harga saham gabungan (IHSG) masih diperdagangkan pada rasio harga terhadap laba (PER) yang relatif moderat dibandingkan bursa regional, mengisyaratkan ruang penguatan jika fundamental membaik.

Yang Harus Dicermati ke Depan

Terlepas dari perdebatan, ada beberapa variabel kunci yang akan menentukan apakah proyeksi 5,2 persen tercapai, terlampaui, atau justru meleset. Pertama, pertumbuhan kredit perbankan yang perlu konsisten di atas 10 persen year-on-year agar sektor riil mendapat pasokan likuiditas memadai. Kedua, keberlanjutan surplus neraca dagang yang saat ini masih ditopang harga komoditas; pelemahan harga global bisa menggerus penerimaan negara dan stabilitas rupiah. Ketiga, kualitas belanja negara, bukan sekadar besarnya anggaran.

Pada akhirnya, proyeksi ekonomi adalah instrumen untuk mengukur arah, bukan vonis. Seperti disampaikan Dradjad, waktu yang akan membuktikan. Yang jelas, kombinasi antara kehati-hatian dalam asumsi dan keberanian dalam eksekusi kebijakan akan menentukan apakah Indonesia hanya bertahan di plafon 5 persen atau mampu menembus level yang lebih tinggi menuju Visi Indonesia Emas 2045.